Sebut Dana JHT Ditahan untuk Pembangunan, DPR: Termasuk Ibu Kota Baru

“Bukan cuma saya, semua orang juga tahu, bahwa duit yang ada sekarang yang likuid itu ada dua atau 4, yang pertama BPJS Ketenagakerjaan sekitar Rp 500 triliun lebih, ada uang BPKH, uang haji, itu lebih besar juga. Gitu lho,” ujarnya.

Karena itulah, bila mayoritas dana dalam bentuk ke SUN dan SBN tersebut tiba-tiba harus diambil lantaran banyaknya PHK, investasi pasti terganggu. Terlebih adanya keinginan untuk menerapkan Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) yang menjadi amanat Undang-Undang No. 11/2020 tentang Cipta Kerja (UU Ciptaker).

“Kalau misalnya uangnya banyak ditarik untuk JKP dan JHT lalu bagaimana membayarnya? Supaya ini bisa tuntas, lalu diambil lah nanti yang diinvestasikan? Enggak boleh yang diinvestasikan diambil karena cut loss, kalau cut loss melanggar ketentuan,” ungkap legislator Dapil Sumatera Utara II ini.



Pandangan senada disampaikan politikus Partai Gerindra Fadli Zon. Merujuk data BPS, Fadli menyebut pada tahun 2021 terdapat 21,32 juta orang, atau 10,32 persen penduduk usia kerja yang terdampak Covid-19. Dari jumlah itu, yang mengalami pengurangan jam kerja jumlahnya mencapai 17,41 juta orang, 1,82 juta orang menjadi pengangguran, dan 1,39 juta tidak bekerja karena Covid-19.