AJI, AMSI, dan IJTI: Hilangkan Fungsi Fasilitator Dewan Pers Potensial Timbulkan Masalah
Selasa, 11 Januari 2022 - 14:14 WIB
loading...
A
A
A
Artinya, fungsi Dewan Pers dalam membentuk peraturan pada bidang pers, khususnya pada Pasal 15 ayat (2) huruf f, adalah menjadi pihak yang memberikan sarana untuk melancarkan fungsi dan kemudahan kepada organisasi pers untuk berkontribusi dan ambil bagian dalam membentuk peraturan di bidang pers.
Sebagai fasilitator, lanjut Ade Wahyudin, Dewan Pers baru bisa dianggap bertentangan dengan fungsinya dalam UU Pers sendiri bila ada pembentukan peraturan di bidang pers tanpa mengikutsertakan organisasi pers. ”Seandainya terjadi, permalasahannya berada di tataran implementasi, bukan pada tataran normatif dengan memintakan Dewan Pers kehilangan sebagian fungsinya sebagai fasilitator organisasi pers membentuk peraturan di bidang pers,” kata dia.
Ade Wahyudin menjelaskan bahwa keinginan para pemohon uji materi yang menginginkan penyusunan peraturan-peraturan bidang pers dilakukan masing-masing organisasi pers dan bukan dalam bentuk peraturan Dewan Pers jutsru bisa menimbulkan masalah baru. Hal itu dikhawatirkan justru membuat peraturan-peraturan bidang pers dapat menjadi tidak kohesif, terpisah sendiri-sendiri sesuai selera dan kepentingan organisasi-organisasi pers, dan bahkan berpotensi bertentangan satu dengan yang lain.
”Hal ini berpotensi membuat munculnya kode etik jurnalistik yang tidak baku dan beragam penafsiran sesuai versi masing-masing organisasi pers. Dikhawatirkan justru memunculkan kebingungan massal pada insan pers Indonesia dan mengganggu kebebasan serta profesionalitas pers,” ujar Ade Wahyudin.
Sebagai fasilitator, lanjut Ade Wahyudin, Dewan Pers baru bisa dianggap bertentangan dengan fungsinya dalam UU Pers sendiri bila ada pembentukan peraturan di bidang pers tanpa mengikutsertakan organisasi pers. ”Seandainya terjadi, permalasahannya berada di tataran implementasi, bukan pada tataran normatif dengan memintakan Dewan Pers kehilangan sebagian fungsinya sebagai fasilitator organisasi pers membentuk peraturan di bidang pers,” kata dia.
Ade Wahyudin menjelaskan bahwa keinginan para pemohon uji materi yang menginginkan penyusunan peraturan-peraturan bidang pers dilakukan masing-masing organisasi pers dan bukan dalam bentuk peraturan Dewan Pers jutsru bisa menimbulkan masalah baru. Hal itu dikhawatirkan justru membuat peraturan-peraturan bidang pers dapat menjadi tidak kohesif, terpisah sendiri-sendiri sesuai selera dan kepentingan organisasi-organisasi pers, dan bahkan berpotensi bertentangan satu dengan yang lain.
”Hal ini berpotensi membuat munculnya kode etik jurnalistik yang tidak baku dan beragam penafsiran sesuai versi masing-masing organisasi pers. Dikhawatirkan justru memunculkan kebingungan massal pada insan pers Indonesia dan mengganggu kebebasan serta profesionalitas pers,” ujar Ade Wahyudin.
(muh)
Lihat Juga :
