Gus Ipul Ingatkan Kepengurusan PBNU Hanya Sampai 25 Desember 2021
Rabu, 01 Desember 2021 - 16:48 WIB
loading...
Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Saifullah Yusuf atau populer disapa Gus Ipul mengungkapkan bahwa kepengurusan PBNU secara resmi akan berakhir pada 25 Desember 2021. FOTO/DOK.SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama ( PBNU ) Saifullah Yusuf atau populer disapa Gus Ipul mengungkapkan bahwa kepengurusan PBNU secara resmi akan berakhir pada 25 Desember 2021. Karena itu, Muktamar NU harus digelar sebelum 25 Desember 2021.
"Sesuai hasil Munas Alim Ulama dan Konbes, Muktamar digelar tanggal 23-25 Desember 2021, sehingga masa kepemimpinan PBNU berakhir pada 25 Desember," kata Gus Ipul dalam keterangan tertulisnya, Rabu (1/12/2021).
Sesuai Keputusan Munas dan Konbes, jika ada perkembangan pandemi Covid-19 yang tidak memungkinkan dilaksanakannya Muktamar, maka penentuan kapan pelaksanaan diserahkan pada PBNU. "Padahal pemerintah berencana menerapkan PPKM level III mulai 24 Desember 2021 sampai 2 Januari 2022, sehingga Muktamar 23-25 Desember 2021 jelas tidak mungkin," kata Gus Ipul.
Baca juga: Putuskan Muktamar NU Dipercepat, KH Miftachul Akhyar Gunakan Hak sebagai Rais Aam PBNU
Terkait hal ini, Rais Aam KH Miftachul Ahyar telah memerintahkan memajukan Muktamar NU pada 17 Desember 2021, sementara Ketua Umum lewat Sekjen PBNU menginginkan Muktamar dimundurkan pada akhir Januari 2022.
"Jika PBNU gagal mengambil keputusan, maka periode kepemimpinan PBNU berakhir pada 25 Desember 2021. Selanjutnya akan terjadi kekosongan kepemimpinan. Maka yang diperintahkan Rais Aam harus jadi pedoman," kata Gus Ipul.
Sementara itu, Wakil Sekjen PBNU Ishfah Abidal Aziz mengatakan, untuk memundurkan atau memajukan Muktamar NU maka diperlukan rapat gabungan yang harus dihadiri Rais Aam dan Ketua Umum. Jika rapat gabungan tidak terjadi, maka Muktamar NU wajib digelar sebelum 25 Desember 2021. Selain itu, jika terjadi keadaan deadlock, maka Rais Aam memiliki hak untuk menentukan kapan Muktamar NU digelar.
Baca juga: KH Miftachul Akhyar Mengaku Ditelepon Mantan Dubes untuk Undur Muktamar NU
"Di dalam AD/ART NU, kepemimpinan tertinggi adalah Syuriah yang dikomandani Rais Aam. Dalam keadaan tertentu, Rais Aam sesuai dengan kewenangannya sebagai pengendali kebijakan umum dapat mengambil keputusan demi keberlangsungan organisasi," kata Ishfah Abidal Aziz.
"Sesuai hasil Munas Alim Ulama dan Konbes, Muktamar digelar tanggal 23-25 Desember 2021, sehingga masa kepemimpinan PBNU berakhir pada 25 Desember," kata Gus Ipul dalam keterangan tertulisnya, Rabu (1/12/2021).
Sesuai Keputusan Munas dan Konbes, jika ada perkembangan pandemi Covid-19 yang tidak memungkinkan dilaksanakannya Muktamar, maka penentuan kapan pelaksanaan diserahkan pada PBNU. "Padahal pemerintah berencana menerapkan PPKM level III mulai 24 Desember 2021 sampai 2 Januari 2022, sehingga Muktamar 23-25 Desember 2021 jelas tidak mungkin," kata Gus Ipul.
Baca juga: Putuskan Muktamar NU Dipercepat, KH Miftachul Akhyar Gunakan Hak sebagai Rais Aam PBNU
Terkait hal ini, Rais Aam KH Miftachul Ahyar telah memerintahkan memajukan Muktamar NU pada 17 Desember 2021, sementara Ketua Umum lewat Sekjen PBNU menginginkan Muktamar dimundurkan pada akhir Januari 2022.
"Jika PBNU gagal mengambil keputusan, maka periode kepemimpinan PBNU berakhir pada 25 Desember 2021. Selanjutnya akan terjadi kekosongan kepemimpinan. Maka yang diperintahkan Rais Aam harus jadi pedoman," kata Gus Ipul.
Sementara itu, Wakil Sekjen PBNU Ishfah Abidal Aziz mengatakan, untuk memundurkan atau memajukan Muktamar NU maka diperlukan rapat gabungan yang harus dihadiri Rais Aam dan Ketua Umum. Jika rapat gabungan tidak terjadi, maka Muktamar NU wajib digelar sebelum 25 Desember 2021. Selain itu, jika terjadi keadaan deadlock, maka Rais Aam memiliki hak untuk menentukan kapan Muktamar NU digelar.
Baca juga: KH Miftachul Akhyar Mengaku Ditelepon Mantan Dubes untuk Undur Muktamar NU
"Di dalam AD/ART NU, kepemimpinan tertinggi adalah Syuriah yang dikomandani Rais Aam. Dalam keadaan tertentu, Rais Aam sesuai dengan kewenangannya sebagai pengendali kebijakan umum dapat mengambil keputusan demi keberlangsungan organisasi," kata Ishfah Abidal Aziz.
(abd)
Lihat Juga :
