PKS: Jangan Lukai Hati Tenaga Medis dengan Fitnah dan Ujaran Kebencian
Rabu, 10 Juni 2020 - 09:02 WIB
loading...
Anggota Komisi IX DPR, Netty Prasetiyani Heryawan prihatin dengan tudingan yang menyebutkan tenaga kesehatan mengambil untung besar dalam penanganan COVID-19. Foto/SINDOphoto
A
A
A
JAKARTA - Anggota Komisi IX DPR, Netty Prasetiyani Heryawan prihatin dengan tudingan yang menyebutkan tenaga kesehatan mengambil untung besar dalam penanganan COVID-19 . Adapun tudingan itu tersebar di media sosial baru-baru ini.
"Saya prihatin dengan tersebarnya tuduhan bahwa dokter mendapatkan keuntungan besar saat penanganan COVID-19," ujar Netty dalam keterangan tertulisnya kepada SINDOnews, Rabu (10/6/2020). (Baca juga: Perludem Anggap Presidential Threshold Tak Relevan dengan Pemilu Serentak)
Menurut Ketua Tim COVID-19 Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPR RI ini, pemerintah harus bertindak tegas mencari pihak yang menyebarkan info tersebut. Netty khawatir dokter dan tenaga kesehatan (Nakes) yang selama ini sudah berjuang sekuat tenaga akan kecewa dan menyerahkan penanganan pasien COVID-19 kepada pemerintah.
"Jika ini yang terjadi, maka pengendalian COVID-19 yang saat ini sudah diwacanakan memasuki tahap New Normal, akan menemui jalan buntu,” tandas Netty.
Kekhawatiran Netty ini beralasan mengingat beberapa hari yang lalu sudah muncul penyataan sikap dari 16 organisasi profesi kesehatan yang satu suara menganggap tudingan lahan bisnis sebagai ujaran kebencian, fitnah, hoaks dan tindakan sewenang-wenang terhadap tenaga kesehatan. Dalam surat pernyataan tersebut, dikatakan guna menghindari benturan-benturan selanjutnya maka tenaga kesehatan akan menyerahkan tugas dan tanggungjawab penanganan COVID-19 kepada pemerintah.
“Tidak berlebihan tuntutan mereka agar kasus ini diusut tuntas dan para pelakunya diberikan sanksi hukum sesuai peraturan yang berlaku. Wajar sekali mereka mengatakan akan mundur dan menyerahkan tanggung jawab, jika pemerintah tidak segera bertindak," jelas Wakil Ketua Fraksi PKS ini.
"Bayangkan, tenaga kesehatan sudah bekerja keras dan mempertaruhkan nyawa untuk melayani pasien, lalu dituduh menjadikan pandemi sebagai lahan bisnis, siapa yang bisa menerima?" sambung Legislator asal Dapil Jawa Barat VIII ini.
Apalagi, selama ini tenaga kesehatan juga menyaksikan bahwa sebagian masyarakat ternyata tidak membantu tugas mereka karena tetap berkerumun dan mengabaikan protokol kesehatan. Terkait adanya polemik mengenai pasien yang meninggal serta dikuburkan melalui prosedur COVID-19 tapi ternyata negatif, Netty melihat ini sebagai kelemahan diagnostik COVID-19 oleh pemerintah.
"Selama ini warganet salah paham dan menuding rumah sakit sengaja membuat konspirasi agar pasien ditetapkan sebagai positif Corona untuk mendapatkan anggaran COVID-19, padahal ini terjadi karena lambatnya proses diagnostik," terang Netty.
Maka itu, Netty meminta agar hal ini segera menjadi fokus perhatian pemerintah dengan meningkatkan kemampuan laboratorium dalam melakukan proses diagnostik cepat dan akurat. "Jangan sampai PDP meninggal, sementara hasil tesnya belum keluar. Nah untuk kehati-hatian, dia dikubur melalui prosedur COVID-19," ucap Netty.
Dia juga meminta pemerintah tegas membela dan berpihak pada tenaga kesehatan. “Kita tahu mereka telah berjuang melawan COVID-19, bahkan pada saat dukungan alat dan bahan dari pemerintah sangat tidak memadai. Kita masih ingat bagaimana para nakes harus menghadapi pasien dengan menggunakan jas hujan dan helm, masker non medis, atau mencari bantuan ke sana kemari guna menyelamatkan pasien," imbuhnya.
Bahkan, lanjut dia, tidak sedikit nakes yang akhirnya gugur karena terpapar COVID-19. "Jangan lukai hati mereka dengan membiarkan fitnah dan ujaran kebencian menyerang nakes,” pungkasnya. (Baca juga: Tes Covid-19 Sebelum Bepergian: Antara Kesehatan, Ribet, dan Biaya yang Mahal)
Sekadar diketahui, beberapa hari ini di media sosial menyebar tudingan kepada dokter dan tenaga kesehatan terkait pelayanan kesehatan dan penetapan status pasien PDP maupun positif COVID-19. Beragam komentar muncul, mulai dari yang menyalahkan, membenarkan dan ada pula yang menuduh ini sebagai permainan dokter agar bisa mendapatkan keuntungan.
