Beranda
Nasional
Internasional
Metro
Daerah
Lifestyle
Sports
Ekonomi Bisnis
Teknologi
Sains
Otomotif
Edukasi
Kalam
GenSINDO
Infografis
Video
Foto
Indeks
Dituding Jegal SBY, PDIP Ungkap Manuver Demokrat di Pemilu 2009 Bikin Golkar Jadi Korban
loading...
Sekjen PDIP Hasti Kristiyanto mengungkap manuver Partai Demokrat pada Pemilu 2009 yang akhirnya membuat Partai Golkar menjadi korban. Foto/dok.SINDOnewsFoto/
A
A
A
JAKARTA - Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP PDIP Hasto Kristiyanto mengungkapkan manuver Partai Demokrat dalam menggalang partai politik ketika berkuasa untuk memenangkan Pemilu 2009. Ini disampaikan Hasto merespons tudingan elite Partai Demokrat Irwan Fecho soal skenario politik PDIP untuk menjegal Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) agar tidak bisa tampil di Pilpres 2009. Skenario itu adalah penetapan ambang batas pencapresan atau presidential thresholdsebesar 20%.
"Lho, 2009 Pak SBY kan sudah Presiden. Mana ada yang jegal secara politik? Bahkan PD di tahun 2009 menggalang dukungan parpol yang begitu besar dan bahkan mencapai kenaikan suara 300%," kata Hasto kepada wartawan, Rabu (22/12/2021).
Menurut dia, hal ini merupakan suatu kenaikan luar biasa yang terjadi karena adanya strategi khusus. Ia pun membayangkan betapa hebatnya di era multipartai ada sebuah partai yang perolehan suaranya naik sampai tiga kali lipat. Yang menjadi korban adalah Partai Golkar.
Jusuf Kalla (JK) waktu itu adalah wakil SBY dan Golkar telah sudah membentengi pemerintahan SBY secara luar biasa. Tetapi yang terjadi, perolehan Golkar pada 2009 justru malah turun atau tidak terkatrol naik. "Sementara yang dibela habis-habisan malah naik 300%," ujar dia melanjutkan.
Irwan Fecho sebelumnya menyebut presidential threshold dibuat sebagai penghalang bagi setiap calon presiden (capres). Ini pun menyasar Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) lewat Undang-Undang (UU) Nomor 23/2003 yang mematok angka presidential threshold sebesar 15% kursi parlemen.
"Pada setiap gelaran pilpres yang dilaksanakan secara langsung sejak tahun 2004, ambang batas pencalonan presiden memang dimaksudkan sebagai barrier to entry bagi setiap calon. Pada saat itu Pak SBY pun hampir tidak dapat mencalonkan diri karena jumlah dukungan yang terbatas," kata Irwan, Rabu (22/12/2021).
Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR dari Fraksi Partai Demokrat ini menjelaskan, lalu pada 2009, kembali ada skenario politik agar SBY tidak dapat dicalonkan dengan mengubah dan menaikkan angka ambang batas pencalonan Presiden menjadi 25% kursi DPR dan 20% suara sah nasional.
Namun kata dia, karena Pileg yang dilaksanakan lebih awal sebelum Pilpres, ternyata Demokrat memenangkan Pileg dengan perolehan kursi 150 atau equivalen dengan 26,4% kursi DPR RI. "Akhirnya skenario menggagalkan SBY melalui presidential threshold gagal total. Bahkan pak SBY memenangkan Pilpres secara langsung untuk kedua kalinya," ujarnya.
"Lho, 2009 Pak SBY kan sudah Presiden. Mana ada yang jegal secara politik? Bahkan PD di tahun 2009 menggalang dukungan parpol yang begitu besar dan bahkan mencapai kenaikan suara 300%," kata Hasto kepada wartawan, Rabu (22/12/2021).
Menurut dia, hal ini merupakan suatu kenaikan luar biasa yang terjadi karena adanya strategi khusus. Ia pun membayangkan betapa hebatnya di era multipartai ada sebuah partai yang perolehan suaranya naik sampai tiga kali lipat. Yang menjadi korban adalah Partai Golkar.
Jusuf Kalla (JK) waktu itu adalah wakil SBY dan Golkar telah sudah membentengi pemerintahan SBY secara luar biasa. Tetapi yang terjadi, perolehan Golkar pada 2009 justru malah turun atau tidak terkatrol naik. "Sementara yang dibela habis-habisan malah naik 300%," ujar dia melanjutkan.
Irwan Fecho sebelumnya menyebut presidential threshold dibuat sebagai penghalang bagi setiap calon presiden (capres). Ini pun menyasar Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) lewat Undang-Undang (UU) Nomor 23/2003 yang mematok angka presidential threshold sebesar 15% kursi parlemen.
"Pada setiap gelaran pilpres yang dilaksanakan secara langsung sejak tahun 2004, ambang batas pencalonan presiden memang dimaksudkan sebagai barrier to entry bagi setiap calon. Pada saat itu Pak SBY pun hampir tidak dapat mencalonkan diri karena jumlah dukungan yang terbatas," kata Irwan, Rabu (22/12/2021).
Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR dari Fraksi Partai Demokrat ini menjelaskan, lalu pada 2009, kembali ada skenario politik agar SBY tidak dapat dicalonkan dengan mengubah dan menaikkan angka ambang batas pencalonan Presiden menjadi 25% kursi DPR dan 20% suara sah nasional.
Namun kata dia, karena Pileg yang dilaksanakan lebih awal sebelum Pilpres, ternyata Demokrat memenangkan Pileg dengan perolehan kursi 150 atau equivalen dengan 26,4% kursi DPR RI. "Akhirnya skenario menggagalkan SBY melalui presidential threshold gagal total. Bahkan pak SBY memenangkan Pilpres secara langsung untuk kedua kalinya," ujarnya.
(muh)
Explore More