Kejar Realisasi APBD, Kemendagri Gelar Rakor Bersama Kemenkeu, BPKP, dan Daerah
Jum'at, 24 Desember 2021 - 21:16 WIB
loading...
Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terus menggenjot realisasi pendapatan dan belanja daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota. FOTO/IST
A
A
A
JAKARTA - Kementerian Dalam Negeri ( Kemendagri ) terus menggenjot realisasi pendapatan dan belanja daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota. Salah satu upayanya dilakukan melalui Rapat Koordinasi (Rakor) yang digelar, Jumat (24/12/2021) pukul 08.30 WIB secara daring.
Rakor yang dilakukan Kemendagri, Kementerian Keuangan (Kemenkeu), dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) itu mengundang seluruh Sekda, Kepala Bappeda, Inspektorat, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi, Kabupaten/Kota. Adapun narasumber yang akan hadir adalah Pelaksana Harian (Plh) Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Keuangan Daerah (Keuda) Kemendagri, Dirjen Perimbangan Keuangan Kemenkeu, dan Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaran Keuangan Daerah BPKP.
Plh Dirjen Bina Keuda Agus Fatoni menyampaikan, rapat koordinasi kali ini dilakukan untuk memberikan informasi, sosialisasi peraturan perudang-undangan dan mencari solusi terhadap permasalahan dan kendala dalam pelaksanaan program, kegiatan dan anggaran pemerintah provinsi dan kabupaten/kota.
Baca juga: Kemendagri Sebut 140.474 Jabatan ASN di Pemda Telah Disederhanakan
Tak hanya itu, berbagai upaya dalam menggenjot serapan APBD juga telah dilakukan Kemendagri. Misalnya saja lewat pembentukan Tim gabungan dari Ditjen Bina Keuda Kemendagri bersama Inspektorat Jenderal (Itjen) Kemendagri dan Ditjen Perimbangan Keuangan Kemenkeu yang diterjunkan untuk melakukan evaluasi dan pendampingan dalam rangka percepatan realisasi evaluasi APBD Provinsi dan Kabupaten/Kota, khususnya ke daerah yang realisasinya masih rendah.
"Upaya lain yang dilakukan Kemendagri setiap hari pada akhir tahun yaitu dengan melakukan rakor dengan daerah secara bergiliran, memberikan asistensi dan pendampingan terhadap daerah yang serapannya masih rendah," kata Agus dalam keterangan tertulisnya, Jumat (24/12/2021).
Rakor dilakukan beberapa kali dalam SEtahun. Rapat analisis dan evaluasi juga dilakukan dengan mendatangkan narasumber dari Kemenkeu dan BPKP. Rapat dipimpin langsung oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian dan dihadiri gubernur, bupati/wali kota, sekda, dan OPD terkait di tingkat provinsi dan kabupaten/kota.
Baca juga: Akhir Tahun, Realisasi Anggaran Pemkot Makassar Baru Capai 55%
Rakor yang dilakukan Kemendagri, Kementerian Keuangan (Kemenkeu), dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) itu mengundang seluruh Sekda, Kepala Bappeda, Inspektorat, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi, Kabupaten/Kota. Adapun narasumber yang akan hadir adalah Pelaksana Harian (Plh) Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Keuangan Daerah (Keuda) Kemendagri, Dirjen Perimbangan Keuangan Kemenkeu, dan Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaran Keuangan Daerah BPKP.
Plh Dirjen Bina Keuda Agus Fatoni menyampaikan, rapat koordinasi kali ini dilakukan untuk memberikan informasi, sosialisasi peraturan perudang-undangan dan mencari solusi terhadap permasalahan dan kendala dalam pelaksanaan program, kegiatan dan anggaran pemerintah provinsi dan kabupaten/kota.
Baca juga: Kemendagri Sebut 140.474 Jabatan ASN di Pemda Telah Disederhanakan
Tak hanya itu, berbagai upaya dalam menggenjot serapan APBD juga telah dilakukan Kemendagri. Misalnya saja lewat pembentukan Tim gabungan dari Ditjen Bina Keuda Kemendagri bersama Inspektorat Jenderal (Itjen) Kemendagri dan Ditjen Perimbangan Keuangan Kemenkeu yang diterjunkan untuk melakukan evaluasi dan pendampingan dalam rangka percepatan realisasi evaluasi APBD Provinsi dan Kabupaten/Kota, khususnya ke daerah yang realisasinya masih rendah.
"Upaya lain yang dilakukan Kemendagri setiap hari pada akhir tahun yaitu dengan melakukan rakor dengan daerah secara bergiliran, memberikan asistensi dan pendampingan terhadap daerah yang serapannya masih rendah," kata Agus dalam keterangan tertulisnya, Jumat (24/12/2021).
Rakor dilakukan beberapa kali dalam SEtahun. Rapat analisis dan evaluasi juga dilakukan dengan mendatangkan narasumber dari Kemenkeu dan BPKP. Rapat dipimpin langsung oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian dan dihadiri gubernur, bupati/wali kota, sekda, dan OPD terkait di tingkat provinsi dan kabupaten/kota.
Baca juga: Akhir Tahun, Realisasi Anggaran Pemkot Makassar Baru Capai 55%
(abd)
Lihat Juga :
