PKS Usulkan Pembentukan Panja Vaksin Covid-19

Sabtu, 15 Januari 2022 - 02:09 WIB
loading...
PKS Usulkan Pembentukan Panja Vaksin Covid-19
Anggota Komisi IX DPR RI Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kurniasih Mufidayati. Foto/dpr.go.id
A A A
JAKARTA - Panitia Kerja (Panja) Vaksin dinilai perlu dibentuk untuk mengevaluasi pelaksanaan vaksinasi Covid-19 yang sedang digencarkan oleh pemerintah. Adapun usulan itu datang dari Anggota Komisi IX DPR RI Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kurniasih Mufidayati.

Dia mengatakan, usulan panja itu adalah bentuk moral sekaligus tanggungjawab Fraksi PKS di DPR RI dalam rangka mendukung suksesnya kebijakan vaksinasi dalam menurunkan kurva Covid-19 di Indonesia. Sebab, dia menilai ada beberapa catatan yang perlu digarisbawahi dalam pelaksanaannya.

"Untuk vaksin booster ini sedang kami persoalkan, kenapa tidak ada yang halal. Ini pasti akan menghambat booster, pada dosis pertama dan kedua saja dari 514-an daerah baru 244 daerah yang vaksinasinya terbaru sekitar 60 persen. Ini masih menjadi PR besar," ujar Kurniasih dalam diskusi bertajuk 'Vaksin Halal untuk Umat' di Jakarta, Jumat (14/1/2022).

Baca juga: Jokowi: Akses Vaksin Covid-19 Harus Merata Berkeadilan



Dia mengingatkan bahwa vaksin itu dibelanjakan pakai uang APBN. Sejak awal, pihaknya sudah meminta agar pembelian vaksin sesuai hitungan. Menurut dia, begitu banyak persoalan, tidak hanya mengenai vaksin halal dan non halal.



“Tetapi juga menyangkut insentif sebesar Rp8,3 triliun namun capaiannya belum maksimal. Kami mendorong dibentuknya Panja Vaksin," katanya.

Melalui Panja Vaksin, dia berharap nantinya bisa memanggil Kementerian Kesehatan, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), Majelis Ulama Indonesia (MUI), hingga pihak-pihak terkait pelaksanaan vaksinasi. Termasuk dari BUMN yang bergerak di bidang farmasi yang diketahui ikut menangani vaksinasi.

Diabaikannya MUI dalam proses penggunaan vaksin disoroti juga oleh Fraksi PKS. Padahal, MUI dinilai sudah melakukan kajian yang mendalam terkait vaksin halal agar dapat dimanfaatkan pemerintah dalam menekan angka penolakan vaksinasi di masyarakat.
Halaman :
Mungkin Anda Suka
Komentar
Copyright © 2022 SINDOnews.com
read/ rendering in 0.1466 seconds (10.177#12.26)