Effendi Gazali Sebut Presidential Threshold 20% Hilang Kalau Oligarki Pecah Kongsi
Selasa, 01 Februari 2022 - 09:05 WIB
loading...
A
A
A
Terkait Partai NasDem, PAN dan PPP yang tidak lolos parliamentary threshold, Effendi enggan menanggapi karena bukan tupoksinya. Yang jelas, ia beranggapan bahwa penentuan calon presiden nanti yang akan menjadi menentukan elektabilitas parpol. Karena, 2024 ini harus dicalonkan presiden yang baru mengingat Presiden Jokowi sudah dua periode.
Namun, kata dia, apakah nantinya lahir Sebuah UU yang berhasil diperjuangkan di MK. Yang pasti, proses di MK sangat lama dan panjang. Saat dirinya bersama sejumlah tokoh menguji materi mengenai keserentakan pileg dan pilpres, ia mengajukan gugatan 10 Januari 2013, menurut Mahfud MD yang kala itu Ketua MK keputusannya sudah diperoleh pada Maret 2013, tapi baru diumumkan 24 Januari 2014, sehingga MK memutuskan Pemilu serentak tidak bisa dilakukan di 2014 tapi di 2019.
“Kalau saja misalnya gugatan pemilu tanpa presidential berjalan seperti sepanjang itu, maka semua pengandaian kita dengan elektabilitas dalam arti kesediaan pemilih untuk memilih tokoh tertentu kalau pemilu dilaksanakan pada saat ini, sambil nanti nunggu konvensi atau sudah mendapat tiket, itu bisa menjadi sia-sia,” pungkas Guru Besar Ilmu Komunikasi Universitas Prof Dr Moestopo ini.
Namun, kata dia, apakah nantinya lahir Sebuah UU yang berhasil diperjuangkan di MK. Yang pasti, proses di MK sangat lama dan panjang. Saat dirinya bersama sejumlah tokoh menguji materi mengenai keserentakan pileg dan pilpres, ia mengajukan gugatan 10 Januari 2013, menurut Mahfud MD yang kala itu Ketua MK keputusannya sudah diperoleh pada Maret 2013, tapi baru diumumkan 24 Januari 2014, sehingga MK memutuskan Pemilu serentak tidak bisa dilakukan di 2014 tapi di 2019.
“Kalau saja misalnya gugatan pemilu tanpa presidential berjalan seperti sepanjang itu, maka semua pengandaian kita dengan elektabilitas dalam arti kesediaan pemilih untuk memilih tokoh tertentu kalau pemilu dilaksanakan pada saat ini, sambil nanti nunggu konvensi atau sudah mendapat tiket, itu bisa menjadi sia-sia,” pungkas Guru Besar Ilmu Komunikasi Universitas Prof Dr Moestopo ini.
(muh)
Lihat Juga :
