DPR: Keberhasilan Vaksin Skenario Penting Pengendalian Covid-19

JAKARTA - Komisi IX DPR menilai vaksin Covid-19 adalah salah satu skenario penting dalam upaya pengendalian penyebaran virus tersebut. Hingga Kamis 13 Januari 2022, sebanyak 118.488.929 orang di Indonesia sudah mendapatkan vaksin Covid-19 dosis lengkap berdasarkan data Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19.

Vaksinasi Covid-19 secara nasional untuk dosis lengkap bertambah sebanyak 541.455 orang per Kamis 13 Januari 2022. Capaian itu pun membuat Indonesia menempati peringkat ke-4 sebagai negara yang mencapai vaksinasi Covid-19 terbanyak di dunia setelah China, India, dan Amerika Serikat.

Menurut anggota Komisi IX DPR Edy Wuryanto, capaian vaksinasi Covid-19 di Indonesia itu merupakan keberhasilan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin. Kata dia, paling tidak sudah memenuhi herd immunity 70% penduduk yang sudah disuntik vaksin Covid-19.





"Ini prestasi. Dan itu menjadi skenario penting dalam penanganan Covid-19. Tapi bukan itu saja, kita lihat testing dan tracing, diagnostiknya sebagai bagian pengendalian Covid-19, ini juga penting," ujar Edy Wuryanto, Jumat (14/1/2022).

Selain itu, dia menilai infrastruktur mulai dari pemerintah pusat, provinsi, kabupaten atau kota tercipta dengan baik. Dirinya pun mengingatkan bahwa protokol kesehatan tetap menjadi satu hal yang utama.

"Bahkan menurut saya, selain vaksin, Indonesia termasuk negara yang memang berhasil sampai saat ini mengendalikan Covid-19 dengan baik. Setelah kita susah payah di gelombang kedua, vaksinasi ini indikator penting," katanya.

Dia pun berpendapat bahwa vaksinasi booster atau suntikan dosis ketiga yang mulai dilaksanakan pemerintah sejak Rabu 12 Januari 2022 itu penting. Sebab, jika masyarakat yang sudah menerima vaksinasi booster terkena varian Omicron, maka efeknya hanya ringan atau sedang.

"Artinya vaksin booster itu efektif, paling tidak mencegah orang tidak sakit parah atau kematian, nah dari data ini maka menurut saya booster itu menjadi penting, agar kita itu menanganinya di hulu, lebih baik kita itu mengeluarkan dana untuk vaksin booster tapi orang yang kena itu ringan sedang, tidak sampai masuk berat yang lalu dirawat di rumah sakit," imbuhnya.

Lebih lanjut dia mengatakan, jika sampai harus dirawat di rumah sakit, maka biaya yang dikeluarkan jauh lebih besar. Dirinya tak ingin kondisi gelombang kedua di Indonesia kembali terjadi.

"Jadi, skenario pemerintah itu sudah sesuai dengan kesepakatan dengan Komisi IX bahwa kita harus fokus pada penanganan hulu untuk mencegah jangan sampai hilirnya itu, hospitalnya itu susah payah seperti pada gelombang kedua," ucapnya.

Dia mengungkapkan, anatomi budgeting penanganan Covid-19 tahun anggaran 2021 sudah menggambarkan fokus pemerintah pada hulu. Di mana vaksin itu Rp58 triliun, lalu yang untuk diagnostik testing tracing itu Rp13 triliun, lalu untuk perawatan kalau dia dirawat di rumah sakit itu Rp61 triliun.

Dirinya pun mengapresiasi keputusan Presiden Jokowi yang menggratiskan vaksinasi booster bagi seluruh masyarakat Indonesia. "Karena ini pandemi, kewajiban anggaran itu negara, negara yang menjamin. Tentu kalau ada masyarakat atau perusahaan yang mampu membantu percepatan negara dalam vaksinasi itu bagus. Bagian dari gotong royong agar negara ini punya support system dalam vaksinasi," pungkasnya.