Pakar Hukum Tata Negara Yakin MK Tolak Uji Materi Presidential Threshold

Minggu, 02 Januari 2022 - 20:52 WIB
loading...
Pakar Hukum Tata Negara...
Pakar hukum tata negara Margarito Kamis yakin Mahkamah Konstitusi (MK) akan menolak permohonan uji materi terkait ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold. Foto/Dok.SINDOnews
A A A
JAKARTA - Pakar hukum tata negara Margarito Kamis yakin Mahkamah Konstitusi ( MK ) akan menolak permohonan uji materi terkait ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold . Menurut Margarito, argumen di balik permohonan uji materi tidak komprehensif.

Kata Margarito, interpretasi tentang demokrasi tidak cukup mengubah pandangan hakim MK soal presidential threshold. "Dengan begitu, maka demokrasi tidak terluka karena itu. Maka permohonan-permohonan yang ada itu tidak bakal lolos dan diterima. Tidak bakal diterima di Mahkamah Konstitusi," ujar Margarito saat dihubungi, Minggu (2/1/2022).

Selain itu, Margarito mengatakan UUD 1945 telah menjelaskan secara gamblang ihwal pengajuan calon presiden baik dari partai politik maupun bukan. "Pertanyaan hukumnya adalah, apakah orang berindividu atau kelompok itu merupakan persona dari parpol? Bagi saya tidak, karakter dari sifat hukumnya tidak. Tidak memungkinkan untuk menjadikan manusia-manusia individu itu sebagai persona di partainya," tuturnya.

Baca juga: Rocky Gerung Bayangkan Prabowo soal Presidential Threshold Nol Persen

"Saya memiliki keyakinan kuat bahwa permohonan itu bakal tidak diterima," sambung Margarito.

Sebelumnya, sejumlah pihak menggugat presidential threshold ke MK agar menjadi 0 persen. Beberapa di antaranya adalah Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Ferry Juliantono, mantan Panglima TNI Gatot Nurmantyo, dan dua anggota DPD Fachrul Razi asal Aceh serta Bustami Zainudin asal Lampung.
(rca)
Dapatkan berita terkini dan kejutan menarik dari SINDOnews.com, Klik Disini untuk mendaftarkan diri anda sekarang juga!
Lanjut Baca Berita Terkait Lainnya
Berita Terkait
Bawaslu dan MK Diminta...
Bawaslu dan MK Diminta Usut Modus Baru di PSU Pilkada Bengkulu Selatan
7 Gugatan Hasil PSU...
7 Gugatan Hasil PSU Pilkada 2024 Telah Diputus MK, 5 Ditolak dan 2 Lanjut Pemeriksaan
Gugatan PSU Pilkada...
Gugatan PSU Pilkada Puncak Jaya Papua Kandas di MK
Putusan MK Melarang...
Putusan MK Melarang Lembaga Pemerintah Adukan Pencemaran Nama Baik
Hasil PSU Pilkada Bengkulu...
Hasil PSU Pilkada Bengkulu Selatan Digugat Paslon Suryatati-Ii Sumirat ke MK
Purnawirawan TNI Minta...
Purnawirawan TNI Minta Wapres Diganti, Golkar: Hingga saat Ini Gibran Tak Ada Pelanggaran
Hasil Coblos Ulang Pilkada...
Hasil Coblos Ulang Pilkada Banjarbaru Kembali Digugat ke MK, Gubernur Muhidin Pastikan Netralitas Aparat
Perkuat Konsolidasi,...
Perkuat Konsolidasi, Partai Perindo: Maluku Jadi Titik Strategis Menangkan Pemilu 2029
29 Penyanyi Gugat UU...
29 Penyanyi Gugat UU Hak Cipta ke MK, Raisa hingga Armand Maulana
Rekomendasi
5 Fakta Pernikahan Luna...
5 Fakta Pernikahan Luna Maya dan Maxime Bouttier, Jadi Perhatian sampai ke Luar Negeri
Pakistan Modifikasi...
Pakistan Modifikasi Rudal Buatan China, PL-15 Jadi Lebih Canggih
Profil Tipi Jabrik,...
Profil Tipi Jabrik, Kakak Luna Maya yang Bukan Orang Sembarangan
Berita Terkini
Kuasa Hukum Jelaskan...
Kuasa Hukum Jelaskan Alasan Jokowi Tak Ikut ke Bareskrim terkait Tudingan Ijazah Palsu
Komisi XIII DPR Respons...
Komisi XIII DPR Respons Rusuh di Lapas Muara Beliti: Sistem Pemasyarakatan Harus Direformasi Total
Adik Ipar Jokowi Datang...
Adik Ipar Jokowi Datang ke Bareskrim Polri, Serahkan Seluruh Ijazah sebagai Bukti
Jaksa Hadirkan Penyidik...
Jaksa Hadirkan Penyidik KPK Rossa Purbo Jadi Saksi di Sidang Hasto Kristiyanto
Megawati Ungkap Prabowo...
Megawati Ungkap Prabowo Bolak-balik Tanya Kapan Dibikinin Nasi Goreng
Hari Ini Tim Kuasa Hukum...
Hari Ini Tim Kuasa Hukum Jokowi Datang ke Bareskrim
Infografis
Negara NATO yang Tolak...
Negara NATO yang Tolak Seruan Inggris untuk Bersiap Melawan Rusia
Copyright ©2025 SINDOnews.com All Rights Reserved