Dianggap Layak Jadi Sekjen PBNU, Ini Sosok Nusron Wahid dan Juri Ardiantoro

JAKARTA - Susunan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama ( PBNU ) periode 2021-2026 akan diumumkan pada akhir bulan ini. Direktur Eksekutif Indostrategic Ahmad Khoirul Umam menilai anggota DPR Fraksi Partai Golkar Nusron Wahid dan Deputi IV Kantor Staf Presiden (KSP) bidang informasi dan komunikasi Juri Ardiantoro layak menjadi sekretaris jenderal PBNU.

Lalu, seperti apa sosok Nusron Wahid dan Juri Ardiantoro?





Nusron Wahid
Pria kelahiran Kudus 12 Oktober 1973 itu saat ini menjadi anggota Komisi VI DPR Fraksi Partai Golkar dengan lingkup tugas di bidang industri, investasi, dan persaingan usaha. Nurson merupakan legislator asal daerah pemilihan Jawa Tengah II yang meliputi Kabupaten Kudus, Jepara, dan Demak.

Di Partai Golkar, Nusron Wahid merupakan salah satu ketua dewan pimpinan pusat (DPP). Sebelumnya, Nusron Wahid pernah menjabat kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) periode 2014 - 2019.



Sebelum menjabat kepala BNP2TKI, Nusron Wahid merupakan anggota DPR sejak 2004 hingga 2014. Dia juga pernah menjadi staf ahli di Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan periode 2001 - 2002.

Hal tersebut berdasarkan informasi dari situs Partai Golkar. Selain itu, dia juga pernah menjadi staf ahli Kementerian BUMN periode 2000 - 2001. Nusron Wahid pernah menjabat wartawan koran segmentasi pemberitaan bisnis dan ekonomi periode 1995 - 1999.

Nusron juga pernah menjabat Ketua Umum Gerakan Pemuda Ansor periode 2011 - 2016. Kemudian, ketua lembaga kajian dan SDM PCNU Depok juga pernah dia jabat.



Juri Ardiantoro
Pria kelahiran Brebes, 6 April 1973 itu merupakan Deputi IV Kantor Staf Presiden (KSP) bidang informasi dan komunikasi. Saat ini, kesibukan Juri Ardiantoro saat ini adalah menyeleksi calon anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) periode 2022-2027 sebagai ketua.



Juri juga saat ini sebagai rektor Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia (Unusia). Sebelumnya, salah satu pendiri Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) itu pernah menjadi ketua KPU RI periode 2016-2017 menggantikan Husni Kamil Manik yang meninggal dunia pada 7 Juli 2016.

Juri juga pernah menjabat ketua KPU DKI Jakarta menggantikan Muhammad Taufik yang ditahan di ruang tahanan Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, Kamis 9 Juni 2005 terkait kasus dugaan korupsi Rp4,2 miliar di KPU DKI. Pada Pilpres 2019, Juri menjabat Wakil Direktur Hukum dan Advokasi Tim Kampanye Nasional Joko Widodo-Ma'ruf Amin.