Wapres Sarankan Bansos Pakai Data Terbaru BKKBN
loading...
Wakil Presiden (Wapres) Ma’ruf Amin menyarankan Kementerian Sosial (Kemensos) menggunakan data terbaru dari Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) untuk bantuan sosial (bansos). Foto/BPMI Setwapres
A
A
A
JAKARTA - Wakil Presiden (Wapres) Ma’ruf Amin menyarankan Kementerian Sosial ( Kemensos ) menggunakan data terbaru dari Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional ( BKKBN ) untuk bantuan sosial (bansos). Dia meminta pendataan rumah tangga yang masuk ke dalam kategori kemiskinan ekstrem dilakukan secara akurat.
Sehingga, nantinya pemberian bansos ini diharapkan dapat menggerakkan kegiatan ekonomi lokal dan mendorong turunnya angka kemiskinan. “Untuk saat ini, Wapres menyarankan agar menggunakan data rumah tangga yang saat ini sedang diperbaiki dengan sumber utama dari pendataan BKKBN yang relatif baru dan memiliki metode pemeringkatan, sebagai masukan bagi perbaikan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Kementerian Sosial,” ujar Juru Bicara Wapres Masduki Baidlowi dalam keterangan persnya, Kamis (17/2/2022).
Masduki mengatakan Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) di bawah koordinasi Wapres pun siap membantu perbaikan DTKS. “Sekretariat TNP2K yang berada di bawah koordinasi Wapres siap membantu perbaikan DTKS tersebut,” katanya.
Sedangkan mengenai teknis pendataan, kata Masduki, Wapres setuju pendataan rumah tangga miskin dan rentan dikembalikan kepada Badan Pusat Statistik (BPS). Sebab, lembaga yang dinilai paling kompeten untuk melakukan pendataan ini adalah BPS.
“Seperti diketahui, pendataan rumah tangga miskin dan rentan yang akan digunakan sebagai dasar penyaluran bantuan sosial harus dilakukan secara satu per satu (door to door) untuk seluruh rumah tangga miskin dan rentan, sehingga tidak dapat dilakukan dalam waktu yang singkat,” ungkapnya.
Sedangkan mengenai masalah penyaluran bansos, Masduki mengungkapkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wapres Ma’ruf Amin telah menyetujui untuk daerah yang sulit dan belum terjangkau perbankan, penyaluran dapat dilakukan oleh PT.Pos.
“Namun demikian, untuk daerah yang terjangkau perbankan penyaluran tetap dilakukan melalui bank. Hal ini juga untuk mendukung financial inclusion agar seluruh lapisan masyarakat termasuk mereka yang kurang mampu memiliki akses terhadap perbankan sehingga lebih leluasa dalam melakukan kegiatan ekonomi,” pungkas Masduki.
Sehingga, nantinya pemberian bansos ini diharapkan dapat menggerakkan kegiatan ekonomi lokal dan mendorong turunnya angka kemiskinan. “Untuk saat ini, Wapres menyarankan agar menggunakan data rumah tangga yang saat ini sedang diperbaiki dengan sumber utama dari pendataan BKKBN yang relatif baru dan memiliki metode pemeringkatan, sebagai masukan bagi perbaikan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Kementerian Sosial,” ujar Juru Bicara Wapres Masduki Baidlowi dalam keterangan persnya, Kamis (17/2/2022).
Masduki mengatakan Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) di bawah koordinasi Wapres pun siap membantu perbaikan DTKS. “Sekretariat TNP2K yang berada di bawah koordinasi Wapres siap membantu perbaikan DTKS tersebut,” katanya.
Sedangkan mengenai teknis pendataan, kata Masduki, Wapres setuju pendataan rumah tangga miskin dan rentan dikembalikan kepada Badan Pusat Statistik (BPS). Sebab, lembaga yang dinilai paling kompeten untuk melakukan pendataan ini adalah BPS.
“Seperti diketahui, pendataan rumah tangga miskin dan rentan yang akan digunakan sebagai dasar penyaluran bantuan sosial harus dilakukan secara satu per satu (door to door) untuk seluruh rumah tangga miskin dan rentan, sehingga tidak dapat dilakukan dalam waktu yang singkat,” ungkapnya.
Sedangkan mengenai masalah penyaluran bansos, Masduki mengungkapkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wapres Ma’ruf Amin telah menyetujui untuk daerah yang sulit dan belum terjangkau perbankan, penyaluran dapat dilakukan oleh PT.Pos.
“Namun demikian, untuk daerah yang terjangkau perbankan penyaluran tetap dilakukan melalui bank. Hal ini juga untuk mendukung financial inclusion agar seluruh lapisan masyarakat termasuk mereka yang kurang mampu memiliki akses terhadap perbankan sehingga lebih leluasa dalam melakukan kegiatan ekonomi,” pungkas Masduki.
(rca)
Explore More