DPR Bahas Jadwal Uji Kelayakan Penyelenggara Pemilu Pekan Depan
Rabu, 02 Februari 2022 - 14:22 WIB
loading...
Wakil Ketua Komisi II DPR, Junimart Girsang mengatakan, jadwal pelaksanaan uji kelayakan calon anggota KPU-Bawaslu periode 2022-2027 dilakukan pekan depan. Foto/SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Jadwal pelaksanaan uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) calon anggota KPU-Bawaslu periode 2022-2027 dilakukan pekan depan. Hal ini dikatakan Wakil Ketua Komisi II DPR, Junimart Girsang.
Baca juga: Pemilu 2024, KPU Usulkan Tahapan Pendaftaran Parpol Agustus 2022
"Pembahasan teknis internal dilakukan hari Senin tanggal 7 Februari 2022," kata Junimart, Rabu (2/2/2022).
Baca juga: Pemerintah-KPU Masih Belum Sepakat Soal Masa Kampanye Pemilu 2024 Kendati demikian, politikus PDIP itu menyampaikan, sebenarnya Komisi II sudah memiliki rencana awal untuk penyelenggaraan fit and proper test ini. Namun, harus tetap diputuskan dalam forum internal Komisi II DPR.
"Schedule sementara akan dilakukan mulai tanggal 14-17 Februari 2024," ujarnya.
Adapun, pertimbangan pimpinan Komisi II DPR untuk menggelar di pertengahan Februari ini lantaran padatnya jadwal rapat bersama mitra kerja lainnya. Ada sejumlah pembahasan yang harus dilakukan segera.
"Mengingat padatnya acara di Komisi II tentang pembahasan 6 RUU Provinsi dan 7 penyusunan RUU Provinsi baru khusus pemekaran Papua," tutur dia melanjutkan.
Baca juga: Pemilu 2024, KPU Usulkan Tahapan Pendaftaran Parpol Agustus 2022
"Pembahasan teknis internal dilakukan hari Senin tanggal 7 Februari 2022," kata Junimart, Rabu (2/2/2022).
Baca juga: Pemerintah-KPU Masih Belum Sepakat Soal Masa Kampanye Pemilu 2024 Kendati demikian, politikus PDIP itu menyampaikan, sebenarnya Komisi II sudah memiliki rencana awal untuk penyelenggaraan fit and proper test ini. Namun, harus tetap diputuskan dalam forum internal Komisi II DPR.
"Schedule sementara akan dilakukan mulai tanggal 14-17 Februari 2024," ujarnya.
Adapun, pertimbangan pimpinan Komisi II DPR untuk menggelar di pertengahan Februari ini lantaran padatnya jadwal rapat bersama mitra kerja lainnya. Ada sejumlah pembahasan yang harus dilakukan segera.
"Mengingat padatnya acara di Komisi II tentang pembahasan 6 RUU Provinsi dan 7 penyusunan RUU Provinsi baru khusus pemekaran Papua," tutur dia melanjutkan.
(maf)
Lihat Juga :
