Munculkan Wacana Pemilu 2024 Diundur, PPP: Menteri Bahlil Keluar dari Tupoksi
Senin, 10 Januari 2022 - 16:35 WIB
loading...
Sekretaris Fraksi PPP DPR, Achmad Baidhowi mengomentari pernyataan Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia yang menginginkan Pemilu 2024 diundur. Foto/SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Sekretaris Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) DPR, Achmad Baidhowi mengomentari pernyataan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia yang menginginkan jadwal Pemilu 2024 diundur. Menurutnya, Bahlil keluar dari kewenangannya.
Baca juga: Menteri Bahlil Sebut Kalangan Dunia Usaha Minta Pemilu 2024 Diundur
Baidhowi, yang akrab disapa Awiek tersebut, menyoroti sikap Bahlil tidak mencerminkan karakter menteri investasi. Awiek berujar, tugas pokok dan fungsi (tupoksi) menteri investasi itu hanya berkutat pada sektor ekonomi, bukan di ranah politik.
Baca juga: Terus Perkuat Kaderisasi, PDIP Mantap Menatap Pemilu 2024
"Anda itu menteri investasi yang mengurusi investasi ekonomi, bukan investasi politik. Sebaiknya fokus pada tupoksinya di bidang investasi ekonomi tidak perlu mengurusi politik," ujar Awiek, Senin (10/1/2022).
Bagi Awiek, persoalan perpanjangan atau penambahan tiga periode masa jabatan presiden itu sudah diatur di Undang-Undang Dasar (UUD) 1945. Dia menilai, tidak bisa membahas masa jabatan presiden bila tanpa amendemen UUD 1945.
"Sejauh ini belum ada amendemen terkait masa jabatan presiden maupun DPR," pungkas Ketua DPP PPP tersebut.
Sementara itu Direktur Eksekutif IndoStrategic, A Khoirul Umam beranggapan, pernyataan Bahlil mengandung muatan sarat politis. Umam menilai Bahlil berusaha berpolitik dengan dalih mewakili kelompok pelaku usaha.
"Yang sebenarnya tidak bisa dikonfirmasi itu pelaku usaha yang mana dan dari kelompok siapa?" ujarnya via pernyataan tertulis, Senin (10/1/2022).
Dosen Ilmu Politik dan International Studies, Universitas Paramadina Jakarta tersebut menilai, investasi tidak berbanding lurus dengan kebijakan penyelenggaraan pemilu. Dia menambahkan, pemerintah saja berani memaksakan Pilkada 2020 di saat pandemi Covid-19 masih tinggi dan belum ada vaksin.
"Jadi kalau sekarang mau menggunakan narasi penundaan Pilpres demi pemulihan ekonomi, itu adalah argumen yang tidak make sense, misleading dan tidak relevan," tegas Umam.
Diberitakan sebelumnya, Bahlil mengatakan kalangan dunia usaha berharap jadwal pemilu 2024 diundur di tengah masa pemulihan ekonomi. Hal itu diungkapkan Bahlil mengomentari temuan survei mengenai perpanjangan pemerintahan Jokowi hingga 2027.
Bahlil mengatakan, saat ini seluruh negara di dunia tengah menghadapi dua persoalan besar yang sama, yaitu pandemi Covid-19 dan pemulihan ekonomi pascapandemi.
"Jika melihat dunia usaha. Rata-rata mereka (pengusaha) berpikir, bagaimana proses demokrasi dalam konteks peralihan kepemimpinan jika ada ruang dapat diundur?" kata Bahlil Lahadalia, Senin (10/1/2022).
Baca juga: Menteri Bahlil Sebut Kalangan Dunia Usaha Minta Pemilu 2024 Diundur
Baidhowi, yang akrab disapa Awiek tersebut, menyoroti sikap Bahlil tidak mencerminkan karakter menteri investasi. Awiek berujar, tugas pokok dan fungsi (tupoksi) menteri investasi itu hanya berkutat pada sektor ekonomi, bukan di ranah politik.
Baca juga: Terus Perkuat Kaderisasi, PDIP Mantap Menatap Pemilu 2024
"Anda itu menteri investasi yang mengurusi investasi ekonomi, bukan investasi politik. Sebaiknya fokus pada tupoksinya di bidang investasi ekonomi tidak perlu mengurusi politik," ujar Awiek, Senin (10/1/2022).
Bagi Awiek, persoalan perpanjangan atau penambahan tiga periode masa jabatan presiden itu sudah diatur di Undang-Undang Dasar (UUD) 1945. Dia menilai, tidak bisa membahas masa jabatan presiden bila tanpa amendemen UUD 1945.
"Sejauh ini belum ada amendemen terkait masa jabatan presiden maupun DPR," pungkas Ketua DPP PPP tersebut.
Sementara itu Direktur Eksekutif IndoStrategic, A Khoirul Umam beranggapan, pernyataan Bahlil mengandung muatan sarat politis. Umam menilai Bahlil berusaha berpolitik dengan dalih mewakili kelompok pelaku usaha.
"Yang sebenarnya tidak bisa dikonfirmasi itu pelaku usaha yang mana dan dari kelompok siapa?" ujarnya via pernyataan tertulis, Senin (10/1/2022).
Dosen Ilmu Politik dan International Studies, Universitas Paramadina Jakarta tersebut menilai, investasi tidak berbanding lurus dengan kebijakan penyelenggaraan pemilu. Dia menambahkan, pemerintah saja berani memaksakan Pilkada 2020 di saat pandemi Covid-19 masih tinggi dan belum ada vaksin.
"Jadi kalau sekarang mau menggunakan narasi penundaan Pilpres demi pemulihan ekonomi, itu adalah argumen yang tidak make sense, misleading dan tidak relevan," tegas Umam.
Diberitakan sebelumnya, Bahlil mengatakan kalangan dunia usaha berharap jadwal pemilu 2024 diundur di tengah masa pemulihan ekonomi. Hal itu diungkapkan Bahlil mengomentari temuan survei mengenai perpanjangan pemerintahan Jokowi hingga 2027.
Bahlil mengatakan, saat ini seluruh negara di dunia tengah menghadapi dua persoalan besar yang sama, yaitu pandemi Covid-19 dan pemulihan ekonomi pascapandemi.
"Jika melihat dunia usaha. Rata-rata mereka (pengusaha) berpikir, bagaimana proses demokrasi dalam konteks peralihan kepemimpinan jika ada ruang dapat diundur?" kata Bahlil Lahadalia, Senin (10/1/2022).
(maf)
Lihat Juga :
