Kemendagri: Membangun Smart City Harus Sesuai dengan Masalah dan Kebutuhan Masyarakat

JAKARTA - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) meminta pemerintah daerah (pemda) membangun tata kelola pemerintahan dan infrastruktur wilayah yang bisa menjawab tantangan zaman. Terutama dengan memanfaatkan teknologi informasi (TI) untuk kebutuhan dan kepentingan masyarakat.

Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan (Dirjen Bina Adwil) Kemendagri Safrizal mengatakan kota-kota di belahan dunia telah mengusung konsep dan merancang pembangunan wilayah dengan berbagai perangkat digital. Tujuannya menjadikan wilayahnya smart city sehingga akses masyarakat terhadap pelayanan publik menjadi mudah.

Teknologi baru, menurut dia, juga bisa menjadi solusi terhadap sejumlah persoalan seperti integrasi transportasi, kesehatan, energi, pengelolaan sampah, dan ekonomi. Dengan ekosistem digital, pemerintah pusat dan pemda bisa lebih mudah dalam mengelola data kependudukan, tata kota, dan perencanaan pembangunan jangka pendek, menengah, dan panjang. Semua bisa dikumpulkan dalam big data tidak lagi terpisah dalam dokumen-dokumen kertas yang harus dicari dan memakan waktu jika dibutuhkan.

“Pemda jadi mudah memantau pergerakan penduduk dan pelaksanaan pembangunan. Dengan pemanfaatan TI dan data digital, pemerintah bisa menunjukkan penggunaan anggaran. Ini akan memberikan kepercayaan masyarakat terhadap segala sesuatu yang dikerjakan pemerintah,” ujarnya, Senin (29/11/2021).

Menurut dia, sejumlah provinsi, kabupaten, dan kota secara perlahan mengonsep sendiri smart city dengan menyesuaikan dengan kebutuhan wilayahnya. Ditjen Bina Adwil telah menunjukkan tiga kota percontohan untuk proyek smart city, yakni DKI Jakarta, Kabupaten Banyuwangi, dan Kota Makassar. DKI Jakarta sebagai Ibu Kota negara tentu masih menjadi rujukan tentang penerapan teknologi, pelayanan publik, pembangunan kota, dan integrasi layanan.

Sebagai contoh, pemerintah pusat bersama DKI Jakarta dan daerah penyangga tengah merancang integrasi berbagai moda transportasi, seperti Transjakarta, JakLingko, commuter line, moda raya terpadu (MRT), lintas raya terpadu (LRT), dan Transjabodetabek. Saat ini, para pemangku kepentingan terus merumuskan integrasi layanan tiket dan tarif sehingga mempermudah akses masyarakat dalam bepergian dan berbiaya murah.

Safrizal menerangkan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi dan Kota Makassar tak kalah kreatif dalam berinovasi untuk pelayanan publiknya. Banyuwangi memiliki mal pelayanan publik. Jadi, masyarakat cukup datang ke suatu tempat untuk mengurus segala keperluan terkait pemerintahan. Dia menyebut Banyuwangi juga punya aplikasi Smart Kampung untuk data kependudukan dan usaha.

“Pemkab Banyuwangi pun telah mampu mengajak masyarakat untuk beradaptasi dengan teknologi. Lewat smart kampung, masyarakat tidak lagi mengeluarkan biaya untuk ke sana-ke mari mengurus administrasi yang diperlukan. Segala potensi daerah bisa dicatat, dikembangkan, dan dipasarkan,” paparnya.

Dengan satu data itu, kata Safrizal, Pemkab Banyuwangi dengan mudah memetakan kekurangan dan kelebihannya. Kemudian, menentukan program dan kebijakan yang tepat untuk memolesnya. "Ujung-ujungnga perekonomian desa bisa menggeliat. Ini menjadi menahan laju urbanisasi karena masyarakat bisa mendapatkan penghidupan yang layak," ucapnya.

Kemudian, Pemkot Makassar telah lama membangun War Room untuk memantau aktivitas dan menerima keluhan masyarakat. Di tengah pandemi Covid-19, kota yang dipimpin Danny Pomanto itu dengan mudah menambahkan layanan Makassar Recover dalam sistem yang sudah ada. Pemkot bisa memantau kondisi kesehatan masyarakat.

“Praktik-praktik yang sudah ada dan baik ini bisa menjadi contoh bahkan direplikasi ke daerah lain. Pemda lain tidak perlu malu menduplikasi, daripada harus menciptakan sendiri dan menelan biaya yang mahal. Cara ini juga akan meminimalisir banyak aplikasi yang mubajir. Jika bisa diterapkan ke seluruh Indonesia, nantinya bisa dibuat super aplikasi. Tentu kita bicara dan bahas secara bersama-sama terlebih dahulu,” jelasnya.

Sebenarnya sudah ada upaya mereplikasi praktik-praktik dan aplikasi yang sudah terbukti membantu pemerintah dan masyarakat dalam menjalankan aktivitasnya. Hal itu dilakukan baik dengan prakarsa pemerintah pusat, dalam hal Kemendagri maupun secara mandiri melalui kerja sama di antara pemda-pemda.

Safrizal menuturkan untuk memberikan pengetahuan luas tentang smart city dan akses kepada pihak-pihak yang telah lebih menerapkan sebelumnya, pihaknya akan menggelar Integrated Technology Event (ITE) Hybrid Event 2021 di Surabaya pada 1-2 Desember mendatang.

ITE Hybrid Event 2021 merupakan kolaborasi dari tiga pameran dan forum, antara lain Indonesia International Smart City Expo & Forum (IISMEX) yang akan diselenggarakan untuk ke-4 kalinya, Indonesia International Water Expo (IIWEX), dan Indonesia International Waste Expo (IIWAS) yang perdana akan diselenggarakan di Surabaya nanti. Dalam acara itu akan ada forum diskusi bagaimana merancang kota cerdas, serta pameran produk, dan layananan berbasis TI.

Kegiatan ITE Hybrid Event 2021 didukung oleh para pelaku industri teknologi dan penyedia solusi kota cerdas antara lain; Google Cloud Indonesia, PT Telekomunikasi Indonesia Tbk, Perusahaan Listrik Negara (PLN), PT Signify Commercial Indonesia, PT Endress + Hauser Indonesia, TOA, dan PT Jasa Sarana. Selain itu mengundang partisipan dari Kementerian dan Lembaga terkait, gubernur, wali kota, bupati, perangkat daerah, PDAM seluruh Indonesia, perwakilan kedutaan dan institusi asing, ssosiasi serta media.

“Kami juga siap membantu pemda-pemda untuk bekerja sama dengan kota-kota besar di dunia. Ingat, setiap wilayah punya persoalan, sumber daya, dan tantangan yang berbeda. Jadi belum tentu satu teknologi berhasil di suatu tempat, bisa berguna di wilayah lain. Maka, pemda-pemda juga harus memperkuat dulu riset tentang kebutuhan dasar di masa sekarang dan depan untuk wilayahnya agar penciptaan layanan dan produk bisa tepat sasaran dan guna,” tutupnya.