Mendagri Dukung Percepatan Pembangunan di Daerah Perbatasan Natuna
loading...
Mendagri Muhammad Tito Karnavian bersama Menko Polhukam Mahfud MD saat menghadiri Rapat Koordinasi Pengelolaan Perbatasan Negara di Kabupaten Natuna. Foto: Ist
A
A
A
JAKARTA - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mendukung percepatan pembangunan di daerah perbatasan Kabupaten Natuna. Namun, menyadari keterbatasan kapasitas fiskal daerah itu, dibutuhkan bantuan dari Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dan pemerintah pusat untuk mempercepat pembangunan di wilayah Natuna.
Hal itu disampaikan Tito usai menghadiri Rapat Koordinasi Pengelolaan Perbatasan Negara di Kabupaten Natuna bersama Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD, di Kantor Bupati Natuna, Selasa (23/11/2021).
Baca juga: Kunjungi Natuna, Mahfud MD: Amankan Seluruh Perbatasan, Waspadai Ancaman Kedaulatan
Tito menjelaskan, pemerintah provinsi dapat membantu mempercepat pembangunan melalui penyusunan program untuk Kabupaten Natuna. Adapun upaya lainnya dapat dilakukan melalui penyaluran dana hibah. Tak hanya itu, Mendagri pun mengaku telah mendata apa saja yang perlu dilakukan oleh pemerintah pusat dalam mempercepat pembangunan di Natuna.
“Kita sudah merekap, pemerintah pusat membuat apa saja, kami sudah melakukan rapat dulu sebelum berangkat,” ujar Tito sebagaimana dikutip di laman Kementerian Dalam Negeri, Rabu (24/11/2021).
Tito membeberkan sejumlah langkah yang akan dilakukan pemerintah pusat untuk mempercepat pembangunan di Natuna. Misalnya, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) akan membangun 38 Base Transceiver Station (BTS), sebagai upaya mempermudah layanan tekonologi informasi di daerah tersebut.
Begitu pula dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (KemenPUPR) dan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) yang bakal memperbaiki sarana pendidikan. Tak ketinggalan, Kementerian Perdagangan (Kemendag) juga turut andil dalam membenahi fasilitas pasar.
“Tinggal kita nanti evaluasi, yang mana sudah dikerjakan (dan) mana yang belum,” kata Tito.
Di lain sisi, lanjut Tito, kehadirannya bersama Menko Polhukam juga untuk menghimpun berbagai persoalan di Natuna yang perlu penanganan. Misalnya, persoalan yang dihadapi TNI dan Polri, seperti kondisi alutsista yang usianya sudah relatif lawas.
Hal itu disampaikan Tito usai menghadiri Rapat Koordinasi Pengelolaan Perbatasan Negara di Kabupaten Natuna bersama Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD, di Kantor Bupati Natuna, Selasa (23/11/2021).
Baca juga: Kunjungi Natuna, Mahfud MD: Amankan Seluruh Perbatasan, Waspadai Ancaman Kedaulatan
Tito menjelaskan, pemerintah provinsi dapat membantu mempercepat pembangunan melalui penyusunan program untuk Kabupaten Natuna. Adapun upaya lainnya dapat dilakukan melalui penyaluran dana hibah. Tak hanya itu, Mendagri pun mengaku telah mendata apa saja yang perlu dilakukan oleh pemerintah pusat dalam mempercepat pembangunan di Natuna.
“Kita sudah merekap, pemerintah pusat membuat apa saja, kami sudah melakukan rapat dulu sebelum berangkat,” ujar Tito sebagaimana dikutip di laman Kementerian Dalam Negeri, Rabu (24/11/2021).
Tito membeberkan sejumlah langkah yang akan dilakukan pemerintah pusat untuk mempercepat pembangunan di Natuna. Misalnya, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) akan membangun 38 Base Transceiver Station (BTS), sebagai upaya mempermudah layanan tekonologi informasi di daerah tersebut.
Begitu pula dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (KemenPUPR) dan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) yang bakal memperbaiki sarana pendidikan. Tak ketinggalan, Kementerian Perdagangan (Kemendag) juga turut andil dalam membenahi fasilitas pasar.
“Tinggal kita nanti evaluasi, yang mana sudah dikerjakan (dan) mana yang belum,” kata Tito.
Di lain sisi, lanjut Tito, kehadirannya bersama Menko Polhukam juga untuk menghimpun berbagai persoalan di Natuna yang perlu penanganan. Misalnya, persoalan yang dihadapi TNI dan Polri, seperti kondisi alutsista yang usianya sudah relatif lawas.
Explore More