Ketua Umum DPN PKP Audiensi dengan Wapres Ma'ruf Amin
Jum'at, 10 Desember 2021 - 10:45 WIB
loading...
Ketua Umum DPN PKP Mayjen TNI Marinir (Purn) Yussuf Solichien didampingi para jajaran PKP bertemu dengan Wapres KH Ma’ruf Amin di Jakarta, Rabu (8/12/2021). Foto/SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional Partai Keadilan dan Persatuan (DPN PKP) Mayor Jenderal TNI Marinir (Purn) Yussuf Solichien didampingi para jajaran PKP bertemu dengan Wakil Presiden (Wapres) KH Ma’ruf Amin di Jakarta, Rabu (8/12/2021).
Turut hadir Wakil Ketua Umum DPN PKP Mayor Jenderal TNI (Purn) Aslizar Nurdin Tanjung, Seketaris Dewan Pembina DPN PKP Rully Soekarta, Seketaris Jenderal Irjen Pol (Purn) Syahrul Mamma, dan Bendahara Umum Ellen Sukmawati. Baca juga: Muspimnas PKP 2021, Try Sutrisno Minta Kader Gotong Royong Agar Lolos Verifikasi KPU
Dalam audiensi itu, Ketua Umum DPN PKP melaporkan hasil Musyawarah Nasional Luarbiasa (Munaslub) PKP sekaligus menyampaikan sikap politik PKP, termasuk komitmen untuk terus mengawal pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wapres KH Ma’ruf Amin sampai akhir masa bakti jabatannya tahun 2024.
Yussuf Solichien menyampaikan bahwa PKP saat ini belum banyak berkontribusi dalam perumusan kebijakan dan strategi nasional karena PKP belum memiliki wakil-wakilnya di Senayan. Namun PKP tetap berkontribusi besar di tingkat politik lokal melalui wakilnya di DPRD provinsi dan kabupaten/kota dan akan berjuang untuk menjadi peserta Pemilu 2024 dan lolos ke Senayan.
Yussuf kemudian menyampaikan pandangan politik partainya terkait Pancasila, amandemen UUD 1945, kasus korupsi, penanganan pandemi Covid-19, persoalan maritim di antaranya pengembangan potensi perikanan laut, hingga pertahanan dan perlunya kehadiran kekuatan militer Indonesia di Laut Natuna Utara.
"Seluruh jajaran PKP tetap memiliki komitmen yang kuat sebagai garda terdepan dan benteng Pancasila dan UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika dari segala bentuk ancaman disintegrasi bangsa, radikalisme, intoleransi, dan kelompok- kelompok yang ingin mengubah Pancasila dengan ideologi lain," jelasnya.
Soal korupsi, Yussuf meminta pemerintah terus memberantas korupsi. Para koruptor yang tidak mempunyai hati nurani dan sangat merugikan masyarakat, menurut PKP, dihukum tembak sampai mati, kemudian dalam hal penegakan hukum yang kuat dan melaksanakan aturan hukum yang tegas, harus dilakukan tanpa pandang bulu.
Turut hadir Wakil Ketua Umum DPN PKP Mayor Jenderal TNI (Purn) Aslizar Nurdin Tanjung, Seketaris Dewan Pembina DPN PKP Rully Soekarta, Seketaris Jenderal Irjen Pol (Purn) Syahrul Mamma, dan Bendahara Umum Ellen Sukmawati. Baca juga: Muspimnas PKP 2021, Try Sutrisno Minta Kader Gotong Royong Agar Lolos Verifikasi KPU
Dalam audiensi itu, Ketua Umum DPN PKP melaporkan hasil Musyawarah Nasional Luarbiasa (Munaslub) PKP sekaligus menyampaikan sikap politik PKP, termasuk komitmen untuk terus mengawal pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wapres KH Ma’ruf Amin sampai akhir masa bakti jabatannya tahun 2024.
Yussuf Solichien menyampaikan bahwa PKP saat ini belum banyak berkontribusi dalam perumusan kebijakan dan strategi nasional karena PKP belum memiliki wakil-wakilnya di Senayan. Namun PKP tetap berkontribusi besar di tingkat politik lokal melalui wakilnya di DPRD provinsi dan kabupaten/kota dan akan berjuang untuk menjadi peserta Pemilu 2024 dan lolos ke Senayan.
Yussuf kemudian menyampaikan pandangan politik partainya terkait Pancasila, amandemen UUD 1945, kasus korupsi, penanganan pandemi Covid-19, persoalan maritim di antaranya pengembangan potensi perikanan laut, hingga pertahanan dan perlunya kehadiran kekuatan militer Indonesia di Laut Natuna Utara.
"Seluruh jajaran PKP tetap memiliki komitmen yang kuat sebagai garda terdepan dan benteng Pancasila dan UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika dari segala bentuk ancaman disintegrasi bangsa, radikalisme, intoleransi, dan kelompok- kelompok yang ingin mengubah Pancasila dengan ideologi lain," jelasnya.
Soal korupsi, Yussuf meminta pemerintah terus memberantas korupsi. Para koruptor yang tidak mempunyai hati nurani dan sangat merugikan masyarakat, menurut PKP, dihukum tembak sampai mati, kemudian dalam hal penegakan hukum yang kuat dan melaksanakan aturan hukum yang tegas, harus dilakukan tanpa pandang bulu.
Lihat Juga :
