Kuda Hitam Pilpres 2024, AHY, dan Optimisme Demokrat
Rabu, 16 Februari 2022 - 16:38 WIB
loading...
A
A
A
Baca juga: Demokrat: Anies-AHY Bisa Jadi Duet Ideal
Jadi, kata Herzaky, saat ini sudah selesai era capres yang hanya kuat di permukaan. Menurutnya, capres saat ini harus kuat secara substansi, capres yang bekerja untuk rakyat langsung dan manfaatnya dirasakan. Bukan capres yang mengumbar janji atau tampil manis di media massa atau media sosial (medsos), tapi kenyataannya bungkam terhadap isu-isu kerakyatan.
"Di sini rakyat bisa lihat capres yang berjuang buat mereka dan capres mana yang sibuk dengan pencitraan," katanya.
Jadi, kata Herzaky, masalah momentum menjadi penting. "Sehingga tidak mudah lagi untuk mohon maaf, dibodoh-bodohi, karena semua punya akses. Kalau pilpres sebelum ini masih terbatas, masih terpukau dengan pencitraan dan turun ke bawah," tegasnya.
Selain itu, kata dia, seorang tokoh boleh saja punya elektabilitas, tapi perlu diingat juga bahwa ada ketentuan ambang batas pencalonan presiden sebesar 20% kursi DPR RI. Ini merupakan barrier (pembatas) yang tidak mudah. Ada banyak tokoh bangsa yang populer dan berkemampuan, tetapi sangat disayangkan dengan adanya batasan ini mengurangi potensi untuk bertarung.
"Kalau kami melihatnya seperti apa. Apakah 2024 akan ada kejutan? Sangat-sangat mungkin. Lihat saja nanti bagaimana 2023 ini, karena saat ini kita punya elektabilitas karena kita sedang menjabat. Tapi pada saat kita tidak punya elektabilitas apa yang akan kita lakukan? Apalagi akan banyak terus isu-isu di 2022 ini, game changer-nya ini kan di 2022," katanya.
Oleh karena itu, Herzaky melihat bahwa sekarang ini terlalu dini untuk membahas mengenai capres potensial, karena 2022 ini akan menjadi pijakan untuk rakyat memilih di 2024. Ini menjadi peta awal untuk koalisi dan capres yang akan diusung nanti. Dan itu baru akan terlihat di awal 2023 nanti. Karena bagaimanapun, selain terus turun ke masyarakat dan melakukan konsolidasi, parpol juga harus memastikan pada saat verifikasi parpol nanti bisa tetap lolos.
"Kita kan enggak boleh anggap remeh verifikasi partai politik, apalagi mohon maaf kami sebagai parpol yang di luar kekuasaan, rawan menjadi korban. Kami harus memastikan tidak ada celah yang digunakan untuk mengganggu kami selama 2022 ini," terangnya.
Jadi, kata Herzaky, saat ini sudah selesai era capres yang hanya kuat di permukaan. Menurutnya, capres saat ini harus kuat secara substansi, capres yang bekerja untuk rakyat langsung dan manfaatnya dirasakan. Bukan capres yang mengumbar janji atau tampil manis di media massa atau media sosial (medsos), tapi kenyataannya bungkam terhadap isu-isu kerakyatan.
"Di sini rakyat bisa lihat capres yang berjuang buat mereka dan capres mana yang sibuk dengan pencitraan," katanya.
Jadi, kata Herzaky, masalah momentum menjadi penting. "Sehingga tidak mudah lagi untuk mohon maaf, dibodoh-bodohi, karena semua punya akses. Kalau pilpres sebelum ini masih terbatas, masih terpukau dengan pencitraan dan turun ke bawah," tegasnya.
Selain itu, kata dia, seorang tokoh boleh saja punya elektabilitas, tapi perlu diingat juga bahwa ada ketentuan ambang batas pencalonan presiden sebesar 20% kursi DPR RI. Ini merupakan barrier (pembatas) yang tidak mudah. Ada banyak tokoh bangsa yang populer dan berkemampuan, tetapi sangat disayangkan dengan adanya batasan ini mengurangi potensi untuk bertarung.
"Kalau kami melihatnya seperti apa. Apakah 2024 akan ada kejutan? Sangat-sangat mungkin. Lihat saja nanti bagaimana 2023 ini, karena saat ini kita punya elektabilitas karena kita sedang menjabat. Tapi pada saat kita tidak punya elektabilitas apa yang akan kita lakukan? Apalagi akan banyak terus isu-isu di 2022 ini, game changer-nya ini kan di 2022," katanya.
Oleh karena itu, Herzaky melihat bahwa sekarang ini terlalu dini untuk membahas mengenai capres potensial, karena 2022 ini akan menjadi pijakan untuk rakyat memilih di 2024. Ini menjadi peta awal untuk koalisi dan capres yang akan diusung nanti. Dan itu baru akan terlihat di awal 2023 nanti. Karena bagaimanapun, selain terus turun ke masyarakat dan melakukan konsolidasi, parpol juga harus memastikan pada saat verifikasi parpol nanti bisa tetap lolos.
"Kita kan enggak boleh anggap remeh verifikasi partai politik, apalagi mohon maaf kami sebagai parpol yang di luar kekuasaan, rawan menjadi korban. Kami harus memastikan tidak ada celah yang digunakan untuk mengganggu kami selama 2022 ini," terangnya.
Lihat Juga :
