Singkirkan Hambatan Investasi

PEMERINTAH berupaya memeratakan perekonomian dan meningkatkan kualitas investasi dengan tidak selalu fokus mencari penanaman modal di Pulau Jawa.

Berdasarkan catatan Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), realisasi investasi sepanjang kuartal III/2021 (Juli-September) mencapai Rp216,7 triliun. Dari angka tersebut, sekitar 51,9% atau setara dengan Rp112,5 triliun investasi tersebut berada di luar Pulau Jawa. Sementara sisanya, yakni 48,1% atau setara dengan Rp104,2 triliun berada di Pulau Jawa.

Capaian investasi di luar Jawa yang mampu melampaui Pulau Jawa ini sesuai rencana Presiden Joko Widodo (Jokowi). Capaian investasi ini tak terlepas dari upaya pemerataan infrastruktur ke seluruh daerah di Tanah Air.

Memang di era pemerintahan Jokowi ini, pembangunan infrastruktur tidak lagi hanya berpusat di Jawa, melainkan merata ke seluruh wilayah Indonesia. Berkali-kali Jokowi menyatakan bahwa konsep pembangunan tidak lagi Jawa-sentris, tapi Indonesia-sentris. Alasannya sederhana. Dengan adanya dukungan infrastruktur maka akan mempercepat pertumbuhan daerah-daerah luar Jawa yang selama ini belum banyak tersentuh proyek infrastruktur. Presiden meyakini daerah-daerah di luar Jawa bisa tumbuh dengan cepat jika didukung oleh infrastruktur, konektivitas dan transportasi yang memadai.

Infrastruktur akan berdampak pada produksi yang meningkat, distribusi barang akan lancar, menjangkau pasar yang semakin besar, lebih luas dan menyingkat waktu. Biaya logistik pun menjadi semakin efisien dan semakin kompetitif.

Kondisi tersebut menggambarkan bahwa pembangunan di Tanah Air sudah mengarah ke Indonesia-sentris. Konsep pembangunan Indonesia-sentris ini pun tidak akan berhenti. Presiden Jokowi berkomitmen akan terus melanjutkan pembangunan ke seluruh pelosok Nusantara. Sejumlah proyek infrastruktur di luar Jawa kini memang tengah digenjot, seperti Tol Sumatera, pembangunan Ibu Kota Negara baru di Kalimantan Timur, Trans Papua maupun proyek bandara dan pelabuhan baru di banyak tempat.

Tentunya bila semua proyek tersebut terwujud dipastikan akan memberikan multiplier effect yang besar bagi daerah. Namun rencana mengembangkan infrastruktur di daerah luar Jawa bukan tanpa hambatan. Kita tidak menutup mata, kendala dalam pemerataan investasi disebabkan oleh masalah klasik, satu di antaranya infrastruktur pendukung. Kalau berbicara investasi, tentu kesiapan infrastruktur di daerah masih menjadi pekerjaan rumah saat ini. Daya tarik investor menanam modal di Pulau Jawa karena di kawasan tersebut infrastruktur pendukungnya sudah relatif lengkap dan bervariasi. Ketersediaan infrastruktur pendukung ini juga akan memengaruhi biaya logistik.

Masalah selanjutnya adalah kesiapan institusi pemerintah daerah luar Jawa yang belum sebaik di Jawa. Ini berkaitan dengan belum mampunya beberapa daerah di luar Jawa mempersiapkan rencana pembangunan jangka menengah yang detail terkait pengembangan investasi di wilayahnya. Kadangkala kebijakan investasi juga berganti seiring dengan bergantinya kepala daerah.

Hal terakhir yang juga menjadi tantangan adalah kesiapan sumber daya manusia (SDM) daerah non-Jawa. Mengacu pada banyaknya kendala klasik tersebut, pembangunan infrastruktur pendukung di luar Jawa harus digenjot.

Investasi proyek infrastruktur tentu akan membuka banyak lapangan kerja di daerah. Berkaitan dengan penciptaan lapangan kerja, yang perlu diingat pemerintah adalah pembangunan perlu dilakukan secara terpadu. Pembangunan kawasan industri harus berdekatan atau mempunyai akses yang mudah ke pelabuhan atau bandara. Termasuk jalan tol yang terkoneksi menjadi penting.

Tak kalah penting menarik investasi ke luar Jawa adalah peningkatan koordinasi dengan pemerintah daerah untuk menyusun insentif pajak yang menarik bagi investasi. Apresiasi perlu diberikan oleh pemerintah pusat ke pemerintah daerah. Misalnya, ada dana bantuan dari pusat jika program yang dijalankan berhasil.

Di sisi lain tentu pemerintah daerah juga perlu menyiapkan institusi di daerah. Misalnya memberikan informasi yang lengkap dan detail mengenai potensi investasi yang bisa dikembangkan. Lalu menyediakan alur yang sederhana bagi investor untuk memulai investasinya. Pemerintah daerah juga diimbau untuk menciptakan iklim usaha yang kondusif, khususnya terkait prosedur dan birokrasi perizinan. Hal lainnya yakni jaminan keamanan, baik dari pemda, kepolisian, maupun pihak terkait lainnya.

Tentunya kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah menjadi kata kunci bagi pemerataan investasi di Indonesia.