Soal Keamanan di Papua, Panglima TNI Andika Perkasa Relokasi Satgas
Senin, 24 Januari 2022 - 16:47 WIB
loading...
Suasana rapat kerja Panglima TNI Jenderal Andika dengan Komisi I DPR di Gedung Nusantara II Senayan, Jakarta Pusat, Senin (24/1/2022). Foto/Carlos Roy Fajarta/MPI
A
A
A
JAKARTA - Keberadaan Satgas TNI dalam mengatasi persoalan keamanan di Papua dan Papua Barat akan dilakukan penataan, sekaligus redefinisi. Hal ini ditegaskan Panglima TNI Jenderal TNI Andika Perkasa.
Baca juga: Panglima TNI Ungkap Capaian MEF, Angkatan Darat Paling Tinggi
"Masalah yang menurut saya akan kita hadapi selamanya. Dalam arti sesuatu yang berhubungan dengan pikiran yang sangat dinamis dan harus dihadapi dengan sesuatu yang sustainable atau dilaksanakan dalam jangka panjang," ujar Panglima TNI dalam Rapat Kerja di Ruang Rapat Komisi I DPR Gedung Nusantara II Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (24/1/2022).
Apalagi dengan kehadiran Inpres Nomor 9 Tahun 2020 yang lalu, kata Jenderal Andika, TNI mendapatkan mendapatkan mandat untuk membantu percepatan pembangunan kesejahteraan di Papua dan Papua Barat.
"Secara umum ada beberapa perubahan yang saya lakukan dalam rangka menghadapi dinamika permasalahan di sana secara jangka panjang. Yaitu dengan mengembalikan tugas-tugas atau operasi yang ada di Papua dan Papua Barat menjadi bagian tugas-tugas dan operasi satuan organik," jelasnya.
Diketahui, 4 satgas TNI AD Satgas Pamtas Mobile RI-PNG, Satgas Nemangkawawi, Satgas Pamtas Penyangga RI-PNG, Satgas Satgas Mandala, disederhanakan menjadi dua satgas yakni Satgas Kodim dan Satgas Koramil.
2 Satgas di TNI AU yakni Satgas Angud dan Satgas Pam Bandara disederhanakan menjadi menjadi Satgas Lanud. Satu satgas TNI AL yang sebelumnya bernama Satgas Muara dan Perairan diubah menjadi Satgas Lanal. Kemudian Satgas Pamtas Statis RI-PNG dan Satgas Pamputer.
Tugas Satgas Kodim adalah pembinaan teritorial dan komunikasi sosial. Tugas Satgas Lanal yakni pembinaan potensi kemaritiman dan komunikasi sosial. Kemudian Satgas Lanud bertugas membina potensi kedirgantaraan dan komunikasi sosial.
Seperti hal nya yang dilaksanakan di provinsi lain dan pulau lainnya. Di Papua ada 8 tambahan titik yang memang menurut Andika Perkasa kebutuhan personelnya masih kurang.
Meski titik yang sebenarnya dibutuhkan lebih banyak, namun karena keterbatasan pihaknya mengalokasikan tambahan di delapan titik tersebut saja.
"Satgas Kodim Panai, antara lain meliputi Painai, Kogeai dengan Waropen. Kemudian Satgas Lanny Jaya, meliputi Lanny Jaya Kabupaten dengan Tolikara. Kemudian Satgas Kodim Yalimo ini meliputi Kabupaten Yalimo, Jayapura, dengan Nabire Tengah. Kemudian Satgas Kodim Pegunungan Bintang ini berdiri sendiri. Dan Satgas Kodim Nduga, ini meliputi Kabupaten Yahukimo dan Asmat," jelas Andika Perkasa.
Sedangkan Satgas dari TNI AL untuk di Papua yang tercakup dalam program dislokasi satgas organik adalah Lantamal X Jayapura, Lantamal XI Merauke, Lantamal XI Sorong. Kemudian untuk Satgas dari TNI AU adalah Lanud Silas Papare Jayapura, Lanud JA Dimara Merauke, dan Lanud Yohanis Kapiyau Mimika.
"Sedangkan unsur AL sejumlah 235 personel. kita juga masukkan dalam Lantamal Danlanal, Satgas Lanud kita masukkan dalam beberapa satgas lanud yang ada di Papua dengan jumlah sekitar 411 personel," tutup Andika Perkasa.
Sebagaimana diketahui Komisi I DPR RI bersama Panglima TNI Jenderal Andika melaksanakan Rapat Kerja dengan Panglima TNI dengan menghadirkan Panglima TNI, KSAD, KSAL, KSAU, terkait sejumlah program.
