Jangan Ada Kebocoran, Prabowo Minta Anak Buah Kelola Anggaran dengan Baik
loading...
A
A
A
JAKARTA - Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto menegaskan, kementerian yang dipimpinnya senantiasa melakukan perbaikan, terutama dalam penggunaan anggaran. Hal ini menurut Prabowo , agar pertanggungjawaban dapat disajikan secara wajar sesuai Standar Akuntansi Pemerintah.
Baca juga: 5 Jenis Alutsista Canggih Ini Dibeli Prabowo Sejak Menjabat Menhan
Dia menjelaskan, Kementerian Pertahanan (Kemhan) diberikan anggaran yang cukup besar. Oleh karenanya, dia meminta agar dapat dikelola dengan baik dan tidak terjadi kebocoran anggaran.
Hal itu dikatakan Prabowo saat Entry Meeting Pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan (LK) Kemhan Tahun 2021, di Kantor Kemhan, Jakarta Pusat, Kamis (17/2/2020).
"Anggaran pertahanan termasuk tertinggi. Hal itu merupakan tanggung jawab yang harus dijaga. Jangan sampai ada kebocoran-kebocoran anggaran. Hal ini sebagai bagian dari pertanggungjawaban kita kepada negara," ujar Prabowo.
Dia menambahkan, tujuan pemeriksaan laporan keuangan salah satunya memberikan pernyataan opini tentang tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam Laporan Keuangan Pemerintah (LKP).
Berkaitan dengan hal tersebut, BPK akan melaksanakan pemeriksaan di masing-masing UO selama 90 hari. Di mana pemeriksaan telah dimulai sejak tanggal lalu.
Menhan menekankan kepada Satker, agar senantiasa berkoordinasi dan menyiapkan data dukung dan informasi yang diperlukan tim pemeriksa BPK. Untuk diketahui, Kemhan telah tiga kali berturut-turut memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK.
"Hal itu guna mewujudkan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan yang transparan serta akuntabel," jelasnya.
Dalam acara ini, turut hadir KSAD Jenderal TNI Dudung Abdurachman, KSAU Marsekal TNI Fadjar Prasetyo, Wamenhan M Herindra, Sekjen Kemhan Marsdya TNI Donny Ermawan Taufanto, Irjen Kemhan Letjen TNI Ida Bagus Purwalaksana dan Irjen TNI Letjen TNI (Mar) Bambang Suswantono.
Baca juga: 5 Jenis Alutsista Canggih Ini Dibeli Prabowo Sejak Menjabat Menhan
Dia menjelaskan, Kementerian Pertahanan (Kemhan) diberikan anggaran yang cukup besar. Oleh karenanya, dia meminta agar dapat dikelola dengan baik dan tidak terjadi kebocoran anggaran.
Hal itu dikatakan Prabowo saat Entry Meeting Pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan (LK) Kemhan Tahun 2021, di Kantor Kemhan, Jakarta Pusat, Kamis (17/2/2020).
"Anggaran pertahanan termasuk tertinggi. Hal itu merupakan tanggung jawab yang harus dijaga. Jangan sampai ada kebocoran-kebocoran anggaran. Hal ini sebagai bagian dari pertanggungjawaban kita kepada negara," ujar Prabowo.
Dia menambahkan, tujuan pemeriksaan laporan keuangan salah satunya memberikan pernyataan opini tentang tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam Laporan Keuangan Pemerintah (LKP).
Berkaitan dengan hal tersebut, BPK akan melaksanakan pemeriksaan di masing-masing UO selama 90 hari. Di mana pemeriksaan telah dimulai sejak tanggal lalu.
Menhan menekankan kepada Satker, agar senantiasa berkoordinasi dan menyiapkan data dukung dan informasi yang diperlukan tim pemeriksa BPK. Untuk diketahui, Kemhan telah tiga kali berturut-turut memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK.
"Hal itu guna mewujudkan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan yang transparan serta akuntabel," jelasnya.
Dalam acara ini, turut hadir KSAD Jenderal TNI Dudung Abdurachman, KSAU Marsekal TNI Fadjar Prasetyo, Wamenhan M Herindra, Sekjen Kemhan Marsdya TNI Donny Ermawan Taufanto, Irjen Kemhan Letjen TNI Ida Bagus Purwalaksana dan Irjen TNI Letjen TNI (Mar) Bambang Suswantono.
(maf)