Penahanan Habib Bahar Dinilai Tak Memiliki Alasan Hukum
Selasa, 04 Januari 2022 - 15:14 WIB
loading...
A
A
A
Ichwan mengatakan proses hukum terhadap kliennya super kilat. Sebab, proses ini hanya membutuhkan waktu 17 hari saja dari pelaporan hingga pemeriksaan yang berujung penahanan. "Ini mengindikasikan matinya asas kesamaan dihadapan hukum atau equality before the law," tuturnya.
Ichwan menduga, penahanan ini ada kaitannya dengan teror kardus balok kayu, tiga kepala anjing yang berlumuran darah hingga kedatangan Danrem 061/Suryakancana. Menurut dia, patut diduga bahwa kasus yang menimpa Bahar merupakan desain yang sistemik dari pembenci kebenaran. "Terhadap proses hukum HBS, kami akan menempuh segala upaya hukum untuk memperjuangkan hak-hak klien kami," benernya.
Sekadar informasi, Habib Bahar bin Smith ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan penyebaran informasi bohong (hoaks) oleh Polda Jawa Barat. Habib Bahar langsung ditahan usai diperiksa intensif dilanjutkan dengan penetapan tersangka, Senin, 3 Januari 2022.
Habib Bahar dijerat dengan Pasal 14 ayat 1 dan 2 UU Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana jo Pasal 55 KUHP, dan atau Pasal 15 UU Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana jo Pasal 55 KUHP, dan atau Pasal 28 ayat 2 jo Pasal 45a UU ITE (Informasi dan Transaksi Elektronik) jo Pasal 55 KUHP.
Ichwan menduga, penahanan ini ada kaitannya dengan teror kardus balok kayu, tiga kepala anjing yang berlumuran darah hingga kedatangan Danrem 061/Suryakancana. Menurut dia, patut diduga bahwa kasus yang menimpa Bahar merupakan desain yang sistemik dari pembenci kebenaran. "Terhadap proses hukum HBS, kami akan menempuh segala upaya hukum untuk memperjuangkan hak-hak klien kami," benernya.
Sekadar informasi, Habib Bahar bin Smith ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan penyebaran informasi bohong (hoaks) oleh Polda Jawa Barat. Habib Bahar langsung ditahan usai diperiksa intensif dilanjutkan dengan penetapan tersangka, Senin, 3 Januari 2022.
Habib Bahar dijerat dengan Pasal 14 ayat 1 dan 2 UU Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana jo Pasal 55 KUHP, dan atau Pasal 15 UU Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana jo Pasal 55 KUHP, dan atau Pasal 28 ayat 2 jo Pasal 45a UU ITE (Informasi dan Transaksi Elektronik) jo Pasal 55 KUHP.
(cip)
Lihat Juga :