Program tersebut yakni Pencapaian target program MEF TNI Tahun 2021, Skenario TNI terhadap dinamika keamanan di Laut Cina Selatan dan Indo Pasifik, Perkembangan penanganan kasus-kasus hukum prajurit TNI, Strategi dan pendekatan TNI dalam menyelesaikan permasalahan di Papua dan Papua Barat.
Baca juga: Panglima TNI Ungkap Capaian MEF, Angkatan Darat Paling Tinggi
"Masalah yang menurut saya akan kita hadapi selamanya. Dalam arti sesuatu yang berhubungan dengan pikiran yang sangat dinamis dan harus dihadapi dengan sesuatu yang sustainable atau dilaksanakan dalam jangka panjang," ujar Panglima TNI dalam Rapat Kerja di Ruang Rapat Komisi I DPR Gedung Nusantara II Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (24/1/2022).
Apalagi dengan kehadiran Inpres Nomor 9 Tahun 2020 yang lalu, kata Jenderal Andika, TNI mendapatkan mendapatkan mandat untuk membantu percepatan pembangunan kesejahteraan di Papua dan Papua Barat.
"Secara umum ada beberapa perubahan yang saya lakukan dalam rangka menghadapi dinamika permasalahan di sana secara jangka panjang. Yaitu dengan mengembalikan tugas-tugas atau operasi yang ada di Papua dan Papua Barat menjadi bagian tugas-tugas dan operasi satuan organik," jelasnya.
Diketahui, 4 satgas TNI AD Satgas Pamtas Mobile RI-PNG, Satgas Nemangkawawi, Satgas Pamtas Penyangga RI-PNG, Satgas Satgas Mandala, disederhanakan menjadi dua satgas yakni Satgas Kodim dan Satgas Koramil.
2 Satgas di TNI AU yakni Satgas Angud dan Satgas Pam Bandara disederhanakan menjadi menjadi Satgas Lanud. Satu satgas TNI AL yang sebelumnya bernama Satgas Muara dan Perairan diubah menjadi Satgas Lanal. Kemudian Satgas Pamtas Statis RI-PNG dan Satgas Pamputer.
Tugas Satgas Kodim adalah pembinaan teritorial dan komunikasi sosial. Tugas Satgas Lanal yakni pembinaan potensi kemaritiman dan komunikasi sosial. Kemudian Satgas Lanud bertugas membina potensi kedirgantaraan dan komunikasi sosial.
Seperti hal nya yang dilaksanakan di provinsi lain dan pulau lainnya. Di Papua ada 8 tambahan titik yang memang menurut Andika Perkasa kebutuhan personelnya masih kurang.
Meski titik yang sebenarnya dibutuhkan lebih banyak, namun karena keterbatasan pihaknya mengalokasikan tambahan di delapan titik tersebut saja.
"Satgas Kodim Panai, antara lain meliputi Painai, Kogeai dengan Waropen. Kemudian Satgas Lanny Jaya, meliputi Lanny Jaya Kabupaten dengan Tolikara. Kemudian Satgas Kodim Yalimo ini meliputi Kabupaten Yalimo, Jayapura, dengan Nabire Tengah. Kemudian Satgas Kodim Pegunungan Bintang ini berdiri sendiri. Dan Satgas Kodim Nduga, ini meliputi Kabupaten Yahukimo dan Asmat," jelas Andika Perkasa.
Sedangkan Satgas dari TNI AL untuk di Papua yang tercakup dalam program dislokasi satgas organik adalah Lantamal X Jayapura, Lantamal XI Merauke, Lantamal XI Sorong. Kemudian untuk Satgas dari TNI AU adalah Lanud Silas Papare Jayapura, Lanud JA Dimara Merauke, dan Lanud Yohanis Kapiyau Mimika.
"Sedangkan unsur AL sejumlah 235 personel. kita juga masukkan dalam Lantamal Danlanal, Satgas Lanud kita masukkan dalam beberapa satgas lanud yang ada di Papua dengan jumlah sekitar 411 personel," tutup Andika Perkasa.
Sebagaimana diketahui Komisi I DPR RI bersama Panglima TNI Jenderal Andika melaksanakan Rapat Kerja dengan Panglima TNI dengan menghadirkan Panglima TNI, KSAD, KSAL, KSAU, terkait sejumlah program.
Program tersebut yakni Pencapaian target program MEF TNI Tahun 2021, Skenario TNI terhadap dinamika keamanan di Laut Cina Selatan dan Indo Pasifik, Perkembangan penanganan kasus-kasus hukum prajurit TNI, Strategi dan pendekatan TNI dalam menyelesaikan permasalahan di Papua dan Papua Barat.
(maf)
Lihat Juga :