- Rico Afrido Simanjuntak
"Saya prihatin dengan tersebarnya tuduhan bahwa dokter mendapatkan keuntungan besar saat penanganan COVID-19," ujar Netty dalam keterangan tertulisnya kepada SINDOnews, Rabu (10/6/2020). (Baca juga: Perludem Anggap Presidential Threshold Tak Relevan dengan Pemilu Serentak)
Menurut Ketua Tim COVID-19 Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPR RI ini, pemerintah harus bertindak tegas mencari pihak yang menyebarkan info tersebut. Netty khawatir dokter dan tenaga kesehatan (Nakes) yang selama ini sudah berjuang sekuat tenaga akan kecewa dan menyerahkan penanganan pasien COVID-19 kepada pemerintah.
"Jika ini yang terjadi, maka pengendalian COVID-19 yang saat ini sudah diwacanakan memasuki tahap New Normal, akan menemui jalan buntu,” tandas Netty.
Kekhawatiran Netty ini beralasan mengingat beberapa hari yang lalu sudah muncul penyataan sikap dari 16 organisasi profesi kesehatan yang satu suara menganggap tudingan lahan bisnis sebagai ujaran kebencian, fitnah, hoaks dan tindakan sewenang-wenang terhadap tenaga kesehatan. Dalam surat pernyataan tersebut, dikatakan guna menghindari benturan-benturan selanjutnya maka tenaga kesehatan akan menyerahkan tugas dan tanggungjawab penanganan COVID-19 kepada pemerintah.
“Tidak berlebihan tuntutan mereka agar kasus ini diusut tuntas dan para pelakunya diberikan sanksi hukum sesuai peraturan yang berlaku. Wajar sekali mereka mengatakan akan mundur dan menyerahkan tanggung jawab, jika pemerintah tidak segera bertindak," jelas Wakil Ketua Fraksi PKS ini.
"Bayangkan, tenaga kesehatan sudah bekerja keras dan mempertaruhkan nyawa untuk melayani pasien, lalu dituduh menjadikan pandemi sebagai lahan bisnis, siapa yang bisa menerima?" sambung Legislator asal Dapil Jawa Barat VIII ini.
Apalagi, selama ini tenaga kesehatan juga menyaksikan bahwa sebagian masyarakat ternyata tidak membantu tugas mereka karena tetap berkerumun dan mengabaikan protokol kesehatan. Terkait adanya polemik mengenai pasien yang meninggal serta dikuburkan melalui prosedur COVID-19 tapi ternyata negatif, Netty melihat ini sebagai kelemahan diagnostik COVID-19 oleh pemerintah.
"Selama ini warganet salah paham dan menuding rumah sakit sengaja membuat konspirasi agar pasien ditetapkan sebagai positif Corona untuk mendapatkan anggaran COVID-19, padahal ini terjadi karena lambatnya proses diagnostik," terang Netty.
Maka itu, Netty meminta agar hal ini segera menjadi fokus perhatian pemerintah dengan meningkatkan kemampuan laboratorium dalam melakukan proses diagnostik cepat dan akurat. "Jangan sampai PDP meninggal, sementara hasil tesnya belum keluar. Nah untuk kehati-hatian, dia dikubur melalui prosedur COVID-19," ucap Netty.
Dia juga meminta pemerintah tegas membela dan berpihak pada tenaga kesehatan. “Kita tahu mereka telah berjuang melawan COVID-19, bahkan pada saat dukungan alat dan bahan dari pemerintah sangat tidak memadai. Kita masih ingat bagaimana para nakes harus menghadapi pasien dengan menggunakan jas hujan dan helm, masker non medis, atau mencari bantuan ke sana kemari guna menyelamatkan pasien," imbuhnya.
Bahkan, lanjut dia, tidak sedikit nakes yang akhirnya gugur karena terpapar COVID-19. "Jangan lukai hati mereka dengan membiarkan fitnah dan ujaran kebencian menyerang nakes,” pungkasnya. (Baca juga: Tes Covid-19 Sebelum Bepergian: Antara Kesehatan, Ribet, dan Biaya yang Mahal)
Sekadar diketahui, beberapa hari ini di media sosial menyebar tudingan kepada dokter dan tenaga kesehatan terkait pelayanan kesehatan dan penetapan status pasien PDP maupun positif COVID-19. Beragam komentar muncul, mulai dari yang menyalahkan, membenarkan dan ada pula yang menuduh ini sebagai permainan dokter agar bisa mendapatkan keuntungan.
- Rico Afrido Simanjuntak
(kri)
Lihat Juga :
