Perkuat Pelayanan Publik, PDIP Instruksikan Kepala Daerah Disiplin Gunakan DAU
loading...
Ketua DPP PDI Perjuangan Bidang Perekonomian Said Abdullah instruksikan seluruh kepala daerah dari PDIP untuk disiplin menggunakan DAU guna memperkuat pelayanan publik. Foto/istimewa
A
A
A
JAKARTA - PDI Perjuangan mendorong seluruh kepala daerah dari partainya agar disiplin mengalokasi Dana Alokasi Umum (DAU) untuk memperkuat pelayanan publik. Hal ini penting agar anggaran negara benar-benar bermanfaat bagi rakyat.
Penegasan ini disampaikan Ketua DPP PDI Perjuangan Bidang Perekonomian Said Abdullah di sela-sela konsolidasi kepala daerah kader PDI Perjuangan seluruh Indonesia sekaligus memberikan arahan dan instruksi partai terkait tata kelola keuangan daerah di Jakarta, Jumat (4/2/2022).
“Saya berharap agar tata kelola keuangan kita, khususnya yang APBD dikelola secara prudent atau hati-hati. Sebab temuan BPK terkait kesalahan pengelolaan keuangan daerah masih tinggi,” kata Said.
Menurut Said, DPP PDI Perjuangan memberikan arahan kepada segenap petugas partai, khususnya kepala daerah dari PDIP agar dispilin memanfaatkan anggaran negara. Arahan ini sebagai antisipasi para kepala daerah agar menjauhi perilaku tidak terpuji yang berujung rusaknya nama baik partai. Apalagi, Kepala Daerah dari PDI Perjuangan ini menjadi tulang punggung pemenangan menuju Pemilu 2024 nanti.
Baca Juga: Keluarkan Instruksi Partai, PDIP Minta Kepala Daerah Jaga Cagar Budaya
Karena itu, tegas Said, konsolidasi ini sekaligus memastikan petugas partai yang menjadi kepala daerah melaksanakan tata kelola keuangan daerah dengan prudent dan good governance. “Jangan sampai partai kita rontok akibat ulah kader yang tersangkut tindak pidana, khususnya korupsi,” jelas politisi Dapil Jatim XI ini.
Politikus senior PDI Perjuangan ini menambahkan, partai ini memiliki agenda penting untuk menyelaraskan program pusat dan daerah. Sinkronisasi ini ditujukan untuk mendorong dampak yang optimal bagi terciptanya kesejahteraan rakyat.
Untuk itu, dia berharap agar Dana Transfer Daerah dan Desa (TKDD) harus didorong lebih bermanfaat bagi perubahan di daerah. “Kita harapkan DAU tidak terkonsentrasi untuk kebutuhan membayar gaji pegawai. Kita inginkan kepala daerah dari PDI Perjuangan disiplin mendorong alokasi DAU untuk pelayanan publik,” ujarnya.
Said yang juga Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI mengakui perubahan desain kebutuhan anggaran ini tidak bisa serta merta, tetapi membutuhkan transformasi. “Saya berharap 5 tahun kedepan bisa berubah di mana alokasi DAU untuk optimalisasi pelayanan publik,” tutur politisi asal Sumenep ini.
Terkait pengelolaan Dana ALokasi Khusus (DAK), Said berharap agar para kepala daerah dari PDI Perjuangan tidak hanya fokus untuk belanja infrastruktur. “Arahan Ibu Ketua Umum PDI Perjuangan, kita harus fokus untuk mendorong ketahanan pangan kita, sebab sebagian besar bahan pangan kita saat ini masih impor,” jelasnya.
Melalui Undang Undang No 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah diberikan payung hukum soal pembiayaan daerah melalui pinjaman daerah. Ada banyak sumber pembiayaan seperti di PT Sarana Multi Infrastruktur,dll.
Kreativitas kepala daerah dengan berani mengambil inisiasi dengan pembiayaan daerah akan memperbesar ruang fiskal daerah. Ini kesempatan untuk memperbesar alokasi belanja daerah. “Saya berharap para kepala daerah juga kreatif, tidak hanya mengandalkan dana transfer pusat,” terangnya.
Sementara itu, Sekjen DPP PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, saat acara Pembukaan Sekolah Partai Kepala Daerah mengatakan pengelolaan negara membutuhkan komitmen dan spirit konstitusi yang kuat.
Karena itu, kader PDI Perjuangan harus melakukan retooling serta merubah dari kapitalisme warisan orde baru dengan mengubah watak ekonomi nasional berbasis ekonomi kerakyatan untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat. “Kepala daerah dari PDI Perjuangan harus progresif. Memahami watak kepartaian kita dan dicerminkan dalam program program pembangunan daerah,” tuturnya.
Kepala daerah, lanjut Hasto, harus menunjukkan karaternya, mampu melakukan upgrading, merubah mental aparatur di daerah, serta mampu mewujudkan program program kerakyatan secara nyata. Para kepala daerah juga harusu bisa saling belajar, terutama kepala daerah yang masih satu periode.
