Fahri Hamzah Minta Rapat DPR dengan BUMN Ditiadakan karena Merusak
Rabu, 16 Februari 2022 - 09:47 WIB
loading...
Wakil Ketua Umum Partai Gelora Fahri Hamzah mengatakan rapat DPR untuk urusan BUMN cukup dilakukan dengan Menteri BUMN. Foto/Instagram Fahri Hamzah
A
A
A
JAKARTA - Mantan Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah mengatakan rapat DPR RI dengan Badan Usaha Milik Negara ( BUMN ) tidak punya landasan hukum dan lebih banyak mudaratnya. Hal ini disampaikan Fahri menyoroti insiden pengusiran Direktur Utama PT Krakatau Steel Silmy Karim dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi VII.
"Karena itu sebaiknya dihentikan, cukup Kementerian BUMN yang rapat dengan DPR RI sebagai kuasa pemegang saham. Selain itu,, terlalu banyak efek buruknya bagi DPR RI, dan terlebih lagi bagi BUMN," kata dia melalui akun Twitter @Fahrihamzah, dikutip Rabu (16/2/2022).
Baca juga: Fahri Hamzah Sebut Pemilu 2024 Suram, Kok Bisa?
Wakil Ketua Umum DPN Partai Gelora Indonesia ini berpandangan, BUMN seharusnya didorong bekerja murni sebagai profesional. Jangan terlalu banyak politik yang bisa membuat wajah BUMN samar dan tidak jelas. Bahkan, rapat pemegang saham dan pengawasan pun cukup dihadiri komisaris dan para direksi saja, dan mereka pun tidak perlu datang ke DPR RI.
"Direksi BUMN adalah pejabat bisnis, bukan pejabat politik. Jadi, politisasi BUMN ini sudah terbukti jelek. Membiasakan mereka rapat di DPR RI, membuat mereka bermental politik. Inilah akar dari rusaknya professionalisme di BUMN. Mereka dipaksa melayani kepentingan politik eksekutif dan legislatif. Budaya korporasi rusak!," tulis Fahri.
"Karena itu sebaiknya dihentikan, cukup Kementerian BUMN yang rapat dengan DPR RI sebagai kuasa pemegang saham. Selain itu,, terlalu banyak efek buruknya bagi DPR RI, dan terlebih lagi bagi BUMN," kata dia melalui akun Twitter @Fahrihamzah, dikutip Rabu (16/2/2022).
Baca juga: Fahri Hamzah Sebut Pemilu 2024 Suram, Kok Bisa?
Wakil Ketua Umum DPN Partai Gelora Indonesia ini berpandangan, BUMN seharusnya didorong bekerja murni sebagai profesional. Jangan terlalu banyak politik yang bisa membuat wajah BUMN samar dan tidak jelas. Bahkan, rapat pemegang saham dan pengawasan pun cukup dihadiri komisaris dan para direksi saja, dan mereka pun tidak perlu datang ke DPR RI.
"Direksi BUMN adalah pejabat bisnis, bukan pejabat politik. Jadi, politisasi BUMN ini sudah terbukti jelek. Membiasakan mereka rapat di DPR RI, membuat mereka bermental politik. Inilah akar dari rusaknya professionalisme di BUMN. Mereka dipaksa melayani kepentingan politik eksekutif dan legislatif. Budaya korporasi rusak!," tulis Fahri.
Lihat Juga :
