Pemindahan Ibu Kota untuk Wujudkan Indonesia Sentris

Dia menilai pemerataan itu akan lambat dicapai jika IKN di Jakarta. "Karena mindset kita itu Indonesia itu Jawa. Kalau ini kita pindah, mindset kita makin terbuka, sehingga kita dituntut untuk perhatikan semua pulau dan akhirnya itu membuat kita memeratakan pembangunan semua wilayah merasakan peningkatan kemajuan dan kesejahteraan," kata anggota Komisi II DPR ini.

Dia menambahkan, pemindahan IKN itu juga untuk mengembalikan kesadaran semua bahwa Indonesia ternyata terdiri dari banyak pulau. "Dan ke depan melihat Indonesia itu harus melihat semua pulau, tidak melihat hanya Jawa. Bangunan keindonesiaan kita itu akan semakin nampak nanti ketika kita pindah ibu kota," kata Zulfikar Arse Sadikin.



Kata Zulfikar, wacana pemindahan IKN sudah muncul sejak presiden sebelum Jokowi. Presiden Soekarno pada 1957 menggagas pemindahan IKN ke Palangka Raya, saat meresmikan kota tersebut sebagai Ibu Kota Kalimantan Tengah.

Kemudian, Presiden Soeharto pada 1997 mengeluarkan Keppres Nomor 1 Tahun 1997 tentang koordinasi pengembangan kawasan Jonggol sebagai kota mandiri, dimaksudkan awalnya untuk pusat pemerintahan. Lalu, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pada 2013 menyodorkan skenario, mempertahankan Jakarta sebagai Ibu Kota, namun direncanakan dan dibangun benar-benar, atau memindahkan pusat pemerintahan keluar dari Jakarta.

"Nah baru kali inilah Presiden ketujuh ini (Jokowi) yang berani untuk menunjukkan niat yang sungguh-sungguh pindah, dengan dia izin 16 Agustus 2019 di hadapan sidang tahunan dan masyarakat kita. Akhir 2021 beliau menyampaikan usul inisiatif itu, terlepas itu berasal dari presiden yang jelas ide itu dia wujudkan," pungkasnya.