Ganjar Pranowo Kawal Ribuan Perempuan agar Dapat BPJS
loading...
A
A
A
JAKARTA - 1.700 pekerja perempuan rumahan atau informal, didorong agar mendapatkan fasilitas BPJS Kesehatan maupun BPJS Ketenagakerjaan. Hal ini dikatakan politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Ganjar Pranowo.
Baca Juga: Ganjar
Baca juga: Ahli Waris Seorang Guru Menerima Santuan Ratusan Juta dari BPJS Ketenagakerjaan
Gubernur Jawa Tengah (Jateng) ini menuturkan, BPJS amat berguna bagi para pekerja perempuan sektor informal. "Fasilitasi pemerintah itu penting," tegasnya.
Ganjar menyampaikan, pemprov Jateng memang terus fokus memperhatikan kondisi perempuan dan anak serta disabilitas. Bahkan di setiap kegiatan musyawarah rencana pembangunan nasional, Jateng selalu mengedepankan kelompok itu.
Tujuannya, kata Ganjar agar suara perempuan, anak dan disabilitas bisa menggema dan didengar. Menurutnya, pemberdayaan perempuan dan anak, juga terus diintensifkan. Para dinas atau SKPD terkait juga didorong bisa mendorong kelompok itu bangkit dari keterpurukan, termasuk di sektor ekonomi.
Ganjar mengingatkan, banyak pelatihan dibuat dan pendampingan, hingga akses permodalan yang diberikan Pemprov Jateng. Bahkan pendataan yang dilakukan dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak terus disandingkan dengan Dinas Koperasi dan UMKM melakukan pelatihan.
"Namun kita musti membangun bahwa kesetaraan gender, wajib hukumnya," tutupnya.
Baca Juga: Ganjar
Baca juga: Ahli Waris Seorang Guru Menerima Santuan Ratusan Juta dari BPJS Ketenagakerjaan
Gubernur Jawa Tengah (Jateng) ini menuturkan, BPJS amat berguna bagi para pekerja perempuan sektor informal. "Fasilitasi pemerintah itu penting," tegasnya.
Ganjar menyampaikan, pemprov Jateng memang terus fokus memperhatikan kondisi perempuan dan anak serta disabilitas. Bahkan di setiap kegiatan musyawarah rencana pembangunan nasional, Jateng selalu mengedepankan kelompok itu.
Tujuannya, kata Ganjar agar suara perempuan, anak dan disabilitas bisa menggema dan didengar. Menurutnya, pemberdayaan perempuan dan anak, juga terus diintensifkan. Para dinas atau SKPD terkait juga didorong bisa mendorong kelompok itu bangkit dari keterpurukan, termasuk di sektor ekonomi.
Ganjar mengingatkan, banyak pelatihan dibuat dan pendampingan, hingga akses permodalan yang diberikan Pemprov Jateng. Bahkan pendataan yang dilakukan dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak terus disandingkan dengan Dinas Koperasi dan UMKM melakukan pelatihan.
"Namun kita musti membangun bahwa kesetaraan gender, wajib hukumnya," tutupnya.
(maf)