Moeldoko: Presiden Minta Penurunan Angka Stunting Tak Sekadar Seremonial
loading...
KSP Moeldoko saat mengikuti ratas terkait percepatan penurunan stunting, di Gedung Bina Graha Jakarta, Selasa (11/1/2022). Foto/Ist
A
A
A
JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) minta program penurunan stunting dijalankan dengan fokus dan tepat sasaran. Hal ini dikatakan oleh Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko , usai rapat terbatas (ratas) terkait percepatan penurunan stunting , Selasa 11 Januari 2022.
Baca Juga: Moeldoko
Baca juga: Gubernur Khofifah Sebut Angka Stunting di Jawa Timur Turun
"Sesuai arahan Bapak Presien, laju penurunan stunting per tahun minimal 3 persen. Ini butuh langkah yang fokus, tepat sasaran, dan terpadu. Bukan seremonial untuk menghabiskan anggaran seperti sebelum- sebelumnya," kata Moeldoko dalam keterangannya, Rabu (12/1/2022).
Moeldoko menyampaikan, program percepatan penurunan stunting akan dilakukan secara terpadu, yakni di bawah tanggung jawab Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dan BKKBN, dengan anggaran belanja sebesar Rp50 trilun.
"Langkah ini diambil karena sebelumnya percepatan penurunan stunting melibatkan 19 kementerian/lembaga. Ini yang dinilai Bapak Presiden tidak efektif. Sehingga ke depan lebih disederhanakan," ucap Moeldoko.
Selain itu kata Moeldoko, percepatan penurunan stunting harus memanfaatkan program satu data Indonesia, agar intervensi pada daerah yang memiliki prevalensi stunting tinggi, bisa tepat sasaran.
"Jika ini dilakukan maksimal, target penurunan stunting menjadi 14 persen pada 2024 dapat tercapai," tegas Moeldoko.
Dalam ratas yang digelar secara daring tersebut, Moeldoko menyampaikan beberapa rekomendasi untuk penurunan stunting secara nasional. Di antaranya, perlunya dukungan pemerintah pusat berupa pendampingan teknis, barang, dan dana setidaknya untuk 3 provinsi dengan stunting tertinggi, yakni NTT, Sulbar, dan Aceh.
"KSP juga meminta Bapak Presiden memimpin Gerakan Nasional Posyandu Aktif, sebagai garda terdepan cegah stunting," ungkap Panglima TNI 2013-2015 tersebut.
Sebagai informasi, berdasarkan hasil Studi Status Gizi Indonesia (SSGI) tingkat nasional, tahun 2021 angka stunting secara nasional turun sebesar 3,3 persen per tahun, yakni dari 27,7 persen pada 2019 menjadi 24,4 persen pada 2021. Penurunan tersebut dinilai belum signifikan karena masih di atas standar WHO yakni 20 persen.
Baca Juga: Moeldoko
Baca juga: Gubernur Khofifah Sebut Angka Stunting di Jawa Timur Turun
"Sesuai arahan Bapak Presien, laju penurunan stunting per tahun minimal 3 persen. Ini butuh langkah yang fokus, tepat sasaran, dan terpadu. Bukan seremonial untuk menghabiskan anggaran seperti sebelum- sebelumnya," kata Moeldoko dalam keterangannya, Rabu (12/1/2022).
Moeldoko menyampaikan, program percepatan penurunan stunting akan dilakukan secara terpadu, yakni di bawah tanggung jawab Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dan BKKBN, dengan anggaran belanja sebesar Rp50 trilun.
"Langkah ini diambil karena sebelumnya percepatan penurunan stunting melibatkan 19 kementerian/lembaga. Ini yang dinilai Bapak Presiden tidak efektif. Sehingga ke depan lebih disederhanakan," ucap Moeldoko.
Selain itu kata Moeldoko, percepatan penurunan stunting harus memanfaatkan program satu data Indonesia, agar intervensi pada daerah yang memiliki prevalensi stunting tinggi, bisa tepat sasaran.
"Jika ini dilakukan maksimal, target penurunan stunting menjadi 14 persen pada 2024 dapat tercapai," tegas Moeldoko.
Dalam ratas yang digelar secara daring tersebut, Moeldoko menyampaikan beberapa rekomendasi untuk penurunan stunting secara nasional. Di antaranya, perlunya dukungan pemerintah pusat berupa pendampingan teknis, barang, dan dana setidaknya untuk 3 provinsi dengan stunting tertinggi, yakni NTT, Sulbar, dan Aceh.
"KSP juga meminta Bapak Presiden memimpin Gerakan Nasional Posyandu Aktif, sebagai garda terdepan cegah stunting," ungkap Panglima TNI 2013-2015 tersebut.
Sebagai informasi, berdasarkan hasil Studi Status Gizi Indonesia (SSGI) tingkat nasional, tahun 2021 angka stunting secara nasional turun sebesar 3,3 persen per tahun, yakni dari 27,7 persen pada 2019 menjadi 24,4 persen pada 2021. Penurunan tersebut dinilai belum signifikan karena masih di atas standar WHO yakni 20 persen.
(maf)
Explore More