Setiap Pekan Pemerintah Evaluasi Kebijakan Penanganan Covid-19
Senin, 17 Januari 2022 - 22:13 WIB
loading...
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly menjelaskan bahwa evaluasi terkait kebijakan penanganan pandemi Covid-19 selalu dilakukan setiap pekan dalam rapat terbatas bersama Presiden Joko Widodo. Foto/Ist
A
A
A
JAKARTA - Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly menjelaskan bahwa evaluasi terkait kebijakan penanganan pandemi Covid-19 selalu dilakukan setiap pekan dalam rapat terbatas bersama Presiden Joko Widodo ( Jokowi ) di Istana Kepresidenan. Kata Yasonna, setiap keputusan yang diambil mengenai pelonggaran izin masuk warga negara asing harus berdasarkan pembahasan dengan menteri-menteri terkait.
Adapun mengenai pembatasan kunjungan wisatawan mancanegara, dia mengatakan bahwa pelonggaran kebijakannya tergantung pada laju penyebaran Covid-19 di Indonesia. “Saat kita mulai melonggarkan, varian Delta masuk, lalu saat sudah mulai tertangani dan kita ingin longgarkan kebijakan masuk ke Indonesia, tiba-tiba muncul Omicron yang membuat kita harus tarik rem terus,” ujar Yasonna dalam audiensi dengan perwakilan pelaku industri pariwisata di Bali, Minggu (16/1/2022) malam.
Yasonna mengungkapkan bahwa sejumlah langkah disiapkan pemerintah untuk mengantisipasi jika terjadi lonjakan kasus Covid-19 varian Omicron pada Februari atau Maret 2022. “Keinginan kita semua pasti membuka longgar, supaya ekonomi bergulir. Kita berharap peak yang diprediksi itu tidak menjadi kenyataan, kalau pun jadi kenyataan tidak seperti yang kita khawatirkan,” ujar Ketua DPP PDI Perjuangan tersebut.
Baca juga: Eks Direktur WHO: Setelah Booster, Risiko Masuk RS Akibat Omicron Turun 81%
Dia menjelaskan, pemerintah sadar akan kebijakan berat yang harus diambil karena harus mengutamakan keselamatan masyarakat tetapi juga harus menjaga laju perekonomian. “Kita sama-sama berjuang untuk menangani kondisi ini, yang pasti kalau Presiden concern-nya itu bagaimana supaya pandemi segera berakhir, bagaimana ekonomi tumbuh kembali,” pungkasnya.
Adapun audiensi itu digelar sebagai salah satu cara percepatan pemulihan ekonomi di Provinsi Bali sejalan dengan penanganan pandemi Covid-19. Umumnya, para pelaku industri pariwisata meminta pemerintah melonggarkan kebijakan pembatasan kedatangan wisatawan mancanegara ke Pulau Dewata, khususnya jelang perhelatan G20 tahun 2022 ini.
“Kami sepakat akan menyukseskan perhelatan G20, namun kami berharap ada ruang, titik buat kami untuk bisa bernapas, supaya kami bisa memberikan spirit buat teman-teman dan kami siap melakukan sharing responsibilities untuk menjaga bagaimana Bali ini aman dan pantas dikunjungi ke depannya,” ujar Ketua Indonesian Hotel General Manager Association Bali Yoga Iswara.
Adapun mengenai pembatasan kunjungan wisatawan mancanegara, dia mengatakan bahwa pelonggaran kebijakannya tergantung pada laju penyebaran Covid-19 di Indonesia. “Saat kita mulai melonggarkan, varian Delta masuk, lalu saat sudah mulai tertangani dan kita ingin longgarkan kebijakan masuk ke Indonesia, tiba-tiba muncul Omicron yang membuat kita harus tarik rem terus,” ujar Yasonna dalam audiensi dengan perwakilan pelaku industri pariwisata di Bali, Minggu (16/1/2022) malam.
Yasonna mengungkapkan bahwa sejumlah langkah disiapkan pemerintah untuk mengantisipasi jika terjadi lonjakan kasus Covid-19 varian Omicron pada Februari atau Maret 2022. “Keinginan kita semua pasti membuka longgar, supaya ekonomi bergulir. Kita berharap peak yang diprediksi itu tidak menjadi kenyataan, kalau pun jadi kenyataan tidak seperti yang kita khawatirkan,” ujar Ketua DPP PDI Perjuangan tersebut.
Baca juga: Eks Direktur WHO: Setelah Booster, Risiko Masuk RS Akibat Omicron Turun 81%
Dia menjelaskan, pemerintah sadar akan kebijakan berat yang harus diambil karena harus mengutamakan keselamatan masyarakat tetapi juga harus menjaga laju perekonomian. “Kita sama-sama berjuang untuk menangani kondisi ini, yang pasti kalau Presiden concern-nya itu bagaimana supaya pandemi segera berakhir, bagaimana ekonomi tumbuh kembali,” pungkasnya.
Adapun audiensi itu digelar sebagai salah satu cara percepatan pemulihan ekonomi di Provinsi Bali sejalan dengan penanganan pandemi Covid-19. Umumnya, para pelaku industri pariwisata meminta pemerintah melonggarkan kebijakan pembatasan kedatangan wisatawan mancanegara ke Pulau Dewata, khususnya jelang perhelatan G20 tahun 2022 ini.
“Kami sepakat akan menyukseskan perhelatan G20, namun kami berharap ada ruang, titik buat kami untuk bisa bernapas, supaya kami bisa memberikan spirit buat teman-teman dan kami siap melakukan sharing responsibilities untuk menjaga bagaimana Bali ini aman dan pantas dikunjungi ke depannya,” ujar Ketua Indonesian Hotel General Manager Association Bali Yoga Iswara.
(rca)
Lihat Juga :
