DPR Apresiasi KKP Hentikan Tambang Pasir Ilegal di Pulau Rupat
Senin, 14 Februari 2022 - 18:05 WIB
loading...
Anggota DPR RI Achmad mengapresiasi Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) yang menghentikan penambangan pasir laut ilegal di Perairan Pulau Rupat. Foto/Ist
A
A
A
JAKARTA - Anggota DPR RI Achmad mengapresiasi Kementerian Kelautan dan Perikanan ( KKP ) yang menghentikan penambangan pasir laut ilegal di Perairan Pulau Rupat, Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau pada Minggu (13/2/2022). Langkah tegas KKP itu dinilai tepat.
KKP melakukan tindakan tegas itu karena praktik pengelolaan ruang laut yang dilakukan oleh PT.LMU itu tidak sesuai dengan ketentuan dan tidak dilengkapi dengan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL). "Saya sebagai wakil rakyat Riau sangat mengapresiasi langkah tegas pemerintah dalam hal ini Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKP. Karena ini merupakan ancaman ekosistem dan merusak kelangsungan hidup masyarakat setempat khususnya masyarakat yang berada di Pulau Rupat Bengkalis," kata Achmad kepada wartawan, Senin (14/2/2022).
Politikus Partai Demokrat ini mengatakan banyak pulau-pulau yang tenggelam akibat kegiatan penambangan ilegal itu. Yang tersisa seperti Beting Aceh dan Pulau Babi kini juga terancam abrasi.
Baca juga: Teken Kerjasama, KKP dan Kemendag Perketat Pengawasan Impor Ikan dan Garam
Kondisi dua pulau yang dihuni nelayan itu, 20 persen daratannya sudah menghilang akibat dihantam abrasi. Kondisi tersebut semakin parah akibat beroperasinya perusahaan penambang pasir laut ilegal.
Selain itu, kata dia, ada sekitar 500 warga nelayan menjadi kelangsungan hidupnya terancam. Bukan hanya tangkapan ikannya yang berkurang, namun tempat tinggalnya juga terancam ditelan air laut.
"Ini yang harus menjadi perhatian semua pihak. Kekayaan alam tidak boleh dikuasai oleh segelintir orang tanpa memikir dampak negatif kelangsungan hidup dan efek sosial bagi masyarakat. Ini harus ditindak tegas. Tidak boleh dibiarkan," ujar legislator asal Dapil Riau I yang meliputi Bengkalis, Pekanbaru, Rohul, Rohil, dan Meranti itu.
Baca: Anggota DPR Ini Sering Dicecar Konstituen soal Minyak Goreng
Apalagi, lanjut dia, menurut hasil penelitian Universitas Islam Riau (UIR), pasir laut utara itu mengandung silikon 98 persen. Silikon itu merupakan bahan baku untuk pabrik pembuat solar sel sebagai energi baru terbarukan.
Sedangkan, pasir di Pulau Jemur yang tak jauh dari sana itu mengandung uranium sejenis radioaktif yang bisa digunakan untuk membuat bom atom. Sehingga, harganya sangat mahal.
Kata dia, jangan pernah ditambang sebagai pasir laut. "Itu hasil riset yang telah dilakukan oleh UIR. Ini pemerintah harus lebih serius, jangan sampai dikuasai secara ilegal," tuturnya.
KKP melakukan tindakan tegas itu karena praktik pengelolaan ruang laut yang dilakukan oleh PT.LMU itu tidak sesuai dengan ketentuan dan tidak dilengkapi dengan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL). "Saya sebagai wakil rakyat Riau sangat mengapresiasi langkah tegas pemerintah dalam hal ini Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKP. Karena ini merupakan ancaman ekosistem dan merusak kelangsungan hidup masyarakat setempat khususnya masyarakat yang berada di Pulau Rupat Bengkalis," kata Achmad kepada wartawan, Senin (14/2/2022).
Politikus Partai Demokrat ini mengatakan banyak pulau-pulau yang tenggelam akibat kegiatan penambangan ilegal itu. Yang tersisa seperti Beting Aceh dan Pulau Babi kini juga terancam abrasi.
Baca juga: Teken Kerjasama, KKP dan Kemendag Perketat Pengawasan Impor Ikan dan Garam
Kondisi dua pulau yang dihuni nelayan itu, 20 persen daratannya sudah menghilang akibat dihantam abrasi. Kondisi tersebut semakin parah akibat beroperasinya perusahaan penambang pasir laut ilegal.
Selain itu, kata dia, ada sekitar 500 warga nelayan menjadi kelangsungan hidupnya terancam. Bukan hanya tangkapan ikannya yang berkurang, namun tempat tinggalnya juga terancam ditelan air laut.
"Ini yang harus menjadi perhatian semua pihak. Kekayaan alam tidak boleh dikuasai oleh segelintir orang tanpa memikir dampak negatif kelangsungan hidup dan efek sosial bagi masyarakat. Ini harus ditindak tegas. Tidak boleh dibiarkan," ujar legislator asal Dapil Riau I yang meliputi Bengkalis, Pekanbaru, Rohul, Rohil, dan Meranti itu.
Baca: Anggota DPR Ini Sering Dicecar Konstituen soal Minyak Goreng
Apalagi, lanjut dia, menurut hasil penelitian Universitas Islam Riau (UIR), pasir laut utara itu mengandung silikon 98 persen. Silikon itu merupakan bahan baku untuk pabrik pembuat solar sel sebagai energi baru terbarukan.
Sedangkan, pasir di Pulau Jemur yang tak jauh dari sana itu mengandung uranium sejenis radioaktif yang bisa digunakan untuk membuat bom atom. Sehingga, harganya sangat mahal.
Kata dia, jangan pernah ditambang sebagai pasir laut. "Itu hasil riset yang telah dilakukan oleh UIR. Ini pemerintah harus lebih serius, jangan sampai dikuasai secara ilegal," tuturnya.
(rca)
Lihat Juga :
