Presidential Threshold Potensial Munculkan Kotak Kosong di Pilpres 2024

Selasa, 01 Februari 2022 - 09:45 WIB
loading...
A A A


“Tidak ada negara manapun di dunia yang melaksanakan pemilu serentak dengan presidential threshold. Apakah perjuangan kita bisa memenangkannya, sehingga tadi yang diandaikan siapa berpasangan dengan siapa itu bisa terwujud atau relatif lebih bisa terwujud sekaligus memperbaiki undang-undang seperti apa yang disampaikan,” ungkapnya.

Yang pasti, Guru Besar tetap Ilmu Komunikasi Universitas Prof. Dr. Moestopo ini menegaskan, pemasangan-pemasangan capres-cawapres ini bisa terjadi di Pemilu 2024 tanpa adanya presidential threshold. Kalau tetap ada, nama-nama di survei ini bisa hilang di 2024 nanti.

“Yang ada, (nama-nama capres) di sini bisa enggak ada, bisa satu pasang melawan kotak kosong atau dua pasang sesuai dengan keinginan oligarki, dipilih satu pasangan dan pasangan kedua dipilih yang lemah,” tandasnya.
(muh)
Dapatkan berita terkini dan kejutan menarik dari SINDOnews.com, Klik Disini untuk mendaftarkan diri anda sekarang juga!
Lanjut Baca Berita Terkait Lainnya
Berita Terkait
Survei Poltracking:...
Survei Poltracking: 42,4% Publik Setuju MK Hapus Presidential Threshold
Langkah DPP Rombak Pengurus...
Langkah DPP Rombak Pengurus Daerah Secara Sepihak, Jauh dari Target Elektoral
Effendi Gazali dkk Merapat...
Effendi Gazali dkk Merapat ke Rumah JK, Bahas Jurang Komunikasi
Effendi Gazali: Ijazah...
Effendi Gazali: Ijazah Tanpa Tanda Tangan Dosen Pembimbing di Lembar Pengesahan Itu Aneh
Komisi II DPR Bakal...
Komisi II DPR Bakal Panggil KPU Imbas Penggunaan Jet Pribadi
KPU Tepis Tudingan Roy...
KPU Tepis Tudingan Roy Suryo Selundupkan Aturan Soal Ijazah untuk Loloskan Gibran
Kantor Sekretariat DPD...
Kantor Sekretariat DPD Partai Perindo Puncak Jaya Dibakar, Deiron Kogoya: Pemilukada Sudah Selesai, Pelaku Harus Diusut!
DPW Partai Perindo Jakarta...
DPW Partai Perindo Jakarta Kunjungi KPU DKI Bahas Verifikasi Parpol hingga Dana Bantuan Politik
Terima Audiensi DPW...
Terima Audiensi DPW Perindo, Ketua KPU DKI: Nilai Dana Bantuan Politik Rp7.500 per Satu Suara
Rekomendasi
Pertamina Pangkas 124...
Pertamina Pangkas 124 Anak Usaha, Ada yang di Merger hingga Likuidasi
Babak Baru Kasus Erin...
Babak Baru Kasus Erin Wartia, Pelapor Serahkan Dokumen LPSK ke Penyidik
Siap Pelihatkan Pabriknya...
Siap Pelihatkan Pabriknya di China, QJMotor Hadir di PRJ 2026
Berita Terkini
Kejagung: Tersangka...
Kejagung: Tersangka Andri Mulyono Mark up Pengadaan Motor Listrik BGN
Tepis Isu Menguntungkan...
Tepis Isu Menguntungkan Kapolri, Pakar: UU Polri Baru Berpihak pada Kepentingan Publik
Refly Harun Pertanyakan...
Refly Harun Pertanyakan Nasib Kasus Roy Suryo Cs: Sudah 30 Kali Wajib Lapor, Kasus Belum Jelas
Terungkap! Andri Mulyono...
Terungkap! Andri Mulyono Kongkalikong dengan PPK untuk Dapat Proyek Pengadaan Motor Listrik BGN
Kejagung Tetapkan Penyedia...
Kejagung Tetapkan Penyedia Motor Listrik MBG Andri Mulyono Jadi Tersangka
Stafsus Menag: Kunjungan...
Stafsus Menag: Kunjungan Presiden Jerman ke Istiqlal Perkuat Diplomasi Agama RI-Jerman
Infografis
5 Kapal Perang Paling...
5 Kapal Perang Paling Canggih di ASEAN
Copyright ©2026 SINDOnews.com All Rights Reserved