Berantas Politik Uang, Ketua KPK Usulkan Presidential Threshold 0%

JAKARTA - Ketua KPK Firli Bahuri mengusulkan agar ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold (PT) menjadi 0%. Hal tersebut diharapkan agar demokrasi di Indonesia tidak lagi diwarnai dengan biaya politik yang tinggi.

Baca Juga: Ketua KPK
Baca juga: Harta Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron Naik Rp7 Juta per Hari

"Kami terus menerima keluhan yang sama. Apa itu? KPK menyerap informasi dan keluhan langsung dari rumpun legislatif dan eksekutif di daerah yang mengeluhkan biaya pilkada mahal. Sehingga membutuhkan modal besar," kata Firli, Selasa (14/12/2021).

"Modal besar untuk pilkada sangat berpotensi membuat seseorang melakukan tindak pidana korupsi, karena setelah menang akan ada misi 'balik modal'," tambahnya.

Di sisi lain kata Firli, mencari bantuan modal dari 'bohir politik' akan mengikat politikus di eksekutif dan legislatif dalam budaya balas budi yang korup.

Fakta data KPK terakhir kata Firli, 82,3% calon kepala daerah menyatakan ada donatur dalam pendanaan pilkada. Data KPK menemukan banyak bentuk balas budi pada donatur pilkada.

Salah satunya, 95,4% balas budi pada donatur akan berbentuk meminta kemudahan perizinan terhadap bisnis yang telah dan akan dilakukan. Atau 90,7% meminta kemudahan untuk ikut serta dalam tender proyek pemerintahan (pengadaan barang dan jasa).

"Lebih menariknya, kesadaran dan informasi ini didapat KPK dari mereka sendiri para gubernur, kepala daerah dan legislatif. Mereka semua menyadari, dorongan korupsi akan sangat tinggi jika biaya politik sangat mahal," jelasnya.

"Prinsip balik modal dan balas budi pada donator membuat kepala daerah dan anggota legislatif akan menciptakan birokrasi yang korup. Karena dari mana lagi mereka mencari pengganti itu kalau bukan dari kas negara," imbuhnya.

Menurut Firli, adanya indikator memperkaya diri, upaya balik modal dan balas budi pada donatur oleh para kepala daerah dan legislatif setelah terpilih, membuat KPK merasa penting bersikap. Sehingga pemberantasan korupsi bisa diselesaikan dari hulu ke hilir.

"Pada konteks ini maka saya berpendapat bahwa jika PT 0% bisa membuat mahar politik parpol hilang dan biaya kampanye murah. Sehingga pejabat terpilih lebih leluasa bekerja baik, ketimbang mikir korupsi untuk balik modal dan balas budi donatur, kenapa tidak PT ini 0%," tuturnya.

Presidential threshold lanjut Firli, menjadi salah satu permasalahan yang harus ditangani agar hasrat korupsi para pejabat politik tidak membabi buta.

"Jika memang PT telah mendorong politik transaksional dalam bentuk mahar-mahar politik dan biaya politik mahal menciptakan donokrasi," ungkapnya.

"Maka, pemberantasan korupsi harus diupayakan dengan perbaikan kultur dan sistem pemilihan raya di Indonesia yang dipimpin orkestrasinya, langsung oleh Presiden RI, Bapak Joko Widodo," tambahnya.

Firli menegaskan, pendapatnya mengenai PT 0% tidak ingin disalahkanartikan bahwa dirinya bakal masuk ranah politik.

Pendapatnya itu semata-mata untuk tujuan penanganan potensi dan pemberantasan korupsi yang maksimal yang merupakan konsentrasi KPK. "Saya hanya ingin Indonesia bebas dan bersih dari praktik korupsi," tegasnya.

"Untuk membebaskan Indonesia dari lilitan korupsi maka perlu peran segenap anak bangsa dan perlu orkestrasi nasional, membangun budaya antikorupsi dalam upaya-upaya pemberantasan korupsi," pungkasnya.