RUU Haluan Ideologi Pancasila Picu Prokontra, Begini Sikap PDIP

JAKARTA - Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menegaskan Indonesia dikenal sebagai bangsa pejuang dan tercatat sebagai negara yang memeroleh kemerdekaan dari rasa percaya diri.

"Indonesia juga dikenal sebagai pelopor tata dunia baru yang damai dan berkeadilan. Semua kepoloporan tersebut mampu menjadi spirit bangsa-bangsa Asia-Afrika dan Amerika Latin memerdekakan diri. Kita harus bangga dengan kepeloporan tersebut dan seharusnya menatap masa depan penuh rasa percaya diri, dan pada saat bersamaan selalu kedepankan persatuan dan kesatuan bangsa, serta menghindar dari politik devide at impera," tutur Sekretaris Jenderal DPP PDIP, Hasto Kristiyanto, Minggu (14/6/2020).

Karena itu, lanjut Hasto, Pancasila yang digali dari bumi Indonesia adalah saripati kepribadian bangsa yang sarat dengan tradisi gotong royong dan musyawarah.

"Atas dasar hal tersebut, maka terkait dinamika, prokontra yang terjadi dengan pembahasan RUU Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP), sikap PDIP adalah mendengarkan seluruh aspirasi masyarakat. Musyawarah untuk mufakat adalah praktik demokrasi Pancasila," ujarnya.( )

Dengan demikian, Hasto menyatakan, terhadap materi muatan yang terdapat di dalam Pasal 7 RUU HIP terkait ciri pokok Pancasila sebagai Trisila yang kristalisasinya dalam Ekasila, PDIP setuju untuk dihapus.

Demikian halnya penambahan ketentuan menimbang guna menegaskan larangan terjadap ideologi yang bertentangan dengan Pancasila seperti marxisme-komunisme, kapitalisme-liberalisme, radikalisme serta bentuk khilafahisme, juga setuju untuk ditambahkan.

"Pemerintahan Presiden Jokowi melalui Menko Polhukam Prof Mahfud MD memahami suasana kebatinan yang berkembang, dan PDIP meyakini bahwa pemerintah akan mengedepankan dialog dan menampung aspirasi yang berkembang," ucapnya.( )

Ditambahkan Hasto, berbagai pendapat berkaitan dengan RUU HIP menunjukkan kuatnya kesadaran terhadap Pancasila sebagai dasar yang memersatukan bangsa. Dengan demikian akan bijak sekiranya semua pihak kedepankan dialog.

"Sebab dialog, musyawarah dan gotong royong adalah bagian dari praktik demokrasi Pancasila," tuturnya.