Pendekatan Yurisdiksi Kunci Mewujudkan Kesejahteraan di Daerah

JAKARTA - Pendekatan yurisdiksi atau juridical action menjadi kunci integrasi antara pemerintah, perusahaan, dan komoditas pertanian dalam membuka peluang mewujudkan kesejahteraan secara keseluruhan di suatu daerah. Dalam suatu yuridiksi, kemakmuran dicapai melalui keseimbangan produksi, perlindungan hutan tropis, serta keanekaragaman hayati. Hal itu untuk mencapai tingkat keberlanjutan yang optimal, melestarikan ekosistem, serta memonetisasi nilai jasa di yurisdiksi itu sendiri.

"Infrastruktur juridical action akan dikembangkan sesuai karakteristik spasial dan serta ekosistem pada yurisdiksi," kata CEO Lanscape Indonesia, Agus Sari dalam keterangannya dikutip, Minggu (19/12/2021).

Agus menjelaskan tentang pendekatan prosperity atau kemakmuran. Secara khusus, kata Agus, hal ini membahas tentang penyesuaian yang diperlukan untuk memenuhi dan menjaga kemakmuran dalam suatu yurisdiksi. "Juga dikenal sebagai green growth atau green prosperity," katanya.

Baca juga: Anggota Pansus Papua DPR RI: Dana Otsus untuk Kesejahteraan Rakyat Papua

Selain itu, studi kasus ini juga membahas penyesuaian yang diperlukan untuk memenuhi kepercayaan dan selera investor yang berinvestasi dalam pendekatan yurisdiksi.

"Beberapa penyesuaian mungkin diperlukan untuk menghentikan deforestasi, seperti instrumen keuangan yang memungkinkan pembiayaan skala besar dikelola dengan baik, instrumen peraturan yang perlu ada untuk memfasilitasi investor, pengaturan kelembagaan yang memungkinkan perencanaan, implementasi, evaluasi, dan tata kelola yang menyeluruh dan multi-stakeholder dan multi-level, serta kemampuan untuk melakukan pendekatan yurisdiksi di tingkat sub-nasional," katanya.

Sementara itu, laporan IPCC terbaru menjadi dasar penetapan 'kode merah untuk kemanusiaan'. Laporan itu menunjukkan bahwa bumi sudah dalam krisis iklim dan benar-benar membutuhkan aksi nyata. Menurut Agus, sektor berbasis penggunaan lahan untuk pertanian, kehutanan, dan lainnya merupakan sektor strategis. Sektor itu menyumbang sekitar seperlima dari emisi global.

"Upaya untuk menghentikan deforestasi muncul tidak hanya dalam konteks menghindari emisi dari deforestasi dan meningkatkan penyerapan karbon, tetapi juga dalam memastikan keberlanjutan keseluruhan rantai pasokan komoditas," ujarnya.

Agus mengatakan, perusahaan berbasis komoditas dan barang konsumsi telah mencoba mengurangi deforestasi, bahkan menetapkan target deforestasi. Saat ini, sebagian besar inisiatif investasi swasta yang berbasis proyek atau konsesi masih berskala kecil. Di mana, pemantauan kinerja pengurangan deforestasi dianggap cukup sederhana dan risikonya dapat dikelola. "Karena investor biasanya terlibat langsung dengan badan usaha," katanya.

Baca juga: Percepat Kesejahteraan Rakyat, HT Ingin Perindo Miliki Banyak Anggota Legislatif di 2024

Namun, menurut Agus, penanganan skala kecil memiliki kelemahan seperti kebocoran informasi dan peningkatan deforestasi di luar konsesi. Maka dari itu, pendekatan yurisdiksi diformulasikan untuk mengatasi masalah tersebut. Berdasarkan definisinya, yurisdiksi diartikan sebagai lanskap yang secara geografis ditentukan oleh politik atau batas-batas administratif, termasuk negara, negara bagian atau provinsi, dan kabupaten atau kota.

Juridical action menjadi daya tarik bagi sektor swasta untuk berinvestasi dengan nyaman. Selain itu memungkinkan adanya penghitungan emisi karbon di cakupan sub-nasional yang masih merupakan tantangan.