Pemerintah-KPU Masih Belum Sepakat Soal Masa Kampanye Pemilu 2024

Senin, 24 Januari 2022 - 18:47 WIB
loading...
Pemerintah-KPU Masih...
Pemerintah melalui Kemendagri dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) masih belum mendapai kesepakatan tentang tahapan masa kampanye Pemilu 2024 mendatang. Foto/SINDOnews
A A A
JAKARTA - Pemerintah dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah sepakat soal jadwal pelaksanaan Pemilu 2024 digelar pada tanggal 14 Februari. Namun, masih belum tercapai kesepakatan tentang tahapan masa kampanye Pemilu 2024 mendatang.

Dalam rapat ini, Ketua KPU Ilham Saputra mengusulkan agar durasi kampanye Pemilu 2024 sekitar 120 hari atau selama empat bulan. Tahapan kampanye ini dimulai 14 Oktober 2023. Baca juga: Komisi II Setujui Usulan Pemerintah-KPU Pemilu 2024 Digelar 14 Februari

"Durasi kampanye 120 hari mulai dari 14 Oktober 2023 sampai 11 Februari 2024, hari pemungutan suara," ujar Ilham dalam paparannya di rapat Komisi II, Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (24/1/2022).



Sementara, pihak pemerintah yang diwakili Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian memiliki pandangan berbeda dengan KPU. Pemerintah mengusulkan masa kampanye dikurangi menjadi 90 hari.

"Mengenai masa kampanye yang disarankan oleh diusulkan KPU selama 120 hari kami berpendapat maksimal 90 hari," tandasnya.

Mantan Kapolri ini berpandangan bahwa durasi selama tiga bulan ini dianggap sudah maksimal untuk melakukan kampanye. Hal ini penting agar menghindari terjadinya polarisasi atau keterbelahan di tengah masyarakat. Baca juga: Pemerintah dan KPU Sepakat Usulan Pemilu 2024 Digelar 14 Februari

"Tiga bulan sudah cukup kami kira masyarakat juga tidak lama terbelah dan kamj kira dengan adanya teknologi komunikasi media maupun sosmed jaringan kami kira ini waktunya cukup," tuturnya.
(kri)
Dapatkan berita terkini dan kejutan menarik dari SINDOnews.com, Klik Disini untuk mendaftarkan diri anda sekarang juga!
Lanjut Baca Berita Terkait Lainnya
Berita Terkait
Gugat Penetapan Capres...
Gugat Penetapan Capres 2014 dan 2019, Bonatua Bawa Novum Baru ke PTUN
Perkuat Akuntabilitas...
Perkuat Akuntabilitas Keuangan Daerah, BSKDN Libatkan Akademisi dalam Validasi IPKD
Cegah Korupsi, Mendagri...
Cegah Korupsi, Mendagri Usul Kepala Daerah Dapat Persenan dari PAD
RDP di Komisi II, Dirjen...
RDP di Komisi II, Dirjen Bina Adwil Kemendagri Ungkap 5 Kunci Penataan Lahan Pasuruan
Sebut Banyak Tenaga...
Sebut Banyak Tenaga Honorer Tak Kompeten, Mendagri Singgung Titipan Pejabat Lama
Terbukti Selingkuh dan...
Terbukti Selingkuh dan Pungli, Anggota KPU OKU Timur Dipecat
KPU Jakarta Timur Dorong...
KPU Jakarta Timur Dorong Parpol Memperbarui Data
Kemendagri Sebut Transformasi...
Kemendagri Sebut Transformasi BUMD sebagai Lokomotif Ekonomi Daerah
Kemendagri Percepat...
Kemendagri Percepat Penegasan Batas Desa di Tiga Kabupaten di Sultra
Rekomendasi
7 Tips Konten Review...
7 Tips Konten Review Produk agar Viral dan Dilirik Brand ala Dannisa Utami
Dari Barak Militer ke...
Dari Barak Militer ke Panggung Politik, Perjalanan Ferry Irawan Panglima Baru Perindo Sultra
3,88 Juta Lowongan Kerja...
3,88 Juta Lowongan Kerja Ramah Lingkungan Bakal Terbuka di 2026, Catat Sektor Industrinya
Berita Terkini
iPhone XS Mantan Kepala...
iPhone XS Mantan Kepala Dinas Perizinan Jogja Dilelang KPK: Laku Rp34 Juta, tapi Belum Dilunasi Pemenang Lelang
Kebangkitan Sepak Bola...
Kebangkitan Sepak Bola Asia: Pelajaran untuk Pembangunan Ekonomi
Memahami Urgensi Koperasi...
Memahami Urgensi Koperasi Desa Merah Putih
Polda Metro Singgung...
Polda Metro Singgung Ada Mantan Pejabat Berupaya Hambat Kasus Roy Suryo
Jokowi Minta PSI Dukung...
Jokowi Minta PSI Dukung Prabowo-Gibran 2 Periode, AHY: Pemilu 2029 Masih Lama
Kasus Dugaan Pemerasan...
Kasus Dugaan Pemerasan Izin Tinggal WNA, Dirjen Imigrasi Minta Buka Akses Seluas-luasnya untuk KPK
Infografis
Metode Quick Count,...
Metode Quick Count, Real Count, dan Exit Poll dalam Pemilu 2024
Copyright ©2026 SINDOnews.com All Rights Reserved