“Sekolah partai ini adalah bagian dari konsolidasi partai. Kepala daerah dari PDI Perjuangan harus tegak berdiri, berani melawan berbagai tindakan radikalisme dan intoleransi. Konstitusi kita jelas mengamanatkan cita-cita keragaman, penghargaan semua keyakinan hidup,” ucapnya.
Penegasan ini disampaikan Ketua DPP PDI Perjuangan Bidang Perekonomian Said Abdullah di sela-sela konsolidasi kepala daerah kader PDI Perjuangan seluruh Indonesia sekaligus memberikan arahan dan instruksi partai terkait tata kelola keuangan daerah di Jakarta, Jumat (4/2/2022).
“Saya berharap agar tata kelola keuangan kita, khususnya yang APBD dikelola secara prudent atau hati-hati. Sebab temuan BPK terkait kesalahan pengelolaan keuangan daerah masih tinggi,” kata Said.
Menurut Said, DPP PDI Perjuangan memberikan arahan kepada segenap petugas partai, khususnya kepala daerah dari PDIP agar dispilin memanfaatkan anggaran negara. Arahan ini sebagai antisipasi para kepala daerah agar menjauhi perilaku tidak terpuji yang berujung rusaknya nama baik partai. Apalagi, Kepala Daerah dari PDI Perjuangan ini menjadi tulang punggung pemenangan menuju Pemilu 2024 nanti.
Baca Juga: Keluarkan Instruksi Partai, PDIP Minta Kepala Daerah Jaga Cagar Budaya
Karena itu, tegas Said, konsolidasi ini sekaligus memastikan petugas partai yang menjadi kepala daerah melaksanakan tata kelola keuangan daerah dengan prudent dan good governance. “Jangan sampai partai kita rontok akibat ulah kader yang tersangkut tindak pidana, khususnya korupsi,” jelas politisi Dapil Jatim XI ini.
Politikus senior PDI Perjuangan ini menambahkan, partai ini memiliki agenda penting untuk menyelaraskan program pusat dan daerah. Sinkronisasi ini ditujukan untuk mendorong dampak yang optimal bagi terciptanya kesejahteraan rakyat.
Untuk itu, dia berharap agar Dana Transfer Daerah dan Desa (TKDD) harus didorong lebih bermanfaat bagi perubahan di daerah. “Kita harapkan DAU tidak terkonsentrasi untuk kebutuhan membayar gaji pegawai. Kita inginkan kepala daerah dari PDI Perjuangan disiplin mendorong alokasi DAU untuk pelayanan publik,” ujarnya.
Said yang juga Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI mengakui perubahan desain kebutuhan anggaran ini tidak bisa serta merta, tetapi membutuhkan transformasi. “Saya berharap 5 tahun kedepan bisa berubah di mana alokasi DAU untuk optimalisasi pelayanan publik,” tutur politisi asal Sumenep ini.
Terkait pengelolaan Dana ALokasi Khusus (DAK), Said berharap agar para kepala daerah dari PDI Perjuangan tidak hanya fokus untuk belanja infrastruktur. “Arahan Ibu Ketua Umum PDI Perjuangan, kita harus fokus untuk mendorong ketahanan pangan kita, sebab sebagian besar bahan pangan kita saat ini masih impor,” jelasnya.
Melalui Undang Undang No 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah diberikan payung hukum soal pembiayaan daerah melalui pinjaman daerah. Ada banyak sumber pembiayaan seperti di PT Sarana Multi Infrastruktur,dll.
Kreativitas kepala daerah dengan berani mengambil inisiasi dengan pembiayaan daerah akan memperbesar ruang fiskal daerah. Ini kesempatan untuk memperbesar alokasi belanja daerah. “Saya berharap para kepala daerah juga kreatif, tidak hanya mengandalkan dana transfer pusat,” terangnya.
Sementara itu, Sekjen DPP PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, saat acara Pembukaan Sekolah Partai Kepala Daerah mengatakan pengelolaan negara membutuhkan komitmen dan spirit konstitusi yang kuat.
Karena itu, kader PDI Perjuangan harus melakukan retooling serta merubah dari kapitalisme warisan orde baru dengan mengubah watak ekonomi nasional berbasis ekonomi kerakyatan untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat. “Kepala daerah dari PDI Perjuangan harus progresif. Memahami watak kepartaian kita dan dicerminkan dalam program program pembangunan daerah,” tuturnya.
Kepala daerah, lanjut Hasto, harus menunjukkan karaternya, mampu melakukan upgrading, merubah mental aparatur di daerah, serta mampu mewujudkan program program kerakyatan secara nyata. Para kepala daerah juga harusu bisa saling belajar, terutama kepala daerah yang masih satu periode.
“Sekolah partai ini adalah bagian dari konsolidasi partai. Kepala daerah dari PDI Perjuangan harus tegak berdiri, berani melawan berbagai tindakan radikalisme dan intoleransi. Konstitusi kita jelas mengamanatkan cita-cita keragaman, penghargaan semua keyakinan hidup,” ucapnya.
(cip)
Explore More