Ramai Gugat Presidential Threshold Dihapus, Sekjen PDIP: Harusnya Ditambah

Jum'at, 07 Januari 2022 - 17:57 WIB
loading...
Ramai Gugat Presidential...
Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan, presidential threshold seharusnya ditambah. Foto/SINDOnews
A A A
JAKARTA - PDI-Perjuangan memiliki sikap yang berbeda dengan sejumlah pihak yang tengah menggugat ke Mahkamah Konstitusi (MK) agar ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold (PT) itu bisa dihapuskan.

Seperti diketahui, merujuk pasal 222 UU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu, Presidential Threshold saat ini 20%. "Presidential threshold 20% itu seharusnya malah ditambah," kata Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP Hasto Kristiyanto saat menghadiri Festival Kuliner Pendamping Beras yang digelar di halaman Gedung Sekolah Partai PDI-Perjuangan, Jakarta, Jumat (7/1/2022).

Baca juga: Jokowi Tambah Posisi Wamen, PDIP Tegaskan Bukan Bagi-bagi Jabatan

Hasto pun mengungkit tentang pentingnya ambang batas atau threshold. Menurutnya, segala lini kehidupan tentu ada ambang batasnya, Hasto mencontohkan calon mahasiwa yang ingin masuk universitas atau perguruan tinggi.

Baca juga: MK Mulai Gelar Sidang Gugatan Presidential Threshold
Halaman :
Dapatkan berita terkini dan kejutan menarik dari SINDOnews.com, Klik Disini untuk mendaftarkan diri anda sekarang juga!
Lanjut Baca Berita Terkait Lainnya
Berita Terkait
MK Putuskan Pembayaran...
MK Putuskan Pembayaran Dana Pensiun Sukarela Bisa Dilakukan Sekaligus atau Berkala
Jokowi Injak Kepala...
Jokowi Injak Kepala Kerbau saat Terima Gelar Adat, PDIP: Bagian Adat atau Simbol Perendahan Politik?
Din Syamsuddin Ungkap...
Din Syamsuddin Ungkap Bung Karno Tokoh Dikagumi Dunia Internasional
Harga Minyak Dunia Sudah...
Harga Minyak Dunia Sudah Turun, PDIP Minta Pemerintah Evaluasi Harga Pertamax
Beda dengan PKB, Golkar...
Beda dengan PKB, Golkar Pilih Hormati Sikap PDIP sebagai Partai Penyeimbang
PDIP Sebut Demonstrasi...
PDIP Sebut Demonstrasi Mahasiswa Alarm untuk Pemerintah
Kondisi Fiskal dan Moneter...
Kondisi Fiskal dan Moneter RI Disentil PDIP: Utang Harus Dibayar dengan Utang
Dua Legislator PDIP...
Dua Legislator PDIP Desak Kementerian PU Tegur Kontraktor Sekolah Rakyat di Muncar
Banteng Muda Indonesia...
Banteng Muda Indonesia Galang Dana Bantu Korban Banjir Bali dan NTT
Rekomendasi
Rupiah Hari Ini Terkapar...
Rupiah Hari Ini Terkapar ke Rp17.907 per Dolar AS, Analis Ungkap Sebabnya
Menteri Israel Usulkan...
Menteri Israel Usulkan Rencana Relokasi Gaza yang Libatkan Mossad
Vladimir Petkovic Melawan...
Vladimir Petkovic Melawan Mantan
Berita Terkini
Polisi Tetapkan 3 Mantan...
Polisi Tetapkan 3 Mantan Pejabat Pertamina Niaga dan Samin Tan Tersangka Jual Beli BBM
OTT di Kuansing, KPK...
OTT di Kuansing, KPK Minta Bupati dan Sekda Menyerahkan Diri
PDIP Nonaktifkan Anggota...
PDIP Nonaktifkan Anggota DPRD TTU Imbas Dugaan Intimidasi Dokter Icha
Pakar: Putusan Nadiem...
Pakar: Putusan Nadiem Makarim Buktikan Hukum Tidak Tebang Pilih
Survei Puspoll Indonesia:...
Survei Puspoll Indonesia: Lebih dari 80 Persen Masyarakat Dukung Pilkada Langsung
Polri Kini Punya 54...
Polri Kini Punya 54 Jenderal Baru pada 2026 usai Kapolri Berikan Kenaikan Pangkat
Infografis
Ramai di Medsos, Berikut...
Ramai di Medsos, Berikut Hukum Cek Khodam Menurut Para Ulama
Copyright ©2026 SINDOnews.com All Rights Reserved