Kuda Hitam Pilpres 2024, AHY, dan Optimisme Demokrat

JAKARTA - Belum masuk papan atas survei capres 2024, sosok Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) tetap berpeluang maju. Posisi sebagai ketua umum Partai Demokrat bisa saja memuluskannya sebagai kuda hitam Pilpres 2024 .

Dalam sejumlah survei capres 2024, tiga nama teratas kerap diisi Prabowo Subianto, Ganjar Pranowo, dan Anies Baswedan. Di bawah ketiga nama tokoh langganan papan atas survei capres tersebut ada sejumlah nama, termasuk AHY.

Sebagai ketua umum Partai Demokrat, salah satu parpol yang berhak mengusung capres 2024 berkoalisi dengan partai lain, posisi AHY memang strategis. Meski elektabilitasnya belum sebesar Prabowo, Anies, dan Ganjar, AHY tetap mesti diperhitungkan.

Kepala Badan Komunikasi Strategis (Bakomstra) DPP Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra menekankan bahwa persoalan pilpres ini menyangkut tiket dan momentum. Ia pun mencontohkan Joko Widodo (Jokowi) yang pada 2012 baru dikenal sebagai Calon Gubernur DKI Jakarta, bukan calon presiden (capres).



"Sesederhana itu, sehingga kita lihat masih terlalu dini juga, ternyata setelah kita pelajari, ini kan meskipun nama-namanya itu-itu aja angkanya cenderung ini (stagnan)," kata Herzaky saat dihubungi SINDOnews, Rabu (16/2/2022).

Menurut Herzaky, hal ini menjadi penting karena tidak tahu akan ada kejadian besar apa dalam waktu dekat ini. Apalagi, rakyat tidak terlalu suka lagi dengan berbagai pencitraan atau kehebohan pemberitaan. Menurutnya, rakyat akan memilih capres yang benar-benar turun langsung untuk rakyat bersama seluruh penggawa dan seluruh kekuatan yang dia miliki, sebagaimana yang dilakukan AHY.

"Dari Mas AHY sendiri sebagai Ketum Partai Demokrat langsung turun bantu rakyat aja, karena terbukti dengan kami dekat dengan rakyat, berjuang terus untuk harapan rakyat, meskipun tidak di pemerintahan, elektabilitas kami naik drastis dalam 2 tahun ini. Ini kan menunjukkan bahwa kerja nyata kita, selama membawa manfaat nyata untuk rakyat itu akan diapresiasi," ungkapnya.



Jadi, kata Herzaky, saat ini sudah selesai era capres yang hanya kuat di permukaan. Menurutnya, capres saat ini harus kuat secara substansi, capres yang bekerja untuk rakyat langsung dan manfaatnya dirasakan. Bukan capres yang mengumbar janji atau tampil manis di media massa atau media sosial (medsos), tapi kenyataannya bungkam terhadap isu-isu kerakyatan.

"Di sini rakyat bisa lihat capres yang berjuang buat mereka dan capres mana yang sibuk dengan pencitraan," katanya.

Jadi, kata Herzaky, masalah momentum menjadi penting. "Sehingga tidak mudah lagi untuk mohon maaf, dibodoh-bodohi, karena semua punya akses. Kalau pilpres sebelum ini masih terbatas, masih terpukau dengan pencitraan dan turun ke bawah," tegasnya.

Selain itu, kata dia, seorang tokoh boleh saja punya elektabilitas, tapi perlu diingat juga bahwa ada ketentuan ambang batas pencalonan presiden sebesar 20% kursi DPR RI. Ini merupakan barrier (pembatas) yang tidak mudah. Ada banyak tokoh bangsa yang populer dan berkemampuan, tetapi sangat disayangkan dengan adanya batasan ini mengurangi potensi untuk bertarung.

"Kalau kami melihatnya seperti apa. Apakah 2024 akan ada kejutan? Sangat-sangat mungkin. Lihat saja nanti bagaimana 2023 ini, karena saat ini kita punya elektabilitas karena kita sedang menjabat. Tapi pada saat kita tidak punya elektabilitas apa yang akan kita lakukan? Apalagi akan banyak terus isu-isu di 2022 ini, game changer-nya ini kan di 2022," katanya.

Oleh karena itu, Herzaky melihat bahwa sekarang ini terlalu dini untuk membahas mengenai capres potensial, karena 2022 ini akan menjadi pijakan untuk rakyat memilih di 2024. Ini menjadi peta awal untuk koalisi dan capres yang akan diusung nanti. Dan itu baru akan terlihat di awal 2023 nanti. Karena bagaimanapun, selain terus turun ke masyarakat dan melakukan konsolidasi, parpol juga harus memastikan pada saat verifikasi parpol nanti bisa tetap lolos.

"Kita kan enggak boleh anggap remeh verifikasi partai politik, apalagi mohon maaf kami sebagai parpol yang di luar kekuasaan, rawan menjadi korban. Kami harus memastikan tidak ada celah yang digunakan untuk mengganggu kami selama 2022 ini," terangnya.



Dia mengatakan, peta akan terbuka pascaverifikasi parpol. Parpol peserta pemilu akan diketahui 14 Desember 2022. "Itu yang kami lihat, sebelumnya itu kita masih akan meraba dalam gelap. Makanya kami dari Demokrat tidak ada satu pun yang kami lakukan, tidak ada statement deklarasi yang dilakukan di saat sekarang. Deklarasi secara resmi kami akan lakukan secara resmi, nanti akan ada waktunya. Tunggu tanggal mainnya," Herzaky.

Soal komunikasi politik, dia mengakui bahwa Demokrat telah banyak menjalin komunikasi dengan parpol, tokoh dan ormas-ormas besar, namun hanya terkait pandemi, belum ada satu pun yang membahas soal Pilpres 2024. Yang jelas, Demokrat terbuka untuk menjalin komunikasi dengan parpol dan tokoh politik.

"Kita lakukan juga di parlemen, kita cair teman-teman sering diskusi dan kasih masukan. Intinya kita buka komunikasi dengan semua, dengan parpol dan tokoh bangsa. Apakah sudah mengerucut? Belum," tegasnya.

Lebih dari itu, Herzaky menyampaikan bahwa Partai Demokrat bersyukur karena meskipun AHY bukan pejabat publik, banyak kader dan masyarakat akar rumput yang menginginkan AHY untuk maju sebagai capres. AHY masih mendapatkan elektabilitas yang mumpuni di sejumlah survei, meskipun tidak masuk 5 besar.



"Karena beliau tidak memfokuskan, coba dicermati di survei itu semua pejabat publik, hanya Mas AHY yang bukan pejabat publik. Elektabilitas yang ada, Mas AHY kami bersyukur karena Mas AHY bukan pejabat publik yang selalu stabil di papan atas, Mas AHY fokusnya bekerja untuk rakyat dan partai tetapi masih menjadi harapan, masih ada kader masih ada masyarakat yang meminta beliau untuk menjadi capres 2024," pungkas Herzaky.