PB IDI Siap Bantu Pelaksanaan Pilkada Serentak
Selasa, 09 Juni 2020 - 17:10 WIB
loading...
Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (IDI) menyatakan siap memberikan dukungan agar pelaksanaan Pilkada serentak 9 Desember 2020 berjalan lancar. Ilustrasi/SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (IDI) menyatakan siap memberikan dukungan agar pelaksanaan Pilkada serentak 9 Desember 2020 berjalan lancar.
Menurut Ketua Umum Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (IDI), Daeng M Faqih, anggota IDI di daerah bisa melakukan pengawasan terkait pencegahan penularan virus Corona dalam tahapan pilkada.
"PB IDI siap membantu sepenuhnya. Di kabupaten dan kota, kami memiliki jaring-jaring wilayah dan cabang. Kalau diperlukan, kami siap supervisi dan pengawasan agar peserta pilkada dan masyarakat aman dalam melaksanakan pesta demokrasi,” kata Daeng dikutip dari siara pers Staf Khusus Mendagri Kastorius Sinaga, Selasa (9/6/2020). (Baca juga: Perludem Nilai Partisipasi Pemilih di Pilkada 2020 Berpotensi Menurun)
Menurut Daeng, masyarakat harus didorong untuk tetap produktif di tengah pandemi Covid-19. Apalagi hingga kini belum bisa diprediksi kapan pandemi Corona berakhir.
“Vaksin paling cepat ditemukan 18 bulan ke depan sehingga wabah Covid-19 paling cepat dapat mereda secara tuntas pada akhir 2021,” ungkapnya.
Menurut dia, masyarakat tidak mungkin terus mengunci diri sambil menunggu obat maupun vaksin karena berdampak besar terhadap perekonomian masyarakat dan negara, termasuk dalam penyelenggaraan pilkada.
Daeng mengatakan, IDI bisa membantu penyusunan protokol kesehatan saat penyelenggaraan pilkada. "Kami tidak hanya akan memberikan penilaian, tetapi juga memberikan masukan. Intinya adalah bahwa dalam pesta demokrasi yang unik ini, kita bisa melakukannya dengan menegakkan disiplin protokol kesehatan. Kami akan memberikan masukan dan pedoman pada protokol kesehatan yang diperlukan," tuturnya.
Sementara itu Wakil Ketua PB IDI, Slamet Budiarto menegaskan perlu sosialisasi intens mengenai protokol kesehatan agar pelaksanaan Pilkada serentak berjalan aman dari Covid-19.
"Protokol kesehatan harus diterjemahkan dalam sebuah buku pedoman. Apakah mencoblosnya jaraknya satu meter atau satu setengah meter. Penelitian mengatakan satu meter, tetapi yang aman 1,5 meter. Lalu sosialisasi. Karena faktor masyarakat sangat penting. Petugas harus dilindungi terutama di bagian wajah," katanya.
Menurut Ketua Umum Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (IDI), Daeng M Faqih, anggota IDI di daerah bisa melakukan pengawasan terkait pencegahan penularan virus Corona dalam tahapan pilkada.
"PB IDI siap membantu sepenuhnya. Di kabupaten dan kota, kami memiliki jaring-jaring wilayah dan cabang. Kalau diperlukan, kami siap supervisi dan pengawasan agar peserta pilkada dan masyarakat aman dalam melaksanakan pesta demokrasi,” kata Daeng dikutip dari siara pers Staf Khusus Mendagri Kastorius Sinaga, Selasa (9/6/2020). (Baca juga: Perludem Nilai Partisipasi Pemilih di Pilkada 2020 Berpotensi Menurun)
Menurut Daeng, masyarakat harus didorong untuk tetap produktif di tengah pandemi Covid-19. Apalagi hingga kini belum bisa diprediksi kapan pandemi Corona berakhir.
“Vaksin paling cepat ditemukan 18 bulan ke depan sehingga wabah Covid-19 paling cepat dapat mereda secara tuntas pada akhir 2021,” ungkapnya.
Menurut dia, masyarakat tidak mungkin terus mengunci diri sambil menunggu obat maupun vaksin karena berdampak besar terhadap perekonomian masyarakat dan negara, termasuk dalam penyelenggaraan pilkada.
Daeng mengatakan, IDI bisa membantu penyusunan protokol kesehatan saat penyelenggaraan pilkada. "Kami tidak hanya akan memberikan penilaian, tetapi juga memberikan masukan. Intinya adalah bahwa dalam pesta demokrasi yang unik ini, kita bisa melakukannya dengan menegakkan disiplin protokol kesehatan. Kami akan memberikan masukan dan pedoman pada protokol kesehatan yang diperlukan," tuturnya.
Sementara itu Wakil Ketua PB IDI, Slamet Budiarto menegaskan perlu sosialisasi intens mengenai protokol kesehatan agar pelaksanaan Pilkada serentak berjalan aman dari Covid-19.
"Protokol kesehatan harus diterjemahkan dalam sebuah buku pedoman. Apakah mencoblosnya jaraknya satu meter atau satu setengah meter. Penelitian mengatakan satu meter, tetapi yang aman 1,5 meter. Lalu sosialisasi. Karena faktor masyarakat sangat penting. Petugas harus dilindungi terutama di bagian wajah," katanya.
(dam)
Lihat Juga :
