Tolak PT 7 Persen, PKPI Ingatkan Puluhan Juta Suara Terancam Hangus

Rabu, 10 Juni 2020 - 15:15 WIB
loading...
Tolak PT 7 Persen, PKPI...
Ruang Rapat Paripuran DPR RI. Foto/Dok SINDOnews
A A A
JAKARTA - Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) menolak kenaikan ambang batas parlemen (parliamentary threshold). Dalam draf Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilihan Umum ( Pemilu ), ambang batas ditetapkan 7 persen atau naik 3 persen dari sebelumnya.

Sekjen PKPI Very Surya Hendrawan mengatakan, Indonesia seharusnya bangga dengan peningkatan partisipasi masyarakat dalam Pemilu 2019. Masyarakat yang menggunakan hak pilihnya mencapai 81 persen. Jumlah itu naik 6 persen dari Pemilu 2014. "Ini prestasi demokrasi Indonesia yang patut kita banggakan bersama," ucapnya dalam keterangan tertulis yang diterima SINDOnews, Rabu (10/6/2020).

PKPI merupakan partai yang tidak lolos parlemen. Perolehan suara 312.775 atau (0,22 persen). Jumlah itu jauh dari ambang batas yang ditetapkan, yakni 4 persen. Menurut Very, dengan ambang batas 4 persen saja ada 13,6 juta suara sah nasional yang hangus. "Artinya ada 13,6 juta pemilih yang meluangkan waktu untuk berpatisipasi, tetapi suaranya terbuang sia-sia. Belum lagi waktu dan sumber daya untuk mencetak, mendistribusikan, menghitung, dan rekapitulasi suara itu," terangnya. (Baca juga: UU Pemilu Baru Harus Mencegah Oligarki Parpol ).

Very menuturkan, semua usaha itu sangat berharga namun berakhir nestapa. Hal itu, menurutnya, telah mencederai prestasi penyelenggaraan pemilu yang partisipasi masyarakatnya tinggi.

"Kita semua 'berduka dan berdosa' secara politik karena turut membiarkan semua ini terjadi. Sebagai konsekuensinya, kita harus terus bekerja keras meyakinkan 13,6 juta pemilih yang 'kecewa' ini agar kembali ke TPS pada tahun 2024,” terangnya. (Baca juga: Jansen Sitindaon soal Manuver Subur Sembiring: Aya-Aya Wae ).

Dia menekankan itulah logika sederhana yang harus dikedepankan oleh para pembuat UU. Jika ambang batas naik, mungkin ada puluhan juta suara pemilih yang hangus pada 2024. "Yang akan lebih sulit untuk perkembangan demokrasi kita adalah tingkat kepercayaan dan partisipasi masyarakat juga turun. Jangan sampai prestasi 81 persen itu anjlok pada 2024, hanya karena ambisi para oligarki kekuasaan," pungkasnya.
(zik)
Dapatkan berita terkini dan kejutan menarik dari SINDOnews.com, Klik Disini untuk mendaftarkan diri anda sekarang juga!
Lanjut Baca Berita Terkait Lainnya
Berita Terkait
Nihayatul Wafiroh: Pakta...
Nihayatul Wafiroh: Pakta Integritas Bukti Keseriusan Perempuan Bangsa Besarkan PKB
Dirikan LBH, Jro Bima:...
Dirikan LBH, Jro Bima: Perindo Bali Harus Jadi Rumah Keadilan
Siapkan Relawan Tangguh...
Siapkan Relawan Tangguh Hadapi Bencana, Gus Muhaimin Resmikan Sigap Bangsa
Mantan Ketua KAMMI,...
Mantan Ketua KAMMI, BEM UI, hingga Korpus BEM SI Masuk Pengurus Gema Keadilan
Partai Perindo Hadiri...
Partai Perindo Hadiri Milad PBB, Dukung Konsolidasi Politik untuk Stabilitas Nasional
Wakili 11,7 Juta Suara...
Wakili 11,7 Juta Suara Rakyat, GKSR Minta Parpol Non-Parlemen Dilibatkan Bahas Revisi UU Pemilu
Jelang Musda Partai...
Jelang Musda Partai Demokrat Aceh, Nurdiansyah Alasta Dapat Dukungan dari Mualem
Emak-emak Kian Banyak...
Emak-emak Kian Banyak Bergabung, DPD Partai Perindo Kota Palu Perkuat Struktur hingga Akar Rumput
Perkuat Struktur di...
Perkuat Struktur di NTT, Partai Perindo Tunjuk Eks Kepala BKPPD Ade Manafe Pimpin Kota Kupang
Rekomendasi
Refly Harun Dampingi...
Refly Harun Dampingi Korban Dugaan Pemerasan Bangun Paulus di PN Jakpus
Nathalie Holscher Resmi...
Nathalie Holscher Resmi Menikah, Sule Ucapkan Selamat dan Titip Adzam
Potensi Tokenisasi Aset...
Potensi Tokenisasi Aset Capai USD2 Triliun di 2030, Keamanan Investor Jadi Kunci
Berita Terkini
Penjelasan Menteri PU...
Penjelasan Menteri PU Dody Hanggodo tentang Isu Tak Mau Salaman dengan Bawahan dan Pakai Private Jet
Kuntadi Jadi Jampidsus,...
Kuntadi Jadi Jampidsus, Yusril: Tugas Pokoknya Selesaikan Kasus Febrie Adriansyah
Celoteh Hotman Paris,...
Celoteh Hotman Paris, Pakar: Penghinaan Wartawan Bisa Diproses Hukum
Jaksa Agung Mutasi 8...
Jaksa Agung Mutasi 8 Kepala Kejaksaan Tinggi, Ada Kajati Aceh hingga Sulsel
Ditjen Imigrasi Siapkan...
Ditjen Imigrasi Siapkan Satu Jenis Paspor Nasional, Nomor Tak Berubah Seumur Hidup
Koalisi Sipil Tolak...
Koalisi Sipil Tolak Pelibatan Babinsa dalam Pengawasan Pajak, Dinilai Ancam Supremasi Sipil
Infografis
Penyebab 85 Juta Pekerjaan...
Penyebab 85 Juta Pekerjaan yang Terancam Musnah Tahun Depan
Copyright ©2026 SINDOnews.com All Rights Reserved