Aksi Nyata untuk Perubahan Iklim Ditunggu
Rabu, 01 Desember 2021 - 00:07 WIB
loading...
Relawan Greenpeace saat menggelar aksi Gelar Aksi 1.000 kartu pos rakyat untuk Presiden Joko Widodo di kawasan Patung Kuda Arjuna Arjuna Wijaya, Jalan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Rabu (10/11/2021). Foto/Dok.SINDOnews/Faisal Rahman
A
A
A
JAKARTA - Aksi nyata untuk perubahan iklim ditunggu masyarakat. Apa yang disampaikan pemimpin dunia, termasuk Indonesia dalam COP26 sifatnya masih komitmen.
Direktur Eksekutif Institute for Essential Services Reform (IESR) Fabby Tumiwa menilai komitmen tidak akan menurunkan emisi gas rumah kaca. "Yang menurunkan emisi gas rumah kaca itu aksi. Jadi setelah COP ini kita ingin melihat bagaimana aksi itu dilaksanakan,” kata Fabby, Selasa (30/11/2021).
Transisi dari energi kotor ke energi hijau dinilai menjadi salah satu pekerjaan rumah Indonesia yang mendesak. Saat ini, batu bara masih merupakan sumber utama energi listrik. Indonesia telah memiliki rencana lanjutan untuk penutupan awal beberapa pembangkit listrik tenaga batu bara (PLTU).
Baca juga: BMKG Berharap Pemuda Jadi Agen Perubahan
“Transisi (energi) ini bukan hanya tentang Indonesia, tetapi masyarakat internasional turut mengamati sehingga kita perlu menunjukkan kemajuan kita untuk menjaga akuntabilitas kita, dan kemudian untuk menarik lebih banyak bantuan internasional,” kata Fabby.
Dia membeberkan tiga hal utama yang bisa pemerintah lakukan untuk mempercepat transisi energi di Indonesia, yaitu mempensiunkan dini pembangkit batu bara, meningkatkan proyek-proyek energi terbarukan, dan membantu PLN dalam hal lelang dan pengadaan energi terbarukan.
Direktur Climate Policy Initiative (CPI) Indonesia Tiza Mafira menuturkan pemerintah harus konsisten menggiring ekonomi agar meninggalkan batu bara dan berinvestasi di EBT. Tiza mendesak pemerintah menghilangkan segala bentuk tax insentif dan subsidi untuk batu bara.
“Bahkan dimahalkan dengan menetapkan batasan emisi and dan tarif pajak (cap dan tax) yang ambisius,” ujar Tiza.
Dia menilai saat ini semakin banyak konsumen yang tertarik menggunakan energi terbarukan, terutama solar panel dan mobil listrik. Namun di sisi lain masih ada anggapan harga tidak terjangkau.
Untuk mengatasi masalah itu, menurut dia, pemerintah dan institusi keuangan perlu menggalakkan insentif dan skema-skema pembiayaan yang ramah kantong. “Misalnya subsidi untuk pemasangan (solar panel) di fasilitas umum, cicilan 0%, atau skema sewa,” ujar Tiza.
Sekadar diketahui, Presiden Jokowi saat pidato di COP26 mengatakan Indonesia terus berkontribusi dalam penanganan perubahan iklim. Kata Jokowi, Indonesia di sektor energi memanfaatkan energi baru terbarukan, termasuk biofuel, serta pengembangan industri berbasis energi bersih.
Dia memastikan bahwa Indonesia akan terus memobilisasi pembiayaan iklim dan pembiayaan inovatif seperti pembiayaan campuran, obligasi hijau, dan sukuk hijau. Jokowi menuturkan penyediaan pendanaan iklim dengan mitra negara maju, merupakan game changer dalam aksi mitigasi dan adaptasi perubahan iklim di negara-negara berkembang.
Direktur Eksekutif Institute for Essential Services Reform (IESR) Fabby Tumiwa menilai komitmen tidak akan menurunkan emisi gas rumah kaca. "Yang menurunkan emisi gas rumah kaca itu aksi. Jadi setelah COP ini kita ingin melihat bagaimana aksi itu dilaksanakan,” kata Fabby, Selasa (30/11/2021).
Transisi dari energi kotor ke energi hijau dinilai menjadi salah satu pekerjaan rumah Indonesia yang mendesak. Saat ini, batu bara masih merupakan sumber utama energi listrik. Indonesia telah memiliki rencana lanjutan untuk penutupan awal beberapa pembangkit listrik tenaga batu bara (PLTU).
Baca juga: BMKG Berharap Pemuda Jadi Agen Perubahan
“Transisi (energi) ini bukan hanya tentang Indonesia, tetapi masyarakat internasional turut mengamati sehingga kita perlu menunjukkan kemajuan kita untuk menjaga akuntabilitas kita, dan kemudian untuk menarik lebih banyak bantuan internasional,” kata Fabby.
Dia membeberkan tiga hal utama yang bisa pemerintah lakukan untuk mempercepat transisi energi di Indonesia, yaitu mempensiunkan dini pembangkit batu bara, meningkatkan proyek-proyek energi terbarukan, dan membantu PLN dalam hal lelang dan pengadaan energi terbarukan.
Direktur Climate Policy Initiative (CPI) Indonesia Tiza Mafira menuturkan pemerintah harus konsisten menggiring ekonomi agar meninggalkan batu bara dan berinvestasi di EBT. Tiza mendesak pemerintah menghilangkan segala bentuk tax insentif dan subsidi untuk batu bara.
“Bahkan dimahalkan dengan menetapkan batasan emisi and dan tarif pajak (cap dan tax) yang ambisius,” ujar Tiza.
Dia menilai saat ini semakin banyak konsumen yang tertarik menggunakan energi terbarukan, terutama solar panel dan mobil listrik. Namun di sisi lain masih ada anggapan harga tidak terjangkau.
Untuk mengatasi masalah itu, menurut dia, pemerintah dan institusi keuangan perlu menggalakkan insentif dan skema-skema pembiayaan yang ramah kantong. “Misalnya subsidi untuk pemasangan (solar panel) di fasilitas umum, cicilan 0%, atau skema sewa,” ujar Tiza.
Sekadar diketahui, Presiden Jokowi saat pidato di COP26 mengatakan Indonesia terus berkontribusi dalam penanganan perubahan iklim. Kata Jokowi, Indonesia di sektor energi memanfaatkan energi baru terbarukan, termasuk biofuel, serta pengembangan industri berbasis energi bersih.
Dia memastikan bahwa Indonesia akan terus memobilisasi pembiayaan iklim dan pembiayaan inovatif seperti pembiayaan campuran, obligasi hijau, dan sukuk hijau. Jokowi menuturkan penyediaan pendanaan iklim dengan mitra negara maju, merupakan game changer dalam aksi mitigasi dan adaptasi perubahan iklim di negara-negara berkembang.
(rca)
Lihat Juga :
