Era New Normal, Pemerintah Harus Terapkan Kebijakan Kesehatan yang Rasional
Rabu, 10 Juni 2020 - 09:37 WIB
loading...
Petugas medis memeriksa kesehatan warga yang melintas di perbatasan Kota Surabaya, Jawa Timur beberapa waktu lalu. Foto: dok/Koran SINDO/Ali Masduki
A
A
A
JAKARTA - Pemerintah diminta untuk melakukan kajian ilmiah jika ingin melonggarkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dan mengimplementasikan skenario kenormalan baru atau new normal di tengah pandemi Covid-19.
“Setiap negara harus menentukan strategi masing-masing dalam menerapkan skenario new normal. Negara perlu membuat keputusan berdasarkan konteks, kapasitas yang tersedia, dan situasi yang dialami,” kata profesor tamu di Lee Kuan Yew School of Public Policy, National University of Singapore,Tikki Pangestu dalam diskusi virtual yang diselenggarakan oleh Center for Healthcare Policy and Reform Studies (Chapters) bekerja sama dengan SwissCham Indonesia dan NordCham Indonesia di Jakarta, baru-baru ini.
Tikki menegaskan, pemerintah harus menerapkan kebijakan kesehatan yang rasional di era new normal. “Pemerintahan harus berjalan secara efektif, namun kebijakan harus didasakan pada bukti ilmiah dan ilmu pengetahuan, dan perlu dievaluasi implementasinya,” ujarnya. (Baca: New Normal Dimulai, Pasien Posotif di Jabar Bertambah 32 Orang)
Menurut dia, pemerintah juga harus mempertimbangkan faktor lain dalam membuat kebijakan new normal. Misalnya, sistem kesehatan harus diperkuat agar menjamin rumah sakit tidak kewalahan dalam menangani pasien.
“Masyarakat harus tetap meminimalkan risiko penularan Covid-19 melalui berbagai cara, seperti menghindari keramaian dan melaksanakan protokol kesehatan di tempat kerja maupun tempat umum lainnya,” jelasnya.
“Setiap negara harus menentukan strategi masing-masing dalam menerapkan skenario new normal. Negara perlu membuat keputusan berdasarkan konteks, kapasitas yang tersedia, dan situasi yang dialami,” kata profesor tamu di Lee Kuan Yew School of Public Policy, National University of Singapore,Tikki Pangestu dalam diskusi virtual yang diselenggarakan oleh Center for Healthcare Policy and Reform Studies (Chapters) bekerja sama dengan SwissCham Indonesia dan NordCham Indonesia di Jakarta, baru-baru ini.
Tikki menegaskan, pemerintah harus menerapkan kebijakan kesehatan yang rasional di era new normal. “Pemerintahan harus berjalan secara efektif, namun kebijakan harus didasakan pada bukti ilmiah dan ilmu pengetahuan, dan perlu dievaluasi implementasinya,” ujarnya. (Baca: New Normal Dimulai, Pasien Posotif di Jabar Bertambah 32 Orang)
Menurut dia, pemerintah juga harus mempertimbangkan faktor lain dalam membuat kebijakan new normal. Misalnya, sistem kesehatan harus diperkuat agar menjamin rumah sakit tidak kewalahan dalam menangani pasien.
“Masyarakat harus tetap meminimalkan risiko penularan Covid-19 melalui berbagai cara, seperti menghindari keramaian dan melaksanakan protokol kesehatan di tempat kerja maupun tempat umum lainnya,” jelasnya.
Lihat Juga :
