Rapat dengan Komisi IX DPR, Kepala BP2MI Akan Ungkap Sejumlah Pembahasan
loading...
Kepala BP2MI, Benny Rhamdani. Foto/Ist
A
A
A
JAKARTA - Evaluasi kerja 2021 dan perencanaan program 2022 Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) akan dibahas dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi IX DPR. Hal ini dikatakan Kepala BP2MI, Benny Rhamdani.
Baca juga: BP2MI Apresiasi Sinergi Polda Riau dalam Penangkapan PMI Ilegal
Diketahui, RDP dengan Komisi IX DPR RI akan dilaksanakan di Gedung Nusantara 1, Jakarta Pusat, Kamis (3/2/2022). Menurut Benny, hal tersebut merupakan hal yang biasa ia lakukan setiap BP2MI melaksanakan pertemuan dan rapat, baik dengan DPR maupun dengan kementerian/embaga.
"Ada tiga pembahasan bersama DPR dalam rapat. Pertama, tentang evaluasi kerja 2021 dan perencanaan program 2022. Kedua, penyelesaian perjanjian kerja terhadap Pekerja Migran Indonesia (PMI) di luar negeri. Ketiga, isu-isu terkait perlindungan PMI," ujar Benny Rhamdani.
Benny menjelaskan, dengan dilaksanakannya Rapim yang dihadiri oleh para pimpinan dari Eselon I dan II tersebut, ia ingin memastikan apa yang disampaikan dalam forum rapat benar-benar secara substansi kuat dan secara data valid.
"Kita tidak ingin main-main, karena diskusi dan perdebatan dalam acara-acara rapat tersebut adalah bagaimana kita meyakinkan, bahwa program kegiatan yang sudah kita rencanakan sejak awal itu bisa dipastikan berjalan di lapangan," tegas Benny.
"Kemudian juga tentu evaluasi atas kegiatan program diyakini bahwa program kita benar-benar memiliki dampak sebagaimana target-target yang kita sudah tentukan disaat perencanaan setiap program yang kita lakukan," sambungnya.
Maka dengan begitu lanjut Benny, harapannya adalah ketika DPR yakin tentang program yang ada bisa berjalan dengan baik serta memiliki dampak sangat luar biasa bagi PMI. Maka, penguatan atas program-program ke depan bisa mendapatkan support politik anggaran dari komisi IX.
"Harus diakui bahwa anggaran BP2MI adalah anggaran yang sangat kecil, jauh lebih kecil dibandingkan dengan beban kerja yang sangat berat dan sangat besar yang diemban oleh BP2MI," pungkasnya.
Baca juga: BP2MI Apresiasi Sinergi Polda Riau dalam Penangkapan PMI Ilegal
Diketahui, RDP dengan Komisi IX DPR RI akan dilaksanakan di Gedung Nusantara 1, Jakarta Pusat, Kamis (3/2/2022). Menurut Benny, hal tersebut merupakan hal yang biasa ia lakukan setiap BP2MI melaksanakan pertemuan dan rapat, baik dengan DPR maupun dengan kementerian/embaga.
"Ada tiga pembahasan bersama DPR dalam rapat. Pertama, tentang evaluasi kerja 2021 dan perencanaan program 2022. Kedua, penyelesaian perjanjian kerja terhadap Pekerja Migran Indonesia (PMI) di luar negeri. Ketiga, isu-isu terkait perlindungan PMI," ujar Benny Rhamdani.
Benny menjelaskan, dengan dilaksanakannya Rapim yang dihadiri oleh para pimpinan dari Eselon I dan II tersebut, ia ingin memastikan apa yang disampaikan dalam forum rapat benar-benar secara substansi kuat dan secara data valid.
"Kita tidak ingin main-main, karena diskusi dan perdebatan dalam acara-acara rapat tersebut adalah bagaimana kita meyakinkan, bahwa program kegiatan yang sudah kita rencanakan sejak awal itu bisa dipastikan berjalan di lapangan," tegas Benny.
"Kemudian juga tentu evaluasi atas kegiatan program diyakini bahwa program kita benar-benar memiliki dampak sebagaimana target-target yang kita sudah tentukan disaat perencanaan setiap program yang kita lakukan," sambungnya.
Maka dengan begitu lanjut Benny, harapannya adalah ketika DPR yakin tentang program yang ada bisa berjalan dengan baik serta memiliki dampak sangat luar biasa bagi PMI. Maka, penguatan atas program-program ke depan bisa mendapatkan support politik anggaran dari komisi IX.
"Harus diakui bahwa anggaran BP2MI adalah anggaran yang sangat kecil, jauh lebih kecil dibandingkan dengan beban kerja yang sangat berat dan sangat besar yang diemban oleh BP2MI," pungkasnya.
(maf)
Explore More