Kemendagri Terjunkan Tim Pemantau Penerapan PPKM Mikro di Jawa dan Bali

JAKARTA - Kementerian Dalam Negeri ( Kemendagri ) menurunkan tim pemantau pelaksanaan PPKM Mikro di Jawa dan Bali selama masa libur Natal dan Tahun Baru ( Nataru ). Pemantauan bertujuan agar protokol kesehatan benar-benar diterapkan, utamanya di objek wisata.

Dirjen Bina Pemerintahan Desa Kemendagri, Yusharto Huntoyungo mengatakan, tim pemantau diterjunkan sebagai tindak lanjut Nota Dinas Sekretaris Ditjen Bina Pemerintahan Desa No 446/1611/SET tanggal 27 Desember 2021. Selain dari Bina Desa, tim juga melibatkan
Balai Yogyakarta, Balai Lampung, dan Balai Malang.

Balai Lampung melaksanakan pantauan di beberapa daerah wisata di Lampung, Balai Yogyakarta melaksanakan pantauan ke Daerah Istimewa Yogyakarta dan Jawa Tengah, sedangkan Balai Malang melaksanakan pantauan ke daerah Jawa Timur.

Baca juga: Kemendagri Sebut Sudah 142.829 Jabatan Struktural di Pemda Dipangkas

Adapun tim pemantau NTB melaporkan telah melaksanakan pemantauan ke Desa Wisata rumah adat Dusun Sade, Desa Sengkol Dusun Ende, dan Pantai Pandanan, Desa Malaka. Pengunjung terlihat sepi dan mematuhi protokol Kesehatan dengan memakai masker dan mencuci tangan di tempat-tempat yang telah disediakan.

"Lokasi wisata cukup besar dan luas memungkinkan pengunjung menyebar ke beberapa titik dan tidak bertumpuk di satu tempat. Penerapan PPKM Mikro di lokasi Desa Wisata Rumah Adat Dusun Sade dan Desa Sengkol Dusun Ende telah menerapkan protokol kesehatan yang ketat," kata Yusharto Huntoyungo dalam keterangan tertulisnya, Jumat (31/12/2021).

Menurutnya, ada sedikit catatan di Pantai Pandanan yang dilansir sepi di hari biasa tapi masih ramai di hari libur, belum adanya petugas Satgas Covid-19 dan penjaga pantai, dan belum memiliki jadwal buka tutup kawasan yang jelas.

Tim Pemantau Ditjen Bina Pemdes melaporkan pantauan dari Jawa Barat, tepatnya di Kawasan Wisata Sari Ater dan Floating Market Lembang. Kawasan wisata Sari Ater menyediakan occupancy 70% dari jumlah kamar selama PPKM Nataru.

Baca juga: Libur Nataru, Kilang Balikpapan Tetap Produksi BBM

Untuk hotel dan resort, jumlah pengunjung yang datang per hari yaitu 10% (100-200 orang di hari biasa), sementara penggunaan fasilitas kolam renang dibatasi untuk 150 orang, dan 24 orang untuk kapasitas kamar rendam.

Di kawasan wisata Floating Market, selama PPKM Nataru jumlah pengunjung yang datang mencapai 10% per hari (1.500 orang), di mana biasanya mencapai 15.000 pengunjung. Manajemen mewajibkan pengunjung memiliki sertifikat vaksinasi Covid-19, dan berusia di atas 12 tahun (atau didampingi oleh orang dewasa yang sudah vaksin minimal dosis pertama bagi anak di bawah usia 12 tahun).

Untuk mengurangi penumpukan pengunjung, Floating Market juga mengurangi jumlah meja & kursi makan hingga 50%. Penerapan prokes diketahui sangat baik dan sudah sesuai dengan aturan pemerintah.

Sementara kondisi Bali berdasarkan pantauan ke beberapa lokasi, Tim Pemantau Ditjen Bina Pemdes mendapatkan informasi bahwa ada 4 jadwal penerbangan Garuda Indonesia pada 29 Desember 2021. Seluruhnya full booked tanpa adanya physical distancing.

