RUU TPKS Disahkan Jadi Usulan DPR, Legislator PKB: Perjuangan Tidak Sampai di Sini
loading...
Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Nur Nadlifah mengajak semua elemen untuk bersama-sama bergerak menjadi garda depan dalam melawan kekerasan seksual. Foto/dpr.go.id
A
A
A
JAKARTA - Rapat paripurna DPR hari ini telah mengesahkan Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual ( RUU TPKS ) sebagai usulan DPR. Pengesahan itu dilakukan setelah sembilan Fraksi DPR RI menyampaikan pandangan masing-masingnya.
Menanggapi hal itu, Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa ( PKB ) Nur Nadlifah mengajak semua elemen untuk bersama-sama bergerak menjadi garda depan dalam melawan kekerasan seksual. "Pencegahan dan perlindungan terhadap penyintas kekerasan seksual harus tetap diutamakan. RUU TPKS ini harus kita kawal agar pembahasannya tidak keluar dari koridor," kata Nadlifah, Selasa (18/1/2022).
Anggota Komisi IX DPR RI ini juga mengatakan bahwa tidak ada kata pembenaran bagi pelaku kejahatan kekerasan seksual. Fraksi PKB berkomitmen terus mengawal pada tahap implementasi agar tepat dan adil untuk semua.
Baca juga: Dihadiri Belasan NGO, Rapat Paripurna Sepakati RUU TPKS Jadi Usul Inisatif DPR
"Tak ada kata pembenar bagi kejahatan kekerasan seksual. Perjuangan harus dilanjutkan, guna memastikan implementasi UU TPKS dilakukan secara tepat dan berlaku adil untuk semua," katanya.
Dia pun menyampaikan ucapan terima kasih kepada masyarakat atas dukungannya hingga RUU TPKS disahkan di rapat paripurna. "Saya ucapkan terima kasih kepada masyarakat atas dukungannya dalam mengawal RUU TPKS, ini kemenangan kita semua," ujar Nadlifah.
Sekada diketahui, RUU TPKS ini memiliki perjalanan panjang dan lika-liku pro dan kontranya selama 10 tahun, hingga akhirnya sekarang diketok sebagai UU inisiatif DPR. "Perjuangan tidak sampai di sini, karena masih akan masuk tahap pembahasan berikutnya" imbuhnya.
Dia pun menyampaikan terima kasih kepada semua anggota DPR RI atas progres baiknya dalam UU ini. "Semoga dalam pembahasan tahap bersama pemerintah tidak berlarut dan segera disahkan, DPR RI komitmen membahas dan segera mengesahkan RUU TPKS menjadi UU TPKS," pungkasnya.
Menanggapi hal itu, Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa ( PKB ) Nur Nadlifah mengajak semua elemen untuk bersama-sama bergerak menjadi garda depan dalam melawan kekerasan seksual. "Pencegahan dan perlindungan terhadap penyintas kekerasan seksual harus tetap diutamakan. RUU TPKS ini harus kita kawal agar pembahasannya tidak keluar dari koridor," kata Nadlifah, Selasa (18/1/2022).
Anggota Komisi IX DPR RI ini juga mengatakan bahwa tidak ada kata pembenaran bagi pelaku kejahatan kekerasan seksual. Fraksi PKB berkomitmen terus mengawal pada tahap implementasi agar tepat dan adil untuk semua.
Baca juga: Dihadiri Belasan NGO, Rapat Paripurna Sepakati RUU TPKS Jadi Usul Inisatif DPR
"Tak ada kata pembenar bagi kejahatan kekerasan seksual. Perjuangan harus dilanjutkan, guna memastikan implementasi UU TPKS dilakukan secara tepat dan berlaku adil untuk semua," katanya.
Dia pun menyampaikan ucapan terima kasih kepada masyarakat atas dukungannya hingga RUU TPKS disahkan di rapat paripurna. "Saya ucapkan terima kasih kepada masyarakat atas dukungannya dalam mengawal RUU TPKS, ini kemenangan kita semua," ujar Nadlifah.
Sekada diketahui, RUU TPKS ini memiliki perjalanan panjang dan lika-liku pro dan kontranya selama 10 tahun, hingga akhirnya sekarang diketok sebagai UU inisiatif DPR. "Perjuangan tidak sampai di sini, karena masih akan masuk tahap pembahasan berikutnya" imbuhnya.
Dia pun menyampaikan terima kasih kepada semua anggota DPR RI atas progres baiknya dalam UU ini. "Semoga dalam pembahasan tahap bersama pemerintah tidak berlarut dan segera disahkan, DPR RI komitmen membahas dan segera mengesahkan RUU TPKS menjadi UU TPKS," pungkasnya.
(rca)
Lihat Juga :
