Kronologi OTT Bupati Penajam Paser Utara, KPK Amankan Rp1,4 Miliar
Jum'at, 14 Januari 2022 - 00:50 WIB
loading...
KPK menetapkan Bupati Penajam Paser Utara Abdul Gafur Masud sebagai tersangka. Foto/SINDOnews/Raka Dwi Novianto
A
A
A
JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menetapkan Bupati Penajam Paser Utara (PPU), Abdul Gafur Mas'ud (AGM) tersangka dugaan suap terkait dengan kegiatan pekerjaan pengadaan barang dan jasa serta perizinan di Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur tahun 2021-2022.
Wakil Ketua KPK Alexander Marwata mengungkapkan kronologi operasi tangkap tangan (OTT) yang telah mentersangkakan Abdul Gafur dan lima orang lainnya. Mereka yakni sebagai pemberi pihak swasta Achmad Zuhdi alias Yudi (AZ). Baca juga: KPK Tetapkan Bupati Penajam Paser Utara Tersangka
Lalu sebagai penerima, Plt Sekda Kabupaten PPU Muliadi (MI); Kepala Bidang Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten PPU, Jusman (JM);Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten PPU, Edi Hasmoro (EH); dan Bendahara Umum DPC Partai Demokrat Balikpapan Nur Afifah Balqis (NAB).
Awal mulanya, pada Rabu, 12 Januari 2022, KPK mendapat informasi dari masyarakat terkait adanya dugaan penerimaan sejumlah uang oleh penyelenggara negara yang diduga telah ada kesepakatan sebelumnya dan diberikan oleh para rekanan yang mengerjakan proyek serta perizinan usaha di Kabupaten Penajam Paser Utara.
Tim KPK selanjutnya bergerak dan berpencar kebeberapa lokasi untuk menindaklanjuti informasi tersebut diantaranya yang berada diwilayah di Jakarta dan Kalimantan Timur. Baca juga: Nostalgia Lucu Novel dan Harun Eks KPK: Target OTT di Depan Mata, Doa Masih Setengah
Wakil Ketua KPK Alexander Marwata mengungkapkan kronologi operasi tangkap tangan (OTT) yang telah mentersangkakan Abdul Gafur dan lima orang lainnya. Mereka yakni sebagai pemberi pihak swasta Achmad Zuhdi alias Yudi (AZ). Baca juga: KPK Tetapkan Bupati Penajam Paser Utara Tersangka
Lalu sebagai penerima, Plt Sekda Kabupaten PPU Muliadi (MI); Kepala Bidang Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten PPU, Jusman (JM);Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten PPU, Edi Hasmoro (EH); dan Bendahara Umum DPC Partai Demokrat Balikpapan Nur Afifah Balqis (NAB).
Awal mulanya, pada Rabu, 12 Januari 2022, KPK mendapat informasi dari masyarakat terkait adanya dugaan penerimaan sejumlah uang oleh penyelenggara negara yang diduga telah ada kesepakatan sebelumnya dan diberikan oleh para rekanan yang mengerjakan proyek serta perizinan usaha di Kabupaten Penajam Paser Utara.
Tim KPK selanjutnya bergerak dan berpencar kebeberapa lokasi untuk menindaklanjuti informasi tersebut diantaranya yang berada diwilayah di Jakarta dan Kalimantan Timur. Baca juga: Nostalgia Lucu Novel dan Harun Eks KPK: Target OTT di Depan Mata, Doa Masih Setengah