Pada kunjungan pertama, tim diterima I Made Bandem, pejabat fungsional DPMD Provinsi Bali. Untuk pembatasan objek wisata dan tempat umum dibatasi hingga 50%, sedangkan catatan vaksinasi di Bali sudah mencapai 101,45% untuk dosis pertama dan 86,6% untuk dosis kedua.

Pada kunjungan kedua, tim berkoordinasi dengan DPMD Kabupaten Badung dan diterima Cok Bagus Pranajaya, Kasi Perencanaan dan Evaluasi Pengembangan. Menurutnya, Kabupaten Badung memiliki 103 tempat yang menjadi destinasi wisata.

Prediksi Nataru, kunjungan wisatawan di angka 15.000 per hari dengan okupansi hotel di Bali mencapai 35% dan rata-rata hotel di Bali sudah overbooked. Selanjutnya, tim mengunjungi tempat wisata di Desa Mengwi yaitu Taman Ayun Mengwi dan diterima dengan baik oleh pengelola wisata, I Made Suandi. Di lokasi ini, tim memastikan bahwa prokes secara ketat telah diterapkan dan sesuai peraturan pemerintah.

Terkait vaksinasi, Desa Mengwi sudah mencapai 92%, sedangkan sisa 8%-nya adalah masyarakat yang memiliki komorbid, dan saat ini, sedang dilaksanakan sosialisasi vaksinasi untuk anak usia 6-11 Tahun.

Tim Pemantau Balai Yogya melaporkan telah melaksanakan pantauan di Lokasi Wisata Umbul Ponggok. Diketahui, sejak berlakunya PPKM mikro, pengunjung Kawasan wisata Umbul Ponggok justru mengalami penurunan dari biasanya yang dapat mencapai 400 orang di hari biasa, hingga 1.000 pengunjung di hari libur. Tempat cuci tangan tersedia di sepuluh titik, beberapa petugas siap melakukan pengecekan suhu tubuh pengunjung, dan pengunjung harus selalu mengenakan maskernya.

Untuk memastikan pengunjung mematuhi prokes, setiap 1 jam sekali, pihak pengelola mengingatkan penerapan prokes melalui pengeras suara maupun secara langsung. Penerapan PPKM Mikro di Lokasi Wisata Umbul Ponggok, Kecamatan Polanharjo, Kabupaten Klaten berjalan dengan cukup baik, dan pihak-pihak terkait telah melaksanakan PPKM mikro secara maksimal.

Tim pemantau Balai Lampung turut melaporkan pantauannya dari beberapa tempat wisata seperti Pantai Kedu, Pantai Sebalang, Pemandian Air Panas Desa Pemanggilan, Lembah Hijau, Slanik Water Park, dan Lengkung Langit 2. Pemantauan dilaksanakan dengan didampingi lurah setempat beserta jajarannya, dan diketahui pelaksanaan persiapan posko covid di lokasi dalam menyambut Nataru sudah sesuai dengan protokol kesehatan, telah disediakan thermo-gun, hand sanitizer, disediakan tempat cuci tangan di beberapa titik dan disediakan masker bagi para pengunjung yang belum mengenakan maskernya, dan menerapkan social distancing.

Berdasarkan Tim Pemantau Balai Malang yang melakukan pemantauan di Alun-alun Kota Malang, Ekowisata Boonpring Desa Sanankerto dan Wisata Pulau Merah, keadaan di ketiga lokasi wisata tidak terlalu ramai/padat pengunjung, senantiasa menerapkan protokol kesehatan yang ketat dan beberapa petugas Trantib melakukan operasi di jam-jam tertentu pada Alun-Alun Kota untuk memastikan tidak ada kerumunan dan mencegah penyebaran virus Covid-19.

"Pemantauan ini dilaksanakan dengan harapan Pemerintah Daerah (dalam hal ini Kabupaten dan Pemerintah Desa) dapat lebih memperhatikan penerapan protokol Kesehatan di wilayah masing-masing," kata Yusharto Huntoyungo.