Bakamla Selamatkan Rp4 Triliun Potensi Kerugian Negara di 2021
Rabu, 22 Desember 2021 - 15:59 WIB
loading...
Kepala Badan Keamanan Laut Republik Indonesia (Bakamla RI) Laksdya TNI Aan Kurnia dalam konferensi pers di Kantor Bakamla RI, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (22/12/2021). Foto: MPI/Indra Purnomo
A
A
A
JAKARTA - Badan Keamanan Laut ( Bakamla ) berhasil menyelamatkan potensi kerugian negara mencapai Rp4 triliun sepanjang 2021. Keberhasilan itu merupakan salah satu pencapaian dan kinerja Bakamla di 2021.
"Bakamla RI berhasil menyelamatkan potensi kerugian negara hingga mencapai Rp4 triliun lebih dari berbagai penindakan seperti penangkapan tanker ilegal, penangkapan IUUF, penangkapan narkoba dan kapal sitaan," ujar Kepala Bakamla Laksdya TNI Aan Kurnia dalam konferensi pers di Kantor Bakamla, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (22/12/2021).
Aan menjelaskan, output yang telah terlaksana sepanjang 2021 berdasarkan bidang kerja Bakamla antara lain, bidang operasi latihan, bidang kebijakan strategi, bidang kerja sama, bidang informasi, hukum, dan organisasi.
Baca juga: Bakamla Konfirmasi Temuan Baru 5 Jenazah WNI yang Hilang di Perairan Malaysia
Kemudian, lanjut Aan, Bakamla menyimpulkan bahwa tahun ini Bakamla bersama dengan instansi terkait, dapat meningkatkan daya tangkal terhadap perilaku atau anomali di ALKI. "Dengan aksi tegas meng-intersep kapal-kapal seperti kapal Tiongkok di ALKI dan kapal tanker Yunani di ALKI III serta penangkapan kapal tanker transhipment illegal di perairan Indonesia," jelasnya.
Selanjutnya, kata Aan, Bakamla dapat menunjukkan intensi kuat terhadap penguasaan Laut Natuna Utara melalui shadowing kapal pemerintah Tiongkok dan mengamankan kegiatan operasi drilling SKK Migas dengan baik dan lancar. Dia menambahkan, Bakamla dapat meningkatkan kepercayaan stakeholder dengan meningkatnya interaksi kerja sama dalam dan luar negeri, serta mendapatkan dukungan untuk membentuk ASEAN Coast Guard Forum.
"Dengan keberhasilan dan pencapaian di tahun 2021, Bakamla RI tidak berpuas diri dan terus berusaha meningkatkan kinerjanya dengan berbagai upaya," kata Aan.
Lebih lanjut dia mengatakan, Bakamla berharap kepada seluruh stakeholder yang memiliki kewenangan penegakan hukum di luar untuk mampu bersinergi dan bersatu padu dalam rangka menjaga keamanan dan keselamatan laut Indonesia. “Serta menjaga kedaulatan perairan Indonesia demi masa depan bangsa lebih maju," pungkasnya.
"Bakamla RI berhasil menyelamatkan potensi kerugian negara hingga mencapai Rp4 triliun lebih dari berbagai penindakan seperti penangkapan tanker ilegal, penangkapan IUUF, penangkapan narkoba dan kapal sitaan," ujar Kepala Bakamla Laksdya TNI Aan Kurnia dalam konferensi pers di Kantor Bakamla, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (22/12/2021).
Aan menjelaskan, output yang telah terlaksana sepanjang 2021 berdasarkan bidang kerja Bakamla antara lain, bidang operasi latihan, bidang kebijakan strategi, bidang kerja sama, bidang informasi, hukum, dan organisasi.
Baca juga: Bakamla Konfirmasi Temuan Baru 5 Jenazah WNI yang Hilang di Perairan Malaysia
Kemudian, lanjut Aan, Bakamla menyimpulkan bahwa tahun ini Bakamla bersama dengan instansi terkait, dapat meningkatkan daya tangkal terhadap perilaku atau anomali di ALKI. "Dengan aksi tegas meng-intersep kapal-kapal seperti kapal Tiongkok di ALKI dan kapal tanker Yunani di ALKI III serta penangkapan kapal tanker transhipment illegal di perairan Indonesia," jelasnya.
Selanjutnya, kata Aan, Bakamla dapat menunjukkan intensi kuat terhadap penguasaan Laut Natuna Utara melalui shadowing kapal pemerintah Tiongkok dan mengamankan kegiatan operasi drilling SKK Migas dengan baik dan lancar. Dia menambahkan, Bakamla dapat meningkatkan kepercayaan stakeholder dengan meningkatnya interaksi kerja sama dalam dan luar negeri, serta mendapatkan dukungan untuk membentuk ASEAN Coast Guard Forum.
"Dengan keberhasilan dan pencapaian di tahun 2021, Bakamla RI tidak berpuas diri dan terus berusaha meningkatkan kinerjanya dengan berbagai upaya," kata Aan.
Lebih lanjut dia mengatakan, Bakamla berharap kepada seluruh stakeholder yang memiliki kewenangan penegakan hukum di luar untuk mampu bersinergi dan bersatu padu dalam rangka menjaga keamanan dan keselamatan laut Indonesia. “Serta menjaga kedaulatan perairan Indonesia demi masa depan bangsa lebih maju," pungkasnya.
(rca)
Lihat Juga :
