PKS Usulkan Pembentukan Panja Vaksin Covid-19
Sabtu, 15 Januari 2022 - 02:09 WIB
loading...
A
A
A
Bendahara Umum Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah Zaedi Basiturrozak mengatakan bahwa Surat Edaran Pelaksanaan Vaksinasi Booster yang dikeluarkan Kementerian Kesehatan per Kamis 13 Januari 2022 sama sekali tidak menyinggung aspek vaksin halal. "Kita tidak berbicara dalam aspek mayoritas dan aspek minoritas, tetapi Islam sebagai komponen Bangsa Indonesia. Menjadi naif ketika Presiden sudah menganjurkan agar vaksinasi memperhatikan aspek kehalalan, DPR sudah melakukan pressure, tetapi tidak ditindaklanjuti, diabaikan Kementerian Kesehatan," kata Zaedi dalam kesempatan yang sama.
Maka itu, menurut dia, wajar jika publik menilai ada sesuatu di Kementerian Kesehatan, dan kemungkinan itu memang bisa saja terjadi. Dirinya pun menyinggung bagaimana Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada awal penanganan Covid-19 mendorong vaksin produksi anak bangsa, Vaksin Merah Putih dan Nusantara.
Namun, hal itu tidak dieksekusi Kemenkes hingga kini. Kini berlanjut dengan penggunaan vaksin halal. "Ada syak wasangka. Bisa jadi, ini ada dugaan bisnis, ada politik dagang, dan itu sangat mungkin bisa terjadi," kata Ketua Ikatan Alumni Psikologi S-2 Universitas Padjajaran itu.
Dia pun meminta Kemenkes memahami sisi batin masyarakat. Masyarakat, kata dia, membutuhkan kenyamanan dalam mendukung program pemerintah, bukan sebaliknya, memunculkan kegaduhan baru di saat pemerintah gencar menggenjot pelaksanaan vaksinasi, dengan mengabaikan rekomendasi dari pihak-pihak terkait.
"Kita menunggu adanya politicall will dari Kemenkes. Apalagi kami sudah mendengar persoalan ini akan terus dikawal, bahkan sudah ada pihak yang mendorong agar Menkes diganti karena mengabaikan rekomendasi BPOM, rekomendasi MUI," kata pria asal Brebes Jawa Tengah ini.
Maka itu, menurut dia, wajar jika publik menilai ada sesuatu di Kementerian Kesehatan, dan kemungkinan itu memang bisa saja terjadi. Dirinya pun menyinggung bagaimana Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada awal penanganan Covid-19 mendorong vaksin produksi anak bangsa, Vaksin Merah Putih dan Nusantara.
Namun, hal itu tidak dieksekusi Kemenkes hingga kini. Kini berlanjut dengan penggunaan vaksin halal. "Ada syak wasangka. Bisa jadi, ini ada dugaan bisnis, ada politik dagang, dan itu sangat mungkin bisa terjadi," kata Ketua Ikatan Alumni Psikologi S-2 Universitas Padjajaran itu.
Dia pun meminta Kemenkes memahami sisi batin masyarakat. Masyarakat, kata dia, membutuhkan kenyamanan dalam mendukung program pemerintah, bukan sebaliknya, memunculkan kegaduhan baru di saat pemerintah gencar menggenjot pelaksanaan vaksinasi, dengan mengabaikan rekomendasi dari pihak-pihak terkait.
"Kita menunggu adanya politicall will dari Kemenkes. Apalagi kami sudah mendengar persoalan ini akan terus dikawal, bahkan sudah ada pihak yang mendorong agar Menkes diganti karena mengabaikan rekomendasi BPOM, rekomendasi MUI," kata pria asal Brebes Jawa Tengah ini.
(rca)
Lihat Juga :
