Menaker Didemo Buruh, Jubir Muda PAN: Temui dan Ajak Diskusi
Rabu, 16 Februari 2022 - 15:04 WIB
loading...
Menteri Tenaga Kerja (Menaker) Ida Fauziyah. Foto/SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Polemik program Jaminan Kehilangan Pekerjaaan (JKP) dan aturan baru pencairan dana Jaminan Hari Tua (JHT) di usia 56 tahun, menyulut buruh melakukan aksi demo. Hal ini mendapat respons dari Jubir Muda Partai Amanat Nasional (PAN), Dimas Prakoso Akbar.
Baca juga: Presiden Buruh Curiga Dana JHT Rp350 Triliun Dipakai Ongkosi Program Pemerintah
Menurut Dimas, aksi demonstrasi yang dilakukan para buruh di Kantor Kemenaker dan BPJamsostek, merupakan momentum bagi Menteri Tenaga Kerja (Menaker) Ida Fauziyah dan jajarannya, untuk menemui buruh dan berdiskusi langsung.
Baca juga: Unjuk Rasa, Buruh Tuntut Aturan Baru Soal Pencairan JHT Dicabut
"Justru bagus, malah menjadi momentum bagi Menaker dan jajarannya untuk menemui perwakilan buruh sebagai forum klarifikasi dan menjalin komunikasi," ucap Dimas, Rabu (16/2/2022).
Dijelaskan Dimas, katanya pihak Kemenaker mengklaim sudah pernah mengkomunikasikan kebijakan ini ke forum tripartit yang salah satunya terdiri dari kaum buruh, sebelum diresmikan menjadi Permenaker Nomor 2 Tahun 2022 tentang Jaminan Hari Tua.
"Nanti ketika ketemu dengan perwakilan buruh, tunjukkan saja faktanya bahwa peraturan tersebut sudah pernah dikomunikasikan sebelum diresmikan," tegas Dimas.
Dimas membandingkan dengan insiden yang terjadi di Desa Wadas, Jawa Tengah, di mana Ganjar Pranowo sebagai kepala daerah menemui warga beberapa hari setelah insiden untuk mencari solusi terbaik.
"Ibu Ida Fauziyah sebagai menteri yang membidangi ketenagakerjaan enggak ada salahnya meniru yang dilakukan Mas Ganjar. Apalagi kita ini bangsa Indonesia yang memiliki budaya mengedepankan dialog," ujarnya.
Dimas mengingatkan, saat ini Permenaker No 2 Tahun 2022 tentang JHT sudah menjadi bola panas yang dibanjiri penolakan di mana-mana. Penolakan sudah disampaikan sejumlah anggota DPR, di antaranya Ketua Fraksi PAN Saleh Daulay.
"Kemudian terjadi juga di lapangan melalui aksi demonstrasi dan di dunia maya melalui petisi yang telah ditandatangani lebih dari 400 ribu orang. Masih ada waktu bagi Menaker Ida Fauziyah untuk mencabut peraturan ini, sebelum diundangkan sejak tiga bulan diterbitkan," tutupnya.
Baca juga: Presiden Buruh Curiga Dana JHT Rp350 Triliun Dipakai Ongkosi Program Pemerintah
Menurut Dimas, aksi demonstrasi yang dilakukan para buruh di Kantor Kemenaker dan BPJamsostek, merupakan momentum bagi Menteri Tenaga Kerja (Menaker) Ida Fauziyah dan jajarannya, untuk menemui buruh dan berdiskusi langsung.
Baca juga: Unjuk Rasa, Buruh Tuntut Aturan Baru Soal Pencairan JHT Dicabut
"Justru bagus, malah menjadi momentum bagi Menaker dan jajarannya untuk menemui perwakilan buruh sebagai forum klarifikasi dan menjalin komunikasi," ucap Dimas, Rabu (16/2/2022).
Dijelaskan Dimas, katanya pihak Kemenaker mengklaim sudah pernah mengkomunikasikan kebijakan ini ke forum tripartit yang salah satunya terdiri dari kaum buruh, sebelum diresmikan menjadi Permenaker Nomor 2 Tahun 2022 tentang Jaminan Hari Tua.
"Nanti ketika ketemu dengan perwakilan buruh, tunjukkan saja faktanya bahwa peraturan tersebut sudah pernah dikomunikasikan sebelum diresmikan," tegas Dimas.
Dimas membandingkan dengan insiden yang terjadi di Desa Wadas, Jawa Tengah, di mana Ganjar Pranowo sebagai kepala daerah menemui warga beberapa hari setelah insiden untuk mencari solusi terbaik.
"Ibu Ida Fauziyah sebagai menteri yang membidangi ketenagakerjaan enggak ada salahnya meniru yang dilakukan Mas Ganjar. Apalagi kita ini bangsa Indonesia yang memiliki budaya mengedepankan dialog," ujarnya.
Dimas mengingatkan, saat ini Permenaker No 2 Tahun 2022 tentang JHT sudah menjadi bola panas yang dibanjiri penolakan di mana-mana. Penolakan sudah disampaikan sejumlah anggota DPR, di antaranya Ketua Fraksi PAN Saleh Daulay.
"Kemudian terjadi juga di lapangan melalui aksi demonstrasi dan di dunia maya melalui petisi yang telah ditandatangani lebih dari 400 ribu orang. Masih ada waktu bagi Menaker Ida Fauziyah untuk mencabut peraturan ini, sebelum diundangkan sejak tiga bulan diterbitkan," tutupnya.
(maf)
Lihat Juga :
