Orang Kepercayaan Mantan Kepala BP Migas Divonis 4 Tahun Penjara
Selasa, 18 Januari 2022 - 15:47 WIB
loading...
Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta menjatuhkan vonis empat tahun penjara kepada Pemilik PT Ayodya Multi Sarana (PT AMS) Kiagus Emil Fahmy Cornain. Foto/MPI/Arie Dwi Satrio
A
A
A
JAKARTA - Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta menjatuhkan vonis empat tahun penjara kepada Pemilik PT Ayodya Multi Sarana (PT AMS) Kiagus Emil Fahmy Cornain. Kiagus Emil dinyatakan terbukti melakukan korupsi terkait pembayaran komisi terhadap kegiatan agen asuransi fiktif pada PT Jasindo .
Orang kepercayaan mantan Kepala BP Migas Raden Priyono tersebut juga diganjar untuk membayar denda sebesar Rp200 juta subsidair satu bulan kurungan. Majelis hakim Pengadilan Tipikor Jakarta menyatakan bahwa Kiagus Emil telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi.
"Mengadili, menyatakan, terdakwa Kiagus Emil terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama," ujar Ketua Majelis Hakim Fahzal Hendri saat membacakan amar putusan di Ruang Sidang Pengadilan Tipikor, Jakarta Pusat, Selasa (18/1/2022).
Baca juga: Terbukti Rugikan Negara Rp7,58 Miliar, Eks Direktur PT Jasindo Divonis 4 Tahun Penjara
"Menjatuhkan pidana penjara selama empat tahun dan denda 200 juta yang apabila tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan satu bulan," sambungnya.
Vonis tersebut diketahui lebih rendah satu tahun dari tuntutan yang diajukan tim Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada KPK. Sebelumnya, jaksa menuntut agar Kiagus Emil dijatuhi hukuman lima tahun penjara dan denda sebesar Rp250 juta subsidair tiga bulan kurungan.
Selain pidana pokok, Kiagus Emil juga dijatuhi pidana tambahan berupa kewajiban untuk membayar uang pengganti sebesar Rp1,33 miliar. Kiagus Emil sendiri sudah pernah menitipkan uang ke KPK sebesar Rp1.330.678.000. Oleh karenanya, kelebihan uang tersebut akan dikembalikan ke Kiagus Emil.
Dalam pertimbangannya, hakim menolak permohonan Justice Collaborator (JC) yang diajukan Kiagus Emil. Hakim juga mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun meringankan dalam menjatuhkan putusannya.
Hal yang memberatkan putusan hakim yakni, karena terdakwa Kiagus Emil tidak membantu program pemerintah dalam memberantas korupsi, terdakwa juga tidak mengakui perbuatan. Sedangkan hal-hal yang meringankan putusan hakim terhadap Kiagus Emil yakni, terdakwa telah mengembalikan uang dan belum pernah dihukum.
Kiagus Emil dinyatakan telah terbukti melakukan korupsi terkait pembayaran komisi terhadap kegiatan agen asuransi fiktif pada PT Jasindo bersama-sama dengan mantan Direktur Utama (Dirut) PT Jasindo Budi Tjahjono. Kerugian negara tersebut terjadi akibat perbuatan Solihah dan Budi Tjahjono dinilai telah memperkaya diri sendiri ataupun orang lain.
Solihah disebut telah memperkaya diri sendiri sejumlah 198.340 dolar AS. Kemudian, ia dan Kiagus juga memperkaya Budi Tjahjono sebesar 462.795 dolar AS dan Supomo Hidjazie senilai 136 dolar AS. Akibat perbuatannya itu, negara dirugikan sekira Rp8,4 miliar.
Atas perbuatannya tersebut, Kiagus dinyatakan melanggar Pasal 2 ayat (1) Juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.
Orang kepercayaan mantan Kepala BP Migas Raden Priyono tersebut juga diganjar untuk membayar denda sebesar Rp200 juta subsidair satu bulan kurungan. Majelis hakim Pengadilan Tipikor Jakarta menyatakan bahwa Kiagus Emil telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi.
"Mengadili, menyatakan, terdakwa Kiagus Emil terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama," ujar Ketua Majelis Hakim Fahzal Hendri saat membacakan amar putusan di Ruang Sidang Pengadilan Tipikor, Jakarta Pusat, Selasa (18/1/2022).
Baca juga: Terbukti Rugikan Negara Rp7,58 Miliar, Eks Direktur PT Jasindo Divonis 4 Tahun Penjara
"Menjatuhkan pidana penjara selama empat tahun dan denda 200 juta yang apabila tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan satu bulan," sambungnya.
Vonis tersebut diketahui lebih rendah satu tahun dari tuntutan yang diajukan tim Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada KPK. Sebelumnya, jaksa menuntut agar Kiagus Emil dijatuhi hukuman lima tahun penjara dan denda sebesar Rp250 juta subsidair tiga bulan kurungan.
Selain pidana pokok, Kiagus Emil juga dijatuhi pidana tambahan berupa kewajiban untuk membayar uang pengganti sebesar Rp1,33 miliar. Kiagus Emil sendiri sudah pernah menitipkan uang ke KPK sebesar Rp1.330.678.000. Oleh karenanya, kelebihan uang tersebut akan dikembalikan ke Kiagus Emil.
Dalam pertimbangannya, hakim menolak permohonan Justice Collaborator (JC) yang diajukan Kiagus Emil. Hakim juga mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun meringankan dalam menjatuhkan putusannya.
Hal yang memberatkan putusan hakim yakni, karena terdakwa Kiagus Emil tidak membantu program pemerintah dalam memberantas korupsi, terdakwa juga tidak mengakui perbuatan. Sedangkan hal-hal yang meringankan putusan hakim terhadap Kiagus Emil yakni, terdakwa telah mengembalikan uang dan belum pernah dihukum.
Kiagus Emil dinyatakan telah terbukti melakukan korupsi terkait pembayaran komisi terhadap kegiatan agen asuransi fiktif pada PT Jasindo bersama-sama dengan mantan Direktur Utama (Dirut) PT Jasindo Budi Tjahjono. Kerugian negara tersebut terjadi akibat perbuatan Solihah dan Budi Tjahjono dinilai telah memperkaya diri sendiri ataupun orang lain.
Solihah disebut telah memperkaya diri sendiri sejumlah 198.340 dolar AS. Kemudian, ia dan Kiagus juga memperkaya Budi Tjahjono sebesar 462.795 dolar AS dan Supomo Hidjazie senilai 136 dolar AS. Akibat perbuatannya itu, negara dirugikan sekira Rp8,4 miliar.
Atas perbuatannya tersebut, Kiagus dinyatakan melanggar Pasal 2 ayat (1) Juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.
(rca)
Lihat Juga :
