AJI, AMSI, dan IJTI: Hilangkan Fungsi Fasilitator Dewan Pers Potensial Timbulkan Masalah
Selasa, 11 Januari 2022 - 14:14 WIB
loading...
Tiga organisasi pers yaitu AJI, AMSI, dan IJTI hari ini membacakan materi permohonan sebagai pihak terkait atas uji materi UU Pers yang diajukan Heintje Grontson Mandagie dkk. Foto/dok.SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Tiga organisasi pers Indonesia yaitu Aliansi Jurnalis Independen (AJI), Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI) dan Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) membacakan permohonan pengujian Undang-undang Pers ( UU Pers ), Selasa (11/1/2022). Pembacaan permohonan sebagai pihak terkait atas gugatan perkara Nomor: 38/PUU-XIX/2021 yang diajukan Heintje Grontson Mandagie dkk tersebut dilakukan Ade Wahyudinselaku kuasa hukum ketiga organisasi pers.
Uji materi ini mempermasalahkan dua pasal dalam UU Pers. Pertama, Pasal 15 ayat (2) huruf f terkait kewenangan Dewan Pers memfasilitasi organisasi pers dalam membentuk peraturan di bidang pers. Kedua, Pasal 15 ayat (5) terkait keanggotan Dewan Pers yang ditetapkan, dengan Keputusan Presiden.
Berdasarkan hal tersebut dengan ini Ade Wahyudin menyampaikan bahwa kewenangan Dewan Pers pada Pasal 15 ayat (2) huruf f sebenarnya hanya untuk memfasilitasi organisasi–organisasi pers dalam menyusun peraturan di bidang pers. ”Karena itu sebenarnya tidak ada sama sekali ruang dan kesempatan Dewan Pers untuk memonopoli. Sebagai fasilitator, Dewan Pers diwajibkan memastikan organisasi pers ikut serta dalam pembentukan peraturan di bidang pers,” ujar Ade Wahyudin di MK.
Baca juga: BPPA Pilih 9 Anggota Dewan Pers Periode 2022-2025
Menurut Ade Wahyudin, pengertian memfasilitasi merujuk pada Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah memberikan fasilitas. KBBI juga mencantumkan arti fasilitas adalah sarana untuk melancarkan pelaksanaan fungsi, kemudahan.
Uji materi ini mempermasalahkan dua pasal dalam UU Pers. Pertama, Pasal 15 ayat (2) huruf f terkait kewenangan Dewan Pers memfasilitasi organisasi pers dalam membentuk peraturan di bidang pers. Kedua, Pasal 15 ayat (5) terkait keanggotan Dewan Pers yang ditetapkan, dengan Keputusan Presiden.
Berdasarkan hal tersebut dengan ini Ade Wahyudin menyampaikan bahwa kewenangan Dewan Pers pada Pasal 15 ayat (2) huruf f sebenarnya hanya untuk memfasilitasi organisasi–organisasi pers dalam menyusun peraturan di bidang pers. ”Karena itu sebenarnya tidak ada sama sekali ruang dan kesempatan Dewan Pers untuk memonopoli. Sebagai fasilitator, Dewan Pers diwajibkan memastikan organisasi pers ikut serta dalam pembentukan peraturan di bidang pers,” ujar Ade Wahyudin di MK.
Baca juga: BPPA Pilih 9 Anggota Dewan Pers Periode 2022-2025
Menurut Ade Wahyudin, pengertian memfasilitasi merujuk pada Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah memberikan fasilitas. KBBI juga mencantumkan arti fasilitas adalah sarana untuk melancarkan pelaksanaan fungsi, kemudahan.
Lihat Juga :
