Vaksin Halal Dinilai Perlu Jadi Perhatian Pemerintah
Jum'at, 07 Januari 2022 - 14:32 WIB
loading...
A
A
A
Ketua Forum White Politic Syndicate ini mengatakan, proses sertifikasi halal yang dilakukan Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) sudah dilakukan. Adapun hasilnya juga telah disampaikan ke masyarakat bahwa saat ini ada dua vaksin yang benar-benar suci dan halal, yaitu Sinovax dan Zifivax.
Mengenai pentingnya vaksin halal selanjutnya dipertegas dengan adanya dukungan dari KH Said Aqil Siraj beberapa hari sebelum Muktamar PBNU digelar di Lampung. Presiden Joko Widodo (Jokowi) juga secara lugas menginginkan agar kebutuhan terhadap vaksin berlabel halal menjadi prioritas.
"Vaksin halal sudah dilabeli MUI, kurang apalagi? Sekarang ini seolah-olah keberadaan BPOM itu lebih tinggi dari Presiden. Presiden kan jelas-jelas sudah memberikan lampu hijau, dari Vaksin Nusantara, Vaksin Merah Putih, sampai prioritas penggunaan vaksin halal," tuturnya.
Baca: Desak Penggunaan Vaksin Halal, FUMI Gelar Aksi Damai di Kemenkes
Dia menuturkan, langkah-langkah yang diperankan BPOM memberikan gambaran ke publik bahwa penanganan Covid-19 oleh pemerintah tidak berjalan dengan baik. Sebab satu instansi dengan instansi lain tidak sinergi atau tidak satu suara.
Mengenai pentingnya vaksin halal selanjutnya dipertegas dengan adanya dukungan dari KH Said Aqil Siraj beberapa hari sebelum Muktamar PBNU digelar di Lampung. Presiden Joko Widodo (Jokowi) juga secara lugas menginginkan agar kebutuhan terhadap vaksin berlabel halal menjadi prioritas.
"Vaksin halal sudah dilabeli MUI, kurang apalagi? Sekarang ini seolah-olah keberadaan BPOM itu lebih tinggi dari Presiden. Presiden kan jelas-jelas sudah memberikan lampu hijau, dari Vaksin Nusantara, Vaksin Merah Putih, sampai prioritas penggunaan vaksin halal," tuturnya.
Baca: Desak Penggunaan Vaksin Halal, FUMI Gelar Aksi Damai di Kemenkes
Dia menuturkan, langkah-langkah yang diperankan BPOM memberikan gambaran ke publik bahwa penanganan Covid-19 oleh pemerintah tidak berjalan dengan baik. Sebab satu instansi dengan instansi lain tidak sinergi atau tidak satu suara.
Lihat Juga :